home sulsel

Delapan Fraksi DPRD Gowa Setuju Pembahasan Ranperda APBD Perubahan 2024

Sabtu, 17 Agustus 2024 - 16:05 WIB
Rapat Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Gowa di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gowa, Jumat (16/8). Foto: SINDO Makassar/Herni Amir
Delapan Fraksi DPRD Kabupaten Gowa menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2024, dibahas ke tahap selanjutnya sesuai dengan mekanisme yang ada.

Hal itu terlihat saat masing-masing juru bicara fraksi menyampaikan pemandangannya di Rapat Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Gowa di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gowa, Jum'at (16/8).

Juru Bicara Fraksi Demokrat, Ardiansyah Sabir menyampaikan apresiasinya atas langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa dalam mempersiapkan dan menyampaikan Ranperda APBD Perubahan Tahun 2024. Menurutnya Pemkab Gowa terus berupaya dalam meningkatkan kinerjanya salah satunya melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Upaya serius pemerintah daerah dalam peningkatan kinerja terlihat dari target PAD meningkat sebanyak 14 persen. Fraksi Demokrat memiliki keyakinan nantinya akan melampaui target perubahan PAD 2024 dibandingkan realisasi PAD 2023," ungkapnya.

Menurut Ardiansyah, anggaran perubahan ini akan sesuai dengan peningkatan kepuasan terhadap pelayanan dan peningkatan kualitas program dan kegiatan. Sehingga meminta pengelolaan keuangan daerah dapat memperhatikan dengan cermat trend rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas dan efisiensi keuangan daerah, rasio efektivitas dan pertumbuhan.

"Analisis ini selain diharapkan dapat menjadi alat ukur dalam menilai kinerja, prestasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah juga dapat mengevaluasi kondisi keuangan daerah yang menjadi bahan pertimbangan pada penganggaran tahun selanjutnya," tambahnya.

Hal yang sama diungkapkan Juru Bicara Partai Nasdem, Rosita. Ia mengungkapkan Ranperda Perubahan APBD 2024 Pemkab Gowa tidak mengabaikan prioritas keuangan daerah sehingga sesuai dengab prosedur dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
Baca Selanjutnya
Bagikan artikel ini:
Berita Lainnya
berita lainnya