Respon Rekomendasi DPRD, RSUD Haji Makassar Fokus Benahi Layanan Publik

Jum'at, 17 Apr 2026 10:36
Respon Rekomendasi DPRD, RSUD Haji Makassar Fokus Benahi Layanan Publik
Direktur RSUD Haji Makassar, dr. Rachmawati Syahrir saat menghadiri rapat bersama Komisi E DPRD Sulsel. Foto: Istimewa
Comment
Share
MAKASSAR - Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan memberikan apresiasi terhadap laporan kinerja RSUD Haji Makassar dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulsel Tahun Anggaran 2025, Kamis (16/4/2026)

Meski diapresiasi, manajemen RSUD Haji Makassar ditantang untuk segera menindaklanjuti sejumlah rekomendasi strategis dari Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan usai kunjungan DPRD Sulsel hari Rabu (15/4/2026) ke RSUD Haji Makassar.

Direktur RSUD Haji Makassar, dr. Rachmawati Syahrir, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas perhatian para legislator.

"Kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi kunjungan serta pengawasan yang dilakukan Komisi E DPRD Sulsel. Ini adalah bentuk atensi luar biasa terhadap kualitas layanan publik di RSUD Haji. Semua masukan yang diberikan menjadi dasar utama kami dalam melakukan perbaikan tahun ini," ujar dr. Rachma.

Manajemen mengakui realisasi anggaran tahun 2025 yang tidak mencapai target, hanya di angka 88%. Anggota DPRD Sulsel, Yariana Somalinggi, sebelumnya menyoroti capaian tersebut agar tidak terulang kembali dan meminta rumah sakit lebih maksimal dalam penyerapan anggaran untuk kepentingan pasien.

Menanggapi hal tersebut, dr. Rachma menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah mitigasi sejak awal tahun 2026. Fokus utama saat ini adalah menyelesaikan kendala krusial, seperti pemenuhan kebutuhan dokter spesialis dan subspesialis guna mengoptimalkan sistem rujukan.

Selain masalah manajerial, RSUD Haji Makassar juga merespons cepat catatan anggota Komisi E lainnya, Andi Patarai Amir di rapat kerja LKPJ terkait infrastruktur fisik. Pihak rumah sakit berkomitmen untuk memperketat pengawasan terhadap seluruh pengerjaan fasilitas agar hasilnya sesuai standar kualitas pelayanan kesehatan.

"Realisasi anggaran dan pembenahan fasilitas adalah tantangan besar bagi kami. Namun, dengan dukungan dan pengawasan dari DPRD, kami optimis masalah-masalah di tahun lalu dapat terselesaikan tahun ini agar daya saing RSUD Haji semakin meningkat," tambahnya.

Melalui sinergi ini, RSUD Haji Makassar menargetkan transformasi pelayanan yang lebih prima dan akuntabel sepanjang tahun 2026 sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat Sulawesi Selatan.
(UMI)
Berita Terkait
PIRA Sulsel Siapkan Program Kampung Nelayan, Fokus Kawal Aspirasi Masyarakat
News
PIRA Sulsel Siapkan Program Kampung Nelayan, Fokus Kawal Aspirasi Masyarakat
Perempuan Indonesia Raya (PIRA) Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui program pemberdayaan dan bantuan sosial yang menyasar langsung kebutuhan warga.
Rabu, 13 Mei 2026 16:22
Andi Ina Kooperatif Penuhi Kembali Panggilan Kejati Sulsel, Berikan Klarifikasi ke BPKP
Sulsel
Andi Ina Kooperatif Penuhi Kembali Panggilan Kejati Sulsel, Berikan Klarifikasi ke BPKP
Mantan Ketua DPRD Sulsel periode 2019-2024, Andi Ina Kartika Sari kembali memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi Negeri (Kejati) Sulsel pada Jumat (24/04/2026).
Jum'at, 24 Apr 2026 19:17
Eks Waka DPRD Sulsel Syahar Tegaskan Tak Ada Pembahasan Bibit Nanas di APBD 2024
Sulsel
Eks Waka DPRD Sulsel Syahar Tegaskan Tak Ada Pembahasan Bibit Nanas di APBD 2024
Mantan Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan periode 2019-2024, Syaharuddin Alrif ikut angkat bicara terkait isu dugaan korupsi bibit nanas yang sedang dikerjakan Kejati Sulsel.
Sabtu, 18 Apr 2026 20:54
Andi Ina dan Ni'matullah Klarifikasi Pemanggilan Kejati Sulsel soal Kasus Korupsi Bibit Nanas
Sulsel
Andi Ina dan Ni'matullah Klarifikasi Pemanggilan Kejati Sulsel soal Kasus Korupsi Bibit Nanas
Eks Ketua DPRD Sulsel periode 2019-2024, Andi Ina Kartika Sari, bersama sejumlah mantan pimpinan DPRD Sulawesi Selatan memberikan klarifikasi terkait pemanggilannya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas senilai Rp60 miliar.
Sabtu, 18 Apr 2026 06:05
DPRD Sulsel Bentuk Panja LKPJ 2025, Dipimpin Politisi Nasdem dan Gerindra
Sulsel
DPRD Sulsel Bentuk Panja LKPJ 2025, Dipimpin Politisi Nasdem dan Gerindra
DPRD Provinsi Sulawesi Selatan resmi membentuk dan mengesahkan Panitia Kerja (Panja) untuk membahas rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2025.
Kamis, 16 Apr 2026 18:24
Berita Terbaru