Aliansi Mahasiswa IAIN Bone Sayangkan Surat Penolakan Aksi Demontrasi
Selasa, 03 Sep 2024 06:26
Aliansi Mahasiswa IAIN Bone (AMIB) menggelar aksi demonstrasi di Kampus IAIN Bone pada Senin (02/09/2024) sekira pukul 10:30 Wita. Foto: Istimewa
BONE - Aliansi Mahasiswa IAIN Bone (AMIB) menggelar aksi demonstrasi di Kampus IAIN Bone pada Senin (02/09/2024) sekira pukul 10:30 Wita. Aksi ini nyatanya mendapat kecaman dan intervensi dari pihak birokrasi kampus.
Surat tersebut ditujukan kepada Koordinator Lapangan AMIB yang menyatakan pihak birokrasi belum bisa menerima aksi mereka. Ada tiga pertimbangan yang disebutkan dalam surat itu.
Pertama, mahasiswa yang menjadi koordinator lapangan demo dianggap mahasiswa yang tidak aktif.
Kedua, permohonan aksi yang mengatasnamakan aliansi mahasiswa diklaim organisasi yang ilegal yang tidak memiliki legal standing dalam ruang lingkup IAIN Bone.
Ketiga, jika ada mahasiswa aktif yang ikut berpartisipasi dalam aksi ini, maka akan diberikan sanksi dari pihak kampus.
Koordinator Lapangan Aksi, Rian Ade Saputra menganggap subtansi surat tersebut sebagai bentuk ancaman kepada pihak mahasiswa yang ingin terlibat dalam gerakan aksi demonstrasi.
"Sebenarnya kami ingin mempertanyakan dan meminta akuntabilitas dan transparansi anggaran PBAK yang dianggap bermasalah dalam pengalokasian anggaran yang tidak efektif, efisien dan terdapat indikasi penyelewengan anggaran dalam kegiatan PBAK tahun akademik 2024,” katanya dalam rilis yang diterima Sindo Makassar.
Rian Ade menuturkan, Perguruan Tinggi IAIN Bone tidak patuh terhadap Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan tidak memberikan bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran IAIN Bone.
Khususnya sekaitan dengan anggaran dana PBAK tahun akademik 2024, yang merupakan dokumen publik yang mesti ditransparansikan dan dipertanggungjawabkan.
"Namun yang terjadi justru pihak kampus tidak memberikan keterbukaan atas informasi tersebut, sehingga kami menganggap besar adanya dugaan penyelewengan anggaran atau korupsi atas kegiatan tersebut,” tuturnya.
Rian Ade menekankan, pihaknya akan menggelar aksi lanjutan ke depan. Ia juga memberikan ultimatum bakal membawa massa yang jauh lebih besar dari aksi ini.
"Kami tidak akan pernah berhenti melakukan gerakan aksi demonstrasi, dan kami akan membuat gelombang aksi massa yang lebih besar bilamana tuntutan tidak dipenuhi sebagaimana mestinya. Dan akan menempuh jalur hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tandasnya.
Muhammad Ikhsan Nur sebagai bagian dari aksi menambahkan bahwa dengan adanya surat penyampaian yang dikeluarkan oleh pihak kampus, justru merupakan tindakan yang anti produktif terhadap perkembangan demokrasi.
"Melakukan tendensi melalui relasi kuasa yang merupakan bentuk anti kritik pihak Perguruan Tinggi IAIN Bone terhadap kebebasan berpendapat serta menyampaikan pendapat di muka umum yang merupakan hak konstitusional yang telah dijamin sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia," bebernya.
Mahasiswa lainnya, Arya menyayangkan adanya sikap kontraproduktif pihak Perguruan Tinggi IAIN Bone kepada aksi massa dengan mengeluarkan surat yang subtansinya berupa sebuah bentuk kecaman.
"Ini tentu akan memundurkan, membunuh karakter dan nalar kritis para mahasiswa pada ruang demokrasi di lingkup perguruan ringgi," paparnya.
Surat tersebut ditujukan kepada Koordinator Lapangan AMIB yang menyatakan pihak birokrasi belum bisa menerima aksi mereka. Ada tiga pertimbangan yang disebutkan dalam surat itu.
Pertama, mahasiswa yang menjadi koordinator lapangan demo dianggap mahasiswa yang tidak aktif.
Kedua, permohonan aksi yang mengatasnamakan aliansi mahasiswa diklaim organisasi yang ilegal yang tidak memiliki legal standing dalam ruang lingkup IAIN Bone.
Ketiga, jika ada mahasiswa aktif yang ikut berpartisipasi dalam aksi ini, maka akan diberikan sanksi dari pihak kampus.
Koordinator Lapangan Aksi, Rian Ade Saputra menganggap subtansi surat tersebut sebagai bentuk ancaman kepada pihak mahasiswa yang ingin terlibat dalam gerakan aksi demonstrasi.
"Sebenarnya kami ingin mempertanyakan dan meminta akuntabilitas dan transparansi anggaran PBAK yang dianggap bermasalah dalam pengalokasian anggaran yang tidak efektif, efisien dan terdapat indikasi penyelewengan anggaran dalam kegiatan PBAK tahun akademik 2024,” katanya dalam rilis yang diterima Sindo Makassar.
Rian Ade menuturkan, Perguruan Tinggi IAIN Bone tidak patuh terhadap Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan tidak memberikan bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran IAIN Bone.
Khususnya sekaitan dengan anggaran dana PBAK tahun akademik 2024, yang merupakan dokumen publik yang mesti ditransparansikan dan dipertanggungjawabkan.
"Namun yang terjadi justru pihak kampus tidak memberikan keterbukaan atas informasi tersebut, sehingga kami menganggap besar adanya dugaan penyelewengan anggaran atau korupsi atas kegiatan tersebut,” tuturnya.
Rian Ade menekankan, pihaknya akan menggelar aksi lanjutan ke depan. Ia juga memberikan ultimatum bakal membawa massa yang jauh lebih besar dari aksi ini.
"Kami tidak akan pernah berhenti melakukan gerakan aksi demonstrasi, dan kami akan membuat gelombang aksi massa yang lebih besar bilamana tuntutan tidak dipenuhi sebagaimana mestinya. Dan akan menempuh jalur hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tandasnya.
Muhammad Ikhsan Nur sebagai bagian dari aksi menambahkan bahwa dengan adanya surat penyampaian yang dikeluarkan oleh pihak kampus, justru merupakan tindakan yang anti produktif terhadap perkembangan demokrasi.
"Melakukan tendensi melalui relasi kuasa yang merupakan bentuk anti kritik pihak Perguruan Tinggi IAIN Bone terhadap kebebasan berpendapat serta menyampaikan pendapat di muka umum yang merupakan hak konstitusional yang telah dijamin sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia," bebernya.
Mahasiswa lainnya, Arya menyayangkan adanya sikap kontraproduktif pihak Perguruan Tinggi IAIN Bone kepada aksi massa dengan mengeluarkan surat yang subtansinya berupa sebuah bentuk kecaman.
"Ini tentu akan memundurkan, membunuh karakter dan nalar kritis para mahasiswa pada ruang demokrasi di lingkup perguruan ringgi," paparnya.
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
Demo di Kantor Gubernur, Aliansi Penyelamat Demokrasi Tuntut Perpanjang Cuti Walikota Makassar
Ratusan massa mengatas namakan Aliansi Penyelamat Demokrasi melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar pada Kami (21/11/24)
Kamis, 21 Nov 2024 17:07
Sulsel
Ketua KPU Bone Optimis Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 Berjalan Sukses
KPU Kabupaten Bone menggelar debat publik kedua antar pasangan calon (Paslon) Pilkada di The Novena Hotel Watampone pada Senin, 11 November 2024 malam.
Senin, 11 Nov 2024 22:54
Sulsel
Mantan Pj Bupati Bone Andi Alimuddin Tegak Lurus Untuk Danny-Azhar di Bone
Masyarakat Watampone Kabupaten Bone menggelar diskusi politik bersama Calon Wakil Gubernur Sulsel, Azhar Arsyad di warung kopi tepatnya di Jalan Beringin pada Selasa (15/10/2024).
Selasa, 15 Okt 2024 18:14
Sulsel
Tak Gentar Basis Lawan, PKB Bone All Out Kerahkan Energi Menangkan Danny - Azhar
Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bone menyatakan sikap akan all out untuk merebut suara secara signifikan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel pada 27 November 2024.
Selasa, 15 Okt 2024 08:15
Sulsel
Ada 1.326 TPS, KPU Bone Tetapkan 590.923 DPT di Pilkada 2024
KPU Kabupaten Bone telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat kabupaten untuk Pilkada serentak di Sentosa Ballroom Hotel Novena pada Jumat (20/09/2024).
Sabtu, 21 Sep 2024 16:53
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Dinilai Sakiti Perasaan Masyarakat, Ridwan Sau Diboikot Tampil di Bantaeng
2
Tim Hukum Temukan Dugaan Praktik Politik Uang saat Masa Tenang di SMP Gowa
3
Kekuatan Rakyat di Gowa Makin Sulit Dibendung ke Husniah-Darmawangsyah
4
Survei LSI: Mayoritas Masyarakat Lutim Tak Terpengaruh Politik Uang di Pilkada
5
Bawaslu Soppeng Kawal Pendistribusian Logistik Pilkada Serentak ke Kecamatan
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Dinilai Sakiti Perasaan Masyarakat, Ridwan Sau Diboikot Tampil di Bantaeng
2
Tim Hukum Temukan Dugaan Praktik Politik Uang saat Masa Tenang di SMP Gowa
3
Kekuatan Rakyat di Gowa Makin Sulit Dibendung ke Husniah-Darmawangsyah
4
Survei LSI: Mayoritas Masyarakat Lutim Tak Terpengaruh Politik Uang di Pilkada
5
Bawaslu Soppeng Kawal Pendistribusian Logistik Pilkada Serentak ke Kecamatan