Aliansi Mahasiswa IAIN Bone Sayangkan Surat Penolakan Aksi Demontrasi
Selasa, 03 Sep 2024 06:26

Aliansi Mahasiswa IAIN Bone (AMIB) menggelar aksi demonstrasi di Kampus IAIN Bone pada Senin (02/09/2024) sekira pukul 10:30 Wita. Foto: Istimewa
BONE - Aliansi Mahasiswa IAIN Bone (AMIB) menggelar aksi demonstrasi di Kampus IAIN Bone pada Senin (02/09/2024) sekira pukul 10:30 Wita. Aksi ini nyatanya mendapat kecaman dan intervensi dari pihak birokrasi kampus.
Surat tersebut ditujukan kepada Koordinator Lapangan AMIB yang menyatakan pihak birokrasi belum bisa menerima aksi mereka. Ada tiga pertimbangan yang disebutkan dalam surat itu.
Pertama, mahasiswa yang menjadi koordinator lapangan demo dianggap mahasiswa yang tidak aktif.
Kedua, permohonan aksi yang mengatasnamakan aliansi mahasiswa diklaim organisasi yang ilegal yang tidak memiliki legal standing dalam ruang lingkup IAIN Bone.
Ketiga, jika ada mahasiswa aktif yang ikut berpartisipasi dalam aksi ini, maka akan diberikan sanksi dari pihak kampus.
Koordinator Lapangan Aksi, Rian Ade Saputra menganggap subtansi surat tersebut sebagai bentuk ancaman kepada pihak mahasiswa yang ingin terlibat dalam gerakan aksi demonstrasi.
"Sebenarnya kami ingin mempertanyakan dan meminta akuntabilitas dan transparansi anggaran PBAK yang dianggap bermasalah dalam pengalokasian anggaran yang tidak efektif, efisien dan terdapat indikasi penyelewengan anggaran dalam kegiatan PBAK tahun akademik 2024,” katanya dalam rilis yang diterima Sindo Makassar.
Rian Ade menuturkan, Perguruan Tinggi IAIN Bone tidak patuh terhadap Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan tidak memberikan bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran IAIN Bone.
Khususnya sekaitan dengan anggaran dana PBAK tahun akademik 2024, yang merupakan dokumen publik yang mesti ditransparansikan dan dipertanggungjawabkan.
"Namun yang terjadi justru pihak kampus tidak memberikan keterbukaan atas informasi tersebut, sehingga kami menganggap besar adanya dugaan penyelewengan anggaran atau korupsi atas kegiatan tersebut,” tuturnya.
Rian Ade menekankan, pihaknya akan menggelar aksi lanjutan ke depan. Ia juga memberikan ultimatum bakal membawa massa yang jauh lebih besar dari aksi ini.
"Kami tidak akan pernah berhenti melakukan gerakan aksi demonstrasi, dan kami akan membuat gelombang aksi massa yang lebih besar bilamana tuntutan tidak dipenuhi sebagaimana mestinya. Dan akan menempuh jalur hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tandasnya.
Muhammad Ikhsan Nur sebagai bagian dari aksi menambahkan bahwa dengan adanya surat penyampaian yang dikeluarkan oleh pihak kampus, justru merupakan tindakan yang anti produktif terhadap perkembangan demokrasi.
"Melakukan tendensi melalui relasi kuasa yang merupakan bentuk anti kritik pihak Perguruan Tinggi IAIN Bone terhadap kebebasan berpendapat serta menyampaikan pendapat di muka umum yang merupakan hak konstitusional yang telah dijamin sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia," bebernya.
Mahasiswa lainnya, Arya menyayangkan adanya sikap kontraproduktif pihak Perguruan Tinggi IAIN Bone kepada aksi massa dengan mengeluarkan surat yang subtansinya berupa sebuah bentuk kecaman.
"Ini tentu akan memundurkan, membunuh karakter dan nalar kritis para mahasiswa pada ruang demokrasi di lingkup perguruan ringgi," paparnya.
Surat tersebut ditujukan kepada Koordinator Lapangan AMIB yang menyatakan pihak birokrasi belum bisa menerima aksi mereka. Ada tiga pertimbangan yang disebutkan dalam surat itu.
Pertama, mahasiswa yang menjadi koordinator lapangan demo dianggap mahasiswa yang tidak aktif.
Kedua, permohonan aksi yang mengatasnamakan aliansi mahasiswa diklaim organisasi yang ilegal yang tidak memiliki legal standing dalam ruang lingkup IAIN Bone.
Ketiga, jika ada mahasiswa aktif yang ikut berpartisipasi dalam aksi ini, maka akan diberikan sanksi dari pihak kampus.
Koordinator Lapangan Aksi, Rian Ade Saputra menganggap subtansi surat tersebut sebagai bentuk ancaman kepada pihak mahasiswa yang ingin terlibat dalam gerakan aksi demonstrasi.
"Sebenarnya kami ingin mempertanyakan dan meminta akuntabilitas dan transparansi anggaran PBAK yang dianggap bermasalah dalam pengalokasian anggaran yang tidak efektif, efisien dan terdapat indikasi penyelewengan anggaran dalam kegiatan PBAK tahun akademik 2024,” katanya dalam rilis yang diterima Sindo Makassar.
Rian Ade menuturkan, Perguruan Tinggi IAIN Bone tidak patuh terhadap Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan tidak memberikan bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran IAIN Bone.
Khususnya sekaitan dengan anggaran dana PBAK tahun akademik 2024, yang merupakan dokumen publik yang mesti ditransparansikan dan dipertanggungjawabkan.
"Namun yang terjadi justru pihak kampus tidak memberikan keterbukaan atas informasi tersebut, sehingga kami menganggap besar adanya dugaan penyelewengan anggaran atau korupsi atas kegiatan tersebut,” tuturnya.
Rian Ade menekankan, pihaknya akan menggelar aksi lanjutan ke depan. Ia juga memberikan ultimatum bakal membawa massa yang jauh lebih besar dari aksi ini.
"Kami tidak akan pernah berhenti melakukan gerakan aksi demonstrasi, dan kami akan membuat gelombang aksi massa yang lebih besar bilamana tuntutan tidak dipenuhi sebagaimana mestinya. Dan akan menempuh jalur hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tandasnya.
Muhammad Ikhsan Nur sebagai bagian dari aksi menambahkan bahwa dengan adanya surat penyampaian yang dikeluarkan oleh pihak kampus, justru merupakan tindakan yang anti produktif terhadap perkembangan demokrasi.
"Melakukan tendensi melalui relasi kuasa yang merupakan bentuk anti kritik pihak Perguruan Tinggi IAIN Bone terhadap kebebasan berpendapat serta menyampaikan pendapat di muka umum yang merupakan hak konstitusional yang telah dijamin sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia," bebernya.
Mahasiswa lainnya, Arya menyayangkan adanya sikap kontraproduktif pihak Perguruan Tinggi IAIN Bone kepada aksi massa dengan mengeluarkan surat yang subtansinya berupa sebuah bentuk kecaman.
"Ini tentu akan memundurkan, membunuh karakter dan nalar kritis para mahasiswa pada ruang demokrasi di lingkup perguruan ringgi," paparnya.
(UMI)
Berita Terkait

News
Transaksi dengan Sistem Tempel, Polres Bone Gagalkan Peredaran Narkotika
Tim Satuan Reserse Narkoba (Sat Resnarkoba) Polres Bone berhasil menggagalkan upaya peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Kabupaten Bone.
Minggu, 23 Mar 2025 12:45

News
Mahasiswa Makassar Unjuk Rasa Tolak RUU TNI, Khawatir Dwifungsi ABRI
Kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Makassar Menolak RUU TNI menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Kamis (20/3/2025).
Kamis, 20 Mar 2025 16:48

News
Tutup Jalan Hingga Malam, Demo Driver Ojol di Makassar Ricuh
Aksi unjuk rasa ratusan driver ojek online (ojol) di Kota Makassar berakhir ricuh di depan Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, pada Rabu (12/03/2025).
Rabu, 12 Mar 2025 21:58

Sulsel
DPRD Sulsel Garansi Tindaklanjuti Berbagai Tuntutan HMI Cagora
Anggota Komisi E DPRD Sulsel, Haslinda menerima aspirasi yang disampaikan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gowa Raya dalam aksi demonstrasi bertajuk “Merah Putih Undercover” pada Rabu (26/02/2025).
Rabu, 26 Feb 2025 22:21

News
Warga Bara-Barayya Robohkan Pagar PN Makassar, Tolak Rencana Eksekusi
Ratusan mahasiswa dan warga Bara-Barayya merobohkan pagar di depan Gedung Pengadilan Negeri (PN) Makassar.
Kamis, 06 Feb 2025 18:59
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Kebakaran di Pulau Barrang Lompo Hanguskan Satu Rumah Milik Warga
2

Ada Oknum Diduga Ingin Ambil Alih Yayasan Atma Jaya Makassar Secara Paksa
3

Warga Diaspora Antusias Hadiri PSBM dan Mubes KKSS
4

Gubernur Sulsel Sambut Kedatangan Menteri Pertahanan
5

Kemenkum Sulsel Komitmen Beri Pelayanan Terbaik, Maksimalkan Survei Kepuasan Masyarakat
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Kebakaran di Pulau Barrang Lompo Hanguskan Satu Rumah Milik Warga
2

Ada Oknum Diduga Ingin Ambil Alih Yayasan Atma Jaya Makassar Secara Paksa
3

Warga Diaspora Antusias Hadiri PSBM dan Mubes KKSS
4

Gubernur Sulsel Sambut Kedatangan Menteri Pertahanan
5

Kemenkum Sulsel Komitmen Beri Pelayanan Terbaik, Maksimalkan Survei Kepuasan Masyarakat