DPRD Sulbar Setujui Pertanggungjawaban APBD 2022
Tim SINDOmakassar
Jum'at, 16 Juni 2023 - 16:57 WIB
Prof Zudan menyampaikan jawaban Gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 di Kantor DPRD Sulbar, Jumat (16/6/2023). Foto: Istimewa
Seluruh fraksi DPRD Provinsi Sulbar sepakat menerima jawaban Pj Gubernur terkait pelaksanaan APBD 2022.
Kesepakan itu disampaikan pada rapat paripurna jawaban Gubernur Sulbar atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 di kantor DPRD Sulbar, Jumat (16/6/2023).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Usman Suhuriah bersama Abdul Halim. Hadir Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh bersama jajaran OPD lingkup Pemprov Sulbar.
Baca juga: Prof Zudan Dorong OPD Pemprov Sulbar Tingkatkan Serapan Anggaran
Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, dari seluruh masukan pertanyaan dan saran yang disampaikan dewan, terdapat tiga hal yang yang menjadi perhatian pemprov. Yaitu terkait pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kemudian, persoalan efektivitas Program dan kegiatan.
"Akar masalah tiga permasalahan tersebut terletak pada lima aspek besar, yaitu kelembagaan, kelembagaan ini terbilang besar," kata Prof Zudan.
Tentu semakin besar lembaga membutuhkan koordinasi dan biaya operasional yang besar. Sehingga ini perlu dilakukan skala prioritas. Kemudian problem lain yang dihadapi adalah persoalan personil, personil di Sulbar harus dilacak asal usul penempatan.
Kesepakan itu disampaikan pada rapat paripurna jawaban Gubernur Sulbar atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 di kantor DPRD Sulbar, Jumat (16/6/2023).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Usman Suhuriah bersama Abdul Halim. Hadir Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh bersama jajaran OPD lingkup Pemprov Sulbar.
Baca juga: Prof Zudan Dorong OPD Pemprov Sulbar Tingkatkan Serapan Anggaran
Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, dari seluruh masukan pertanyaan dan saran yang disampaikan dewan, terdapat tiga hal yang yang menjadi perhatian pemprov. Yaitu terkait pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kemudian, persoalan efektivitas Program dan kegiatan.
"Akar masalah tiga permasalahan tersebut terletak pada lima aspek besar, yaitu kelembagaan, kelembagaan ini terbilang besar," kata Prof Zudan.
Tentu semakin besar lembaga membutuhkan koordinasi dan biaya operasional yang besar. Sehingga ini perlu dilakukan skala prioritas. Kemudian problem lain yang dihadapi adalah persoalan personil, personil di Sulbar harus dilacak asal usul penempatan.