PLN UID Sulselrabar Perkuat Reforma Agraria Lewat Pendampingan UMKM di Majene

Jum'at, 24 Jul 2026 18:03
PLN UID Sulselrabar Perkuat Reforma Agraria Lewat Pendampingan UMKM di Majene
Penandatanganan komitmen kerjasama menjadi sinergi lintas sektor dalam mendukung Program Penanganan Akses Reforma Agraria di Kabupaten Majene. Foto/Istimewa
Comment
Share
MAJENE - PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar) memperkuat dukungannya terhadap Program Penanganan Akses Reforma Agraria yang dijalankan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Majene melalui pendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Komitmen tersebut disampaikan melalui Rumah BUMN PLN Majene dalam Rapat Ekspose Data dan Perencanaan Kerja Sama Akses Reforma Agraria yang berlangsung di Kecamatan Pamboang, Selasa (21/7).

Program Reforma Agraria merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan pemerataan penguasaan dan pemanfaatan tanah. Selain penataan aset melalui legalisasi maupun redistribusi lahan, program ini juga menitikberatkan pada penataan akses guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi.

Pada 2026, pelaksanaan program di Kabupaten Majene difokuskan di Desa Limbua, Kecamatan Sendana, serta Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang. Berdasarkan data BPN, terdapat sekitar 200 kepala keluarga di kedua desa tersebut. Sebanyak 66 persen telah menerima sertifikat tanah hasil redistribusi, sedangkan 34 persen lainnya memperoleh sertifikat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Kepala Kantor BPN Kabupaten Majene, Muhammad Ilham Yamin, mengatakan keberhasilan reforma agraria tidak berhenti pada pemberian legalitas tanah, tetapi harus diikuti dengan penguatan akses ekonomi bagi masyarakat.

"Kami mengapresiasi dukungan PLN UID Sulselrabar melalui Rumah BUMN Majene yang turut mengambil peran dalam Program Reforma Agraria. Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan usaha sehingga tanah yang telah memiliki kepastian hukum dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat," ujar Ilham.

Ia menjelaskan, rata-rata pendapatan masyarakat di dua desa tersebut masih berada di bawah Rp2 juta per bulan. Sejumlah tantangan yang dihadapi pelaku UMKM meliputi keterbatasan modal, rendahnya kapasitas produksi, akses pemasaran yang belum optimal, serta kelembagaan usaha yang masih lemah. Sebagian besar warga juga masih menjual hasil produksi dalam bentuk bahan mentah. Padahal, Desa Bonde Utara memiliki potensi besar pada sektor perikanan tangkap, sedangkan Desa Limbua dikenal sebagai sentra produksi bawang merah.

Manager Rumah BUMN PLN Majene, Haidir Ali, mengatakan pihaknya akan memberikan pendampingan secara menyeluruh bagi masyarakat agar mampu meningkatkan nilai tambah produk dan daya saing usaha.

"Melalui kolaborasi lintas sektor ini, Rumah BUMN PLN Majene akan mendampingi masyarakat mulai dari pembentukan kelompok usaha, fasilitasi legalitas usaha seperti NIB dan PT Perorangan, hingga pengurusan sertifikasi produk, seperti Izin Edar, Sertifikasi Halal, dan HKI Merek. Kami juga akan memperkuat kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendampingan UMKM, sekaligus mendorong hilirisasi produk melalui pendampingan kemasan, digitalisasi usaha, dan perluasan akses pemasaran agar produk lokal memiliki nilai jual yang lebih tinggi," kata Haidir.

Sementara itu, General Manager PLN UID Sulselrabar, Edyansyah, menilai kolaborasi antara PLN dan BPN menjadi langkah strategis untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM.

"Kami berharap Program Reforma Agraria ini mampu menyatukan berbagai instansi untuk bersama-sama mengambil peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. PLN melalui Rumah BUMN siap mendukung penguatan kapasitas UMKM agar pemanfaatan tanah yang telah dimiliki masyarakat dapat memberikan nilai tambah dan mendorong terwujudnya kemandirian ekonomi di Desa Limbua dan Desa Bonde Utara," ujar Edyansyah.

Ia menambahkan, hingga saat ini Rumah BUMN PLN Majene telah membina 922 UMKM di Kabupaten Majene. Menurutnya, jumlah tersebut masih akan terus bertambah karena Rumah BUMN membuka kesempatan bagi pelaku usaha untuk mengikuti berbagai program pelatihan dan pendampingan tanpa dipungut biaya.

"Rumah BUMN kami hadir sebagai ruang belajar, berkolaborasi, dan bertumbuh bagi para pelaku UMKM. Saat ini total sebanyak 922 UMKM yang telah menjadi mitra binaan di Rumah BUMN PLN Majene. Kami mengajak seluruh UMKM di Majene untuk bergabung dan memanfaatkan fasilitas serta pendampingan yang tersedia agar usahanya semakin berkembang, berdaya saing, dan mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah," tutup Edyansyah.
(TRI)
Berita Terkait
Berita Terbaru