DPRD Sulsel Bakal Panggil Konsultan Proyek Bermasalah Rp60 Miliar di Bone
Selasa, 14 Okt 2025 20:32
Ketua Komisi D, Kadir Halid memimpin RDP di Kantor Dinas Bina Marga dan Konstruksi Sulsel, Selasa (14/10/2025). Foto: Humas DPRD Sulsel
MAKASSAR - Komisi D DPRD Sulsel menggelar rapat kerja bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk membahas tindak lanjut proyek Bendung dan Embung Lalengrie di Kabupaten Bone dan lima paket pekerjaan jalan multi years 2025–2027.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi D, Kadir Halid, berlangsung di Kantor Dinas Bina Marga dan Konstruksi Sulsel, Selasa (14/10/2025). Hadir dalam rapat tersebut perwakilan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, serta Dinas Bina Marga dan Konstruksi.
Kadir Halid menjelaskan, pembahasan proyek Bendung dan Embung Lalengrie dilakukan untuk menindaklanjuti hasil kunjungan lapangan anggota Komisi D beberapa waktu lalu. Dari hasil peninjauan, ditemukan sejumlah persoalan teknis yang menghambat manfaat proyek miliaran tersebut bagi masyarakat.
“Dari hasil kunjungan, ada dua bangunan di sana, yakni embung dan bendung. Jarak antara embung dan sumber airnya sekitar 400 meter, sehingga sulit menarik air, apalagi debitnya kecil. Sementara bendung yang diresmikan tahun 2022 lalu, kini banyak mengalami kerusakan,” kata Kadir usai memimpin RDP.
Ia menegaskan, perbaikan bendung harus didahului dengan kajian teknis oleh tim ahli untuk memastikan solusi yang tepat dan tidak sekadar penambahan anggaran tanpa dasar yang jelas.
“Persoalan ini harus diteliti dulu secara mendalam. Karena itu, rapat kita tunda untuk mengundang konsultan agar memberikan penjelasan teknis terkait kondisi aktual di lapangan,” ujarnya.
Politisi Golkar ini juga menyoroti belum optimalnya manfaat proyek bagi masyarakat sekitar, meski sebagian warga telah menyerahkan lahan mereka untuk pembangunan.
“Masyarakat di sekitar proyek belum merasakan manfaat dari bendung maupun embung. Padahal mereka sudah menyumbangkan tanahnya,” tambahnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (SDACKTR) Sulsel, Andi Darmawan Bintang mengaku bahwa Bendung Lalengrie sudah berfungsi sejak setelah pengerjaan.
Hanya saja pada 2023 lalu, terjadi longsor d wilayah tersebut yang berdampak pasa pada sisi kanan bendung. Sedangkan sisi kirinya tetap berfungsi.
"Sebenarnya bukan tidak berfungsi ya, karena setelah pengerjaan itu sudah berfungsi dan digunakan. Tapi karena bencana longsor pada 2023 sehingga berfungsi tidak maksimal, khususnya pada sisi kanan, tapi sisi kirinya berfungsi," ucap Andi Darmawan.
Andi Darmawan menekankan, pengerjaan Bendung Lalengrie tahun ini akan segera diselesaikan agar dapat berfungsi secara optimal kembali.
"Tahun ini, itu dikerja akan diselesaikan supaya berfungsi optimis," kuncinya.
Adapun proyek bendung dan embung ini mendapat anggaran sekira Rp61 miliar dari pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi D, Kadir Halid, berlangsung di Kantor Dinas Bina Marga dan Konstruksi Sulsel, Selasa (14/10/2025). Hadir dalam rapat tersebut perwakilan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, serta Dinas Bina Marga dan Konstruksi.
Kadir Halid menjelaskan, pembahasan proyek Bendung dan Embung Lalengrie dilakukan untuk menindaklanjuti hasil kunjungan lapangan anggota Komisi D beberapa waktu lalu. Dari hasil peninjauan, ditemukan sejumlah persoalan teknis yang menghambat manfaat proyek miliaran tersebut bagi masyarakat.
“Dari hasil kunjungan, ada dua bangunan di sana, yakni embung dan bendung. Jarak antara embung dan sumber airnya sekitar 400 meter, sehingga sulit menarik air, apalagi debitnya kecil. Sementara bendung yang diresmikan tahun 2022 lalu, kini banyak mengalami kerusakan,” kata Kadir usai memimpin RDP.
