Pemkot Makassar Percepat Pengangkatan Kepala Puskesmas Definitif

MAKASSAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mempercepat penetapan kepala Puskesmas definitif melalui proses seleksi terbuka yang kini memasuki tahap akhir.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya reformasi birokrasi, khususnya dalam memperkuat layanan kesehatan dasar di 47 Puskesmas yang tersebar di 15 kecamatan.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan penetapan kepala Puskesmas definitif penting untuk memperjelas kewenangan dan tanggung jawab pimpinan fasilitas layanan kesehatan.

"Dengan langkah ini, diharapkan Kepala Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan mampu bertransformasi menjadi institusi yang lebih adaptif, inovatif, dan responsif dalam menjawab tantangan kesehatan masyarakat di Kota Makassar," ujar Munafri.

Ia menegaskan, seleksi dilakukan tidak hanya berbasis sistem merit, tetapi juga mengedepankan prinsip penempatan yang tepat.

"Tetapi juga mengedepankan prinsip 'the right man on the right place', yakni menempatkan individu yang tepat pada posisi yang sesuai dengan kompetensi, keahlian, dan potensi yang dimiliki," paparnya.

Munafri menambahkan, proses seleksi dirancang untuk menghasilkan figur terbaik yang mampu mengisi jabatan strategis.

"Artinya saya mau ini proses ini berjalan seperti itu supaya benar-benar the right man on the right place," tambahnya.

Saat ini, seluruh tahapan seleksi telah memasuki fase penilaian akhir. Pemkot Makassar tinggal menunggu hasil untuk kemudian melakukan penempatan dan pengukuhan.

"Jadi, lagi prosesnya sudah berjalan, kami tinggal menunggu hasilnya. Setelah itu kita scoring, melihat posisinya untuk kita tempatkan dan kita kukuhkan," ujarnya.

Ia juga mengisyaratkan bahwa pengukuhan kepala Puskesmas akan dilakukan lebih dulu sebelum kepala sekolah.

"Sepertinya Kapus dulu baru Kepsek," katanya.

Munafri memastikan, peserta yang akan dilantik merupakan mereka yang telah melalui seluruh tahapan seleksi secara ketat.

"Kan, sudah mereka melalui tahapannya jadi tersaringlah sekian banyak, nah itulah nanti yang akan kita Lantik sesuai penempatan," jelasnya.

"Orang yang tentu di dalam tahapan seleksinya mulai dari wawancaranya, tes uji kompetensinya dan itu akan diakumulasi menjadi angka rata-rata yang bisa kita tempatkan," lanjutnya.

Banyak Berstatus Plt

Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, mengatakan sebagian besar jabatan kepala Puskesmas selama ini masih diisi pelaksana tugas (Plt).

Menurutnya, kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya kewenangan dan tanggung jawab dalam pelayanan kesehatan.

"Selama ini Kepala Puskesmas masih banyak yang berstatus Plt. Tentu Bapak Wali Kota ingin semua posisi itu diisi pejabat definitif agar pertanggungjawaban dan kewenangannya menjadi jelas. Dengan begitu, kinerjanya bisa lebih optimal," ujarnya.

Ia menegaskan, kebijakan ini merupakan arahan langsung Wali Kota Makassar untuk mempercepat pencapaian program prioritas sektor kesehatan.

"Dasarnya adalah perintah Pak Wali Kota. Beliau melihat selama ini Kepala Puskesmas masih berstatus pelaksana tugas. Tentu, beliau (Walkot Makassar) ingin semua Kepala Puskesmas didefinitifkan agar pertanggungjawabannya jelas, kewenangannya jelas, dan pejabat yang menjabat benar-benar bisa bekerja secara serius," lanjutnya.

Seleksi Ketat dan Terbuka

Sebanyak 84 peserta mengikuti proses seleksi yang berlangsung sejak Maret 2026. Tahapan meliputi tes tertulis, uji kompetensi, hingga wawancara.

Pemkot Makassar juga menghadirkan pendekatan baru dengan membuka kesempatan bagi berbagai latar belakang tenaga kesehatan, tidak hanya dokter.

Bidan dan lulusan kesehatan masyarakat juga diberi ruang yang sama untuk mengikuti seleksi.

Zulkifly menjelaskan, materi seleksi dirancang untuk mengukur kemampuan teknis dan kepemimpinan peserta.

"Berdasarkan perintah pak Wali, kami sudah melaksanakan tes wawancara. Kemudian nanti juga akan ada hasil uji kompetensi. Semua itu akan dimasukkan dalam pemetaan potensi ASN," jelasnya.

"Kami ingin melihat bagaimana mereka menyusun perencanaan, menjemput aspirasi masyarakat, menjalankan program prioritas, hingga aspