Temui Kepala BKKBN, Akmal Malik Paparkan DDP Agar Anggaran Stunting Tepat Sasaran
Tim SINDOmakassar
Rabu, 01 Maret 2023 - 13:40 WIB
Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo, di Jakarta Selasa, (28/02/ 2023).
Pertemuan itu membahas percepatan penurunan stunting di Sulbar, termasuk memaparkan Data Desa Presisi (DDP) agar anggaran pusat lebih tepat sasaran. Akmal Malik berharap bersama BKKBN dapat menekan stunting di Sulbar yang saat ini diangka 35 persen atau posisi kedua tertinggi di Indonesia.
Baca Juga: Tekan Stunting, Akmal Malik Minta Berbasis DDP dan Terapkan 'Keluarga Asuh'
Upaya yang didorong adalah memastikan intervensi yang dilakukan tepat sasaran serta melakukan aksi nyata dalam penanganan keluarga sasaran.
Pemprov sendiri telah mendorong setiap pejabat eselon menjadi pengapu keluarga beresiko stunting.
"Saya telah meminta para eselon untuk menjadi pengampu stunting," ucap Akmal ketika berdialog kepala BKKBN.
Akmal Malik juga berharap agar bersama sama mendorong Data Desa Presisi (DDP) menjadi rujukan sehingga intervensi lebih tepat sasaran. Dengan begitu, besaran dana yang dikucurkan pusat ke daerah tidak lebih banyak untuk pelatihan.
Pertemuan itu membahas percepatan penurunan stunting di Sulbar, termasuk memaparkan Data Desa Presisi (DDP) agar anggaran pusat lebih tepat sasaran. Akmal Malik berharap bersama BKKBN dapat menekan stunting di Sulbar yang saat ini diangka 35 persen atau posisi kedua tertinggi di Indonesia.
Baca Juga: Tekan Stunting, Akmal Malik Minta Berbasis DDP dan Terapkan 'Keluarga Asuh'
Upaya yang didorong adalah memastikan intervensi yang dilakukan tepat sasaran serta melakukan aksi nyata dalam penanganan keluarga sasaran.
Pemprov sendiri telah mendorong setiap pejabat eselon menjadi pengapu keluarga beresiko stunting.
"Saya telah meminta para eselon untuk menjadi pengampu stunting," ucap Akmal ketika berdialog kepala BKKBN.
Akmal Malik juga berharap agar bersama sama mendorong Data Desa Presisi (DDP) menjadi rujukan sehingga intervensi lebih tepat sasaran. Dengan begitu, besaran dana yang dikucurkan pusat ke daerah tidak lebih banyak untuk pelatihan.