Ia menegaskan, perbaikan bendung harus didahului dengan kajian teknis oleh tim ahli untuk memastikan solusi yang tepat dan tidak sekadar penambahan anggaran tanpa dasar yang jelas.
“Persoalan ini harus diteliti dulu secara mendalam. Karena itu, rapat kita tunda untuk mengundang konsultan agar memberikan penjelasan teknis terkait kondisi aktual di lapangan,” ujarnya.
Politisi Golkar ini juga menyoroti belum optimalnya manfaat proyek bagi masyarakat sekitar, meski sebagian warga telah menyerahkan lahan mereka untuk pembangunan.
“Masyarakat di sekitar proyek belum merasakan manfaat dari bendung maupun embung. Padahal mereka sudah menyumbangkan tanahnya,” tambahnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (SDACKTR) Sulsel, Andi Darmawan Bintang mengaku bahwa Bendung Lalengrie sudah berfungsi sejak setelah pengerjaan.
Hanya saja pada 2023 lalu, terjadi longsor d wilayah tersebut yang berdampak pasa pada sisi kanan bendung. Sedangkan sisi kirinya tetap berfungsi.
"Sebenarnya bukan tidak berfungsi ya, karena setelah pengerjaan itu sudah berfungsi dan digunakan. Tapi karena bencana longsor pada 2023 sehingga berfungsi tidak maksimal, khususnya pada sisi kanan, tapi sisi kirinya berfungsi," ucap Andi Darmawan.
Andi Darmawan menekankan, pengerjaan Bendung Lalengrie tahun ini akan segera diselesaikan agar dapat berfungsi secara optimal kembali.
"Tahun ini, itu dikerja akan diselesaikan supaya berfungsi optimis," kuncinya.
Adapun proyek bendung dan embung ini mendapat anggaran sekira Rp61 miliar dari pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
DPRD Sulsel Sayangkan BPBD Pangkas Anggaran Mitigasi Bencana
Komisi E DPRD Provinsi kecewa anggaran untuk bantuan bencana di Sulawesi Selatan (Sulsel) dipangkas.
Selasa, 14 Apr 2026 15:59
News
Legislator DPRD Sulsel Ungkap Celah Pajak Alat Berat, Begini Solusinya
Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dari Fraksi PKS, Andi Syaifuddin Patahuddin, menilai penerimaan pajak dari penggunaan alat berat, khususnya di sektor pertambangan, belum optimal.
Kamis, 09 Apr 2026 18:45
Sulsel
DPRD Sulsel Soroti Pendidikan Sulsel: TKA Anjlok, Pengawas Minim, Infrastruktur Terbengkalai
Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Barru dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Selatan Akhir Tahun Anggaran 2025 bidang pendidikan.
Rabu, 08 Apr 2026 15:43
News
Legislator DPRD Sulsel Desak Dinas Koperasi Transparan Soal Dana Hibah Wisata
Anggota Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mallarangan Tutu, menyoroti realisasi dana hibah di sektor pariwisata.
Senin, 06 Apr 2026 08:52
Sulsel
Heriwawan Kritik Penambahan Anggaran Rest Area Terbengkalai di Jeneponto dan Sidrap
Komisi B DPRD Sulsel menggelar rapat kerja bersama dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel membahas LKPJ Gubernur Sulsel Akhir Tahun Anggaran 2025, berlangsung di kantor sementara dewan pada Rabu (01/04/2026).
Rabu, 01 Apr 2026 15:23
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Pemenang Lelang Material Gedung DPRD Makassar Ditetapkan, Nilai Tembus Rp1,05 M
2
KPU Bantaeng Gandeng Kejari, Perkuat Dukungan Hukum Jelang Tahapan Pemilu 2027
3
Pilrek UNM Tunggu Finalisasi Statuta di Kemendiktisaintek
4
Jemaah Haji Maros Diimbau Waspadai Suhu Ekstrem di Tanah Suci
5
PLN dan Warga Katimbang Tanam 400 Pohon untuk Cegah Banjir
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Pemenang Lelang Material Gedung DPRD Makassar Ditetapkan, Nilai Tembus Rp1,05 M
2
KPU Bantaeng Gandeng Kejari, Perkuat Dukungan Hukum Jelang Tahapan Pemilu 2027
3
Pilrek UNM Tunggu Finalisasi Statuta di Kemendiktisaintek
4
Jemaah Haji Maros Diimbau Waspadai Suhu Ekstrem di Tanah Suci
5
PLN dan Warga Katimbang Tanam 400 Pohon untuk Cegah Banjir