Aliansi Mahasiswa IAIN Bone Sayangkan Surat Penolakan Aksi Demontrasi
Selasa, 03 Sep 2024 06:26

Aliansi Mahasiswa IAIN Bone (AMIB) menggelar aksi demonstrasi di Kampus IAIN Bone pada Senin (02/09/2024) sekira pukul 10:30 Wita. Foto: Istimewa
BONE - Aliansi Mahasiswa IAIN Bone (AMIB) menggelar aksi demonstrasi di Kampus IAIN Bone pada Senin (02/09/2024) sekira pukul 10:30 Wita. Aksi ini nyatanya mendapat kecaman dan intervensi dari pihak birokrasi kampus.
Surat tersebut ditujukan kepada Koordinator Lapangan AMIB yang menyatakan pihak birokrasi belum bisa menerima aksi mereka. Ada tiga pertimbangan yang disebutkan dalam surat itu.
Pertama, mahasiswa yang menjadi koordinator lapangan demo dianggap mahasiswa yang tidak aktif.
Kedua, permohonan aksi yang mengatasnamakan aliansi mahasiswa diklaim organisasi yang ilegal yang tidak memiliki legal standing dalam ruang lingkup IAIN Bone.
Ketiga, jika ada mahasiswa aktif yang ikut berpartisipasi dalam aksi ini, maka akan diberikan sanksi dari pihak kampus.
Koordinator Lapangan Aksi, Rian Ade Saputra menganggap subtansi surat tersebut sebagai bentuk ancaman kepada pihak mahasiswa yang ingin terlibat dalam gerakan aksi demonstrasi.
"Sebenarnya kami ingin mempertanyakan dan meminta akuntabilitas dan transparansi anggaran PBAK yang dianggap bermasalah dalam pengalokasian anggaran yang tidak efektif, efisien dan terdapat indikasi penyelewengan anggaran dalam kegiatan PBAK tahun akademik 2024,” katanya dalam rilis yang diterima Sindo Makassar.
Rian Ade menuturkan, Perguruan Tinggi IAIN Bone tidak patuh terhadap Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan tidak memberikan bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran IAIN Bone.
Khususnya sekaitan dengan anggaran dana PBAK tahun akademik 2024, yang merupakan dokumen publik yang mesti ditransparansikan dan dipertanggungjawabkan.
"Namun yang terjadi justru pihak kampus tidak memberikan keterbukaan atas informasi tersebut, sehingga kami menganggap besar adanya dugaan penyelewengan anggaran atau korupsi atas kegiatan tersebut,” tuturnya.
Rian Ade menekankan, pihaknya akan menggelar aksi lanjutan ke depan. Ia juga memberikan ultimatum bakal membawa massa yang jauh lebih besar dari aksi ini.
"Kami tidak akan pernah berhenti melakukan gerakan aksi demonstrasi, dan kami akan membuat gelombang aksi massa yang lebih besar bilamana tuntutan tidak dipenuhi sebagaimana mestinya. Dan akan menempuh jalur hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tandasnya.
Muhammad Ikhsan Nur sebagai bagian dari aksi menambahkan bahwa dengan adanya surat penyampaian yang dikeluarkan oleh pihak kampus, justru merupakan tindakan yang anti produktif terhadap perkembangan demokrasi.
"Melakukan tendensi melalui relasi kuasa yang merupakan bentuk anti kritik pihak Perguruan Tinggi IAIN Bone terhadap kebebasan berpendapat serta menyampaikan pendapat di muka umum yang merupakan hak konstitusional yang telah dijamin sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia," bebernya.
Mahasiswa lainnya, Arya menyayangkan adanya sikap kontraproduktif pihak Perguruan Tinggi IAIN Bone kepada aksi massa dengan mengeluarkan surat yang subtansinya berupa sebuah bentuk kecaman.
"Ini tentu akan memundurkan, membunuh karakter dan nalar kritis para mahasiswa pada ruang demokrasi di lingkup perguruan ringgi," paparnya.
Surat tersebut ditujukan kepada Koordinator Lapangan AMIB yang menyatakan pihak birokrasi belum bisa menerima aksi mereka. Ada tiga pertimbangan yang disebutkan dalam surat itu.
Pertama, mahasiswa yang menjadi koordinator lapangan demo dianggap mahasiswa yang tidak aktif.
Kedua, permohonan aksi yang mengatasnamakan aliansi mahasiswa diklaim organisasi yang ilegal yang tidak memiliki legal standing dalam ruang lingkup IAIN Bone.
Ketiga, jika ada mahasiswa aktif yang ikut berpartisipasi dalam aksi ini, maka akan diberikan sanksi dari pihak kampus.
Koordinator Lapangan Aksi, Rian Ade Saputra menganggap subtansi surat tersebut sebagai bentuk ancaman kepada pihak mahasiswa yang ingin terlibat dalam gerakan aksi demonstrasi.
"Sebenarnya kami ingin mempertanyakan dan meminta akuntabilitas dan transparansi anggaran PBAK yang dianggap bermasalah dalam pengalokasian anggaran yang tidak efektif, efisien dan terdapat indikasi penyelewengan anggaran dalam kegiatan PBAK tahun akademik 2024,” katanya dalam rilis yang diterima Sindo Makassar.
Rian Ade menuturkan, Perguruan Tinggi IAIN Bone tidak patuh terhadap Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan tidak memberikan bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran IAIN Bone.
Khususnya sekaitan dengan anggaran dana PBAK tahun akademik 2024, yang merupakan dokumen publik yang mesti ditransparansikan dan dipertanggungjawabkan.
"Namun yang terjadi justru pihak kampus tidak memberikan keterbukaan atas informasi tersebut, sehingga kami menganggap besar adanya dugaan penyelewengan anggaran atau korupsi atas kegiatan tersebut,” tuturnya.
Rian Ade menekankan, pihaknya akan menggelar aksi lanjutan ke depan. Ia juga memberikan ultimatum bakal membawa massa yang jauh lebih besar dari aksi ini.
"Kami tidak akan pernah berhenti melakukan gerakan aksi demonstrasi, dan kami akan membuat gelombang aksi massa yang lebih besar bilamana tuntutan tidak dipenuhi sebagaimana mestinya. Dan akan menempuh jalur hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tandasnya.
Muhammad Ikhsan Nur sebagai bagian dari aksi menambahkan bahwa dengan adanya surat penyampaian yang dikeluarkan oleh pihak kampus, justru merupakan tindakan yang anti produktif terhadap perkembangan demokrasi.
"Melakukan tendensi melalui relasi kuasa yang merupakan bentuk anti kritik pihak Perguruan Tinggi IAIN Bone terhadap kebebasan berpendapat serta menyampaikan pendapat di muka umum yang merupakan hak konstitusional yang telah dijamin sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia," bebernya.
Mahasiswa lainnya, Arya menyayangkan adanya sikap kontraproduktif pihak Perguruan Tinggi IAIN Bone kepada aksi massa dengan mengeluarkan surat yang subtansinya berupa sebuah bentuk kecaman.
"Ini tentu akan memundurkan, membunuh karakter dan nalar kritis para mahasiswa pada ruang demokrasi di lingkup perguruan ringgi," paparnya.
(UMI)
Berita Terkait

Sulsel
DPRD Sulsel Bakal Panggil Konsultan Proyek Bermasalah Rp60 Miliar di Bone
Komisi D DPRD Sulsel menggelar rapat kerja bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk membahas tindak lanjut proyek Bendung dan Embung Lalengrie di Kabupaten Bone dan lima paket pekerjaan jalan multi years 2025–2027.
Selasa, 14 Okt 2025 20:32

News
Dari OSIS ke Pemilu: Investasi Masa Depan Demokrasi di Sulsel
KPU Provinsi Sulawesi Selatan tahun ini melakukan gebrakan yang luar biasa, setelah sukses menggelar event pemilihan kepala daerah serentak di Sulsel.
Minggu, 28 Sep 2025 20:23

Makassar City
6 Tuntutan Warga, Aksi Emak-Emak Warnai Penolakan Pembangunan PSEL di Tamalanrea
Warga sekitar mendatangi Grand Eterno, Tamalanrea rencana lokasi pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) pada Ahad (28/09/2025).
Minggu, 28 Sep 2025 18:47

Makassar City
Pagar Pembatas Dibongkar, Warga Perumahan Demo di Kantor Camat Tamalanrea
Puluhan warga kompleks Perumahan Budi Daya Permai, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, menggelar aksi demonstrasi di Kantor Camat Tamalanrea pada Jumat, 19 September 2025.
Jum'at, 19 Sep 2025 20:59

Sulsel
DPRD Sulsel Dalami Proyek Bendung dan Embung Bermasalah Senilai Rp60 Miliar di Bone
DPRD Sulsel sedang mendalami proyek bermasalah yang nilainya sekira Rp60 miliar di Kabupaten Bone. Proyek ini berupa bendung dan embung yang terletak di Desa Ujung Lamuru, Kecamatan Lappariaja.
Selasa, 16 Sep 2025 12:32
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Nilai Santri Menjadi Fondasi Integritas dalam Menjaga Suara Rakyat
2

Tukar Tambah Lebih Untung dengan Smart Upgrade di Kalla Toyota Trust
3

Nama Pimpinan DPRD Jeneponto Terseret Dugaan Perselingkuhan Sesama Legislator
4

Adira Finance Umumkan Pemenang HARCILNAS 2025 Periode Pertama
5

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 Sasar 90 Pulau Terpencil
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Nilai Santri Menjadi Fondasi Integritas dalam Menjaga Suara Rakyat
2

Tukar Tambah Lebih Untung dengan Smart Upgrade di Kalla Toyota Trust
3

Nama Pimpinan DPRD Jeneponto Terseret Dugaan Perselingkuhan Sesama Legislator
4

Adira Finance Umumkan Pemenang HARCILNAS 2025 Periode Pertama
5

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 Sasar 90 Pulau Terpencil