PLN UID Sulselrabar Perkuat Reforma Agraria Lewat Pendampingan UMKM di Majene
Tri Yari Kurniawan
Jum'at, 24 Juli 2026 - 18:03 WIB
Penandatanganan komitmen kerjasama menjadi sinergi lintas sektor dalam mendukung Program Penanganan Akses Reforma Agraria di Kabupaten Majene. Foto/Istimewa
PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar) memperkuat dukungannya terhadap Program Penanganan Akses Reforma Agraria yang dijalankan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Majene melalui pendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Komitmen tersebut disampaikan melalui Rumah BUMN PLN Majene dalam Rapat Ekspose Data dan Perencanaan Kerja Sama Akses Reforma Agraria yang berlangsung di Kecamatan Pamboang, Selasa (21/7).
Program Reforma Agraria merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan pemerataan penguasaan dan pemanfaatan tanah. Selain penataan aset melalui legalisasi maupun redistribusi lahan, program ini juga menitikberatkan pada penataan akses guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi.
Pada 2026, pelaksanaan program di Kabupaten Majene difokuskan di Desa Limbua, Kecamatan Sendana, serta Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang. Berdasarkan data BPN, terdapat sekitar 200 kepala keluarga di kedua desa tersebut. Sebanyak 66 persen telah menerima sertifikat tanah hasil redistribusi, sedangkan 34 persen lainnya memperoleh sertifikat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Kepala Kantor BPN Kabupaten Majene, Muhammad Ilham Yamin, mengatakan keberhasilan reforma agraria tidak berhenti pada pemberian legalitas tanah, tetapi harus diikuti dengan penguatan akses ekonomi bagi masyarakat.
"Kami mengapresiasi dukungan PLN UID Sulselrabar melalui Rumah BUMN Majene yang turut mengambil peran dalam Program Reforma Agraria. Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan usaha sehingga tanah yang telah memiliki kepastian hukum dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat," ujar Ilham.
Ia menjelaskan, rata-rata pendapatan masyarakat di dua desa tersebut masih berada di bawah Rp2 juta per bulan. Sejumlah tantangan yang dihadapi pelaku UMKM meliputi keterbatasan modal, rendahnya kapasitas produksi, akses pemasaran yang belum optimal, serta kelembagaan usaha yang masih lemah. Sebagian besar warga juga masih menjual hasil produksi dalam bentuk bahan mentah. Padahal, Desa Bonde Utara memiliki potensi besar pada sektor perikanan tangkap, sedangkan Desa Limbua dikenal sebagai sentra produksi bawang merah.
Komitmen tersebut disampaikan melalui Rumah BUMN PLN Majene dalam Rapat Ekspose Data dan Perencanaan Kerja Sama Akses Reforma Agraria yang berlangsung di Kecamatan Pamboang, Selasa (21/7).
Program Reforma Agraria merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan pemerataan penguasaan dan pemanfaatan tanah. Selain penataan aset melalui legalisasi maupun redistribusi lahan, program ini juga menitikberatkan pada penataan akses guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi.
Pada 2026, pelaksanaan program di Kabupaten Majene difokuskan di Desa Limbua, Kecamatan Sendana, serta Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang. Berdasarkan data BPN, terdapat sekitar 200 kepala keluarga di kedua desa tersebut. Sebanyak 66 persen telah menerima sertifikat tanah hasil redistribusi, sedangkan 34 persen lainnya memperoleh sertifikat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Kepala Kantor BPN Kabupaten Majene, Muhammad Ilham Yamin, mengatakan keberhasilan reforma agraria tidak berhenti pada pemberian legalitas tanah, tetapi harus diikuti dengan penguatan akses ekonomi bagi masyarakat.
"Kami mengapresiasi dukungan PLN UID Sulselrabar melalui Rumah BUMN Majene yang turut mengambil peran dalam Program Reforma Agraria. Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan usaha sehingga tanah yang telah memiliki kepastian hukum dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat," ujar Ilham.
Ia menjelaskan, rata-rata pendapatan masyarakat di dua desa tersebut masih berada di bawah Rp2 juta per bulan. Sejumlah tantangan yang dihadapi pelaku UMKM meliputi keterbatasan modal, rendahnya kapasitas produksi, akses pemasaran yang belum optimal, serta kelembagaan usaha yang masih lemah. Sebagian besar warga juga masih menjual hasil produksi dalam bentuk bahan mentah. Padahal, Desa Bonde Utara memiliki potensi besar pada sektor perikanan tangkap, sedangkan Desa Limbua dikenal sebagai sentra produksi bawang merah.