Legislator DPRD Sulsel Desak Dinas Koperasi Transparan Soal Dana Hibah Wisata
Senin, 06 Apr 2026 08:52
Anggota Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Fraksi PKS, Mallarangan Tutu, Senin (6/4/2026). Foto: Istimewa
MAKASSAR - Anggota Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mallarangan Tutu, menyoroti realisasi dana hibah di sektor pariwisata.
Sorotan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi B bersama Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan di Kantor Sementara DPRD Sulsel, Jalan A.P. Pettarani, Makassar, Rabu 1 April pekan lalu.
Dalam rapat itu, Mallarangan Tutu mempertanyakan transparansi penyaluran dana hibah yang dialokasikan ke sejumlah destinasi wisata. Ia meminta penjelasan rinci terkait lokasi penerima, mekanisme penyaluran, serta sistem pengawasan yang dilakukan.
"Perlu ada kejelasan, dana hibah ini disalurkan ke mana saja dan bagaimana pengawasannya di lapangan. Ini penting sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik,” tegasnya.
Ia menilai, penggunaan anggaran daerah tidak cukup hanya dilihat dari tingkat serapan, tetapi juga harus diukur dari dampaknya terhadap masyarakat.
"Yang harus menjadi fokus adalah manfaatnya. Apakah hibah ini benar-benar berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM di sekitar destinasi wisata, atau hanya berhenti pada pembangunan fisik,” lanjut Mallarangan.
Selain itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk menyajikan data yang lebih terbuka dan komprehensif. Data tersebut mencakup daftar penerima hibah serta evaluasi dampak sosial dan ekonomi dari program yang dijalankan.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan kebijakan dan penggunaan anggaran tepat sasaran, transparan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Selatan.
Rapat kerja ini merupakan bagian dari pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025, yang berfokus pada evaluasi pelaksanaan program dan penggunaan anggaran daerah.
Sorotan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi B bersama Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan di Kantor Sementara DPRD Sulsel, Jalan A.P. Pettarani, Makassar, Rabu 1 April pekan lalu.
Dalam rapat itu, Mallarangan Tutu mempertanyakan transparansi penyaluran dana hibah yang dialokasikan ke sejumlah destinasi wisata. Ia meminta penjelasan rinci terkait lokasi penerima, mekanisme penyaluran, serta sistem pengawasan yang dilakukan.
"Perlu ada kejelasan, dana hibah ini disalurkan ke mana saja dan bagaimana pengawasannya di lapangan. Ini penting sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik,” tegasnya.
Ia menilai, penggunaan anggaran daerah tidak cukup hanya dilihat dari tingkat serapan, tetapi juga harus diukur dari dampaknya terhadap masyarakat.
"Yang harus menjadi fokus adalah manfaatnya. Apakah hibah ini benar-benar berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM di sekitar destinasi wisata, atau hanya berhenti pada pembangunan fisik,” lanjut Mallarangan.
Selain itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk menyajikan data yang lebih terbuka dan komprehensif. Data tersebut mencakup daftar penerima hibah serta evaluasi dampak sosial dan ekonomi dari program yang dijalankan.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan kebijakan dan penggunaan anggaran tepat sasaran, transparan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Selatan.
Rapat kerja ini merupakan bagian dari pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025, yang berfokus pada evaluasi pelaksanaan program dan penggunaan anggaran daerah.
(MAN)
Berita Terkait
Sulsel
Anwar Purnomo Apresiasi Rencana Pusat Alihkan Status PPPK ke Penuh Waktu
Komisi A DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menyambut positif wacana kebijakan pemerintah pusat yang akan mengalihkan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu.
Kamis, 19 Nov 2026 17:01
Sulsel
Dua Hari Berdebat, Abd Rahman Berhasil Perjuangkan Rp48,6 Miliar untuk Jalan dan Jembatan di Bantaeng
Abd Rahman berhasil mengamankan dan memperjuangkan anggaran sebesar Rp48,6 miliar untuk Bantaeng dalam rapat kerja Pembahasan Ranperda tentang APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2027.
Kamis, 19 Nov 2026 15:52
Sulsel
PW Fatayat NU Sulsel bersama PB PKB Bahas Tantangan Kesejahteraan Perempuan dan Anak
Pengurus PW Fatayat NU Sulsel periode 2026–2031 melakukan silaturahim dan audiensi dengan Fadhilah Fahriana, Ketua Perempuan Bangsa PKB sekaligus Anggota DPRD Sulsel di Ruang Rapat Fraksi PKB, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada Rabu (18/11/2026).
Kamis, 19 Nov 2026 11:34
Sulsel
Abdul Rahman Minta Pemprov Perhatikan Bantaeng, Jangan Dianaktirikan
Sekretaris Komisi D DPRD Sulsel, Abdul Rahman menyoroti Kabupaten Bantaeng yang menurutnya hampir tidak tersentuh program pembangunan Pemerintah Provinsi Sulsel dalam beberapa tahun terakhir.
Rabu, 18 Nov 2026 12:45
Sulsel
DPRD Sulsel Rapat Tertutup Bahas Pokir Bermasalah Hasil Temuan KPK
DPRD Sulsel menggelar rapat tertutup bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Inspektorat dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi di kantor sementara dewan pada Selasa (17/11/2026).
Selasa, 17 Nov 2026 19:28
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Wamenko Pangan Hadir di UMI, Bahas Peran Riset Perikanan untuk Ketahanan Pangan
2
Ketika Laut Kundur Tak Lagi Jadi Satu-satunya Sandaran
3
PLN Genjot Penguatan Kelistrikan Sulawesi, Gandeng Masyarakat Lewat Doa Bersama
4
Kumpul Sahabat Makassar, Daihatsu Beri Penghargaan kepada Pelanggan Setia
5
Dua Inovasi Berdampak, Vale Indonesia Raih Gold dan Silver OPEXCON 2026
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Wamenko Pangan Hadir di UMI, Bahas Peran Riset Perikanan untuk Ketahanan Pangan
2
Ketika Laut Kundur Tak Lagi Jadi Satu-satunya Sandaran
3
PLN Genjot Penguatan Kelistrikan Sulawesi, Gandeng Masyarakat Lewat Doa Bersama
4
Kumpul Sahabat Makassar, Daihatsu Beri Penghargaan kepada Pelanggan Setia
5
Dua Inovasi Berdampak, Vale Indonesia Raih Gold dan Silver OPEXCON 2026