Kadir Halid Serap Aspirasi Warga Parang Layang Soal Drainase dan Jalan Lorong

Selasa, 24 Feb 2026 17:22
Kadir Halid Serap Aspirasi Warga Parang Layang Soal Drainase dan Jalan Lorong
Anggota DPRD Sulsel, Kadir Halid melaksanakan reses di Jalan Tinumbu, Kelurahan Parang Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Selasa (24/02/2026). Foto: Muhaimin
Comment
Share
MAKASSAR - Anggota DPRD Sulawesi Selatan, Kadir Halid melaksanakan reses masa persidangan II Tahun Anggaran 2025/2026 di Jalan Tinumbu, Kelurahan Parang Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Selasa (24/02/2026). Kegiatan ini menjadi momentum bagi legislator untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.

Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan berbagai persoalan infrastruktur yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius. Salah satu isu utama yang mengemuka adalah persoalan drainase yang kerap memicu genangan air saat musim hujan.

Menurut warga, sistem drainase di sejumlah titik belum berfungsi optimal. Kondisi ini tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak kesehatan dan kerusakan jalan lingkungan.

Menanggapi hal tersebut, Kadir Halid mengakui bahwa persoalan drainase menjadi masalah yang hampir merata di Kota Makassar. Ia menyebutkan, pemerintah kota saat ini telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Drainase sebagai langkah percepatan penanganan.

“Drainase memang menjadi perhatian bersama. Kita tentu mendorong agar Satgas Drainase ini bekerja maksimal dan terkoordinasi, sehingga persoalan genangan bisa segera teratasi,” ujarnya di hadapan warga.

Selain drainase, aspirasi lain yang disampaikan warga berkaitan dengan kondisi lorong-lorong permukiman. Mereka meminta agar paving blok yang saat ini terpasang dapat diganti dengan pengaspalan karena dinilai lebih kuat dan tahan lama.

Warga menilai paving blok kerap mengalami kerusakan dan bergelombang, sehingga menyulitkan akses kendaraan maupun pejalan kaki. Pengaspalan dianggap menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan lingkungan.

Kadir Halid menegaskan seluruh aspirasi yang disampaikan akan menjadi catatan penting untuk diperjuangkan dalam pembahasan bersama pemerintah provinsi maupun dikoordinasikan dengan pemerintah kota. Ia berharap hasil reses ini dapat segera ditindaklanjuti demi peningkatan kualitas infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.
(UMI)
Berita Terkait
Legislator DPRD Sulsel Ungkap Celah Pajak Alat Berat, Begini Solusinya
News
Legislator DPRD Sulsel Ungkap Celah Pajak Alat Berat, Begini Solusinya
Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dari Fraksi PKS, Andi Syaifuddin Patahuddin, menilai penerimaan pajak dari penggunaan alat berat, khususnya di sektor pertambangan, belum optimal.
Kamis, 09 Apr 2026 18:45
DPRD Sulsel Soroti Pendidikan Sulsel: TKA Anjlok, Pengawas Minim, Infrastruktur Terbengkalai
Sulsel
DPRD Sulsel Soroti Pendidikan Sulsel: TKA Anjlok, Pengawas Minim, Infrastruktur Terbengkalai
Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Barru dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Selatan Akhir Tahun Anggaran 2025 bidang pendidikan.
Rabu, 08 Apr 2026 15:43
Legislator DPRD Sulsel Desak Dinas Koperasi Transparan Soal Dana Hibah Wisata
News
Legislator DPRD Sulsel Desak Dinas Koperasi Transparan Soal Dana Hibah Wisata
Anggota Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mallarangan Tutu, menyoroti realisasi dana hibah di sektor pariwisata.
Senin, 06 Apr 2026 08:52
Heriwawan Kritik Penambahan Anggaran Rest Area Terbengkalai di Jeneponto dan Sidrap
Sulsel
Heriwawan Kritik Penambahan Anggaran Rest Area Terbengkalai di Jeneponto dan Sidrap
Komisi B DPRD Sulsel menggelar rapat kerja bersama dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel membahas LKPJ Gubernur Sulsel Akhir Tahun Anggaran 2025, berlangsung di kantor sementara dewan pada Rabu (01/04/2026).
Rabu, 01 Apr 2026 15:23
DPRD Sulsel Perjuangkan Nasib 2.825 PPPK yang Kontraknya Segera Berakhir
Sulsel
DPRD Sulsel Perjuangkan Nasib 2.825 PPPK yang Kontraknya Segera Berakhir
Komisi A DPRD Sulawesi Selatan menggelar rapat kerja membahas nasib ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang masa kontraknya akan berakhir di kantor sementara dewan, Makassar pada Selasa (31/03/2026).
Selasa, 31 Mar 2026 16:02
Berita Terbaru