Aliansi Mahasiswa IAIN Bone Sayangkan Surat Penolakan Aksi Demontrasi
Tim SINDOmakassar
Selasa, 03 September 2024 - 06:26 WIB
Aliansi Mahasiswa IAIN Bone (AMIB) menggelar aksi demonstrasi di Kampus IAIN Bone pada Senin (02/09/2024) sekira pukul 10:30 Wita. Foto: Istimewa
Aliansi Mahasiswa IAIN Bone (AMIB) menggelar aksi demonstrasi di Kampus IAIN Bone pada Senin (02/09/2024) sekira pukul 10:30 Wita. Aksi ini nyatanya mendapat kecaman dan intervensi dari pihak birokrasi kampus.
Surat tersebut ditujukan kepada Koordinator Lapangan AMIB yang menyatakan pihak birokrasi belum bisa menerima aksi mereka. Ada tiga pertimbangan yang disebutkan dalam surat itu.
Pertama, mahasiswa yang menjadi koordinator lapangan demo dianggap mahasiswa yang tidak aktif.
Kedua, permohonan aksi yang mengatasnamakan aliansi mahasiswa diklaim organisasi yang ilegal yang tidak memiliki legal standing dalam ruang lingkup IAIN Bone.
Ketiga, jika ada mahasiswa aktif yang ikut berpartisipasi dalam aksi ini, maka akan diberikan sanksi dari pihak kampus.
Koordinator Lapangan Aksi, Rian Ade Saputra menganggap subtansi surat tersebut sebagai bentuk ancaman kepada pihak mahasiswa yang ingin terlibat dalam gerakan aksi demonstrasi.
"Sebenarnya kami ingin mempertanyakan dan meminta akuntabilitas dan transparansi anggaran PBAK yang dianggap bermasalah dalam pengalokasian anggaran yang tidak efektif, efisien dan terdapat indikasi penyelewengan anggaran dalam kegiatan PBAK tahun akademik 2024,” katanya dalam rilis yang diterima Sindo Makassar.
Surat tersebut ditujukan kepada Koordinator Lapangan AMIB yang menyatakan pihak birokrasi belum bisa menerima aksi mereka. Ada tiga pertimbangan yang disebutkan dalam surat itu.
Pertama, mahasiswa yang menjadi koordinator lapangan demo dianggap mahasiswa yang tidak aktif.
Kedua, permohonan aksi yang mengatasnamakan aliansi mahasiswa diklaim organisasi yang ilegal yang tidak memiliki legal standing dalam ruang lingkup IAIN Bone.
Ketiga, jika ada mahasiswa aktif yang ikut berpartisipasi dalam aksi ini, maka akan diberikan sanksi dari pihak kampus.
Koordinator Lapangan Aksi, Rian Ade Saputra menganggap subtansi surat tersebut sebagai bentuk ancaman kepada pihak mahasiswa yang ingin terlibat dalam gerakan aksi demonstrasi.
"Sebenarnya kami ingin mempertanyakan dan meminta akuntabilitas dan transparansi anggaran PBAK yang dianggap bermasalah dalam pengalokasian anggaran yang tidak efektif, efisien dan terdapat indikasi penyelewengan anggaran dalam kegiatan PBAK tahun akademik 2024,” katanya dalam rilis yang diterima Sindo Makassar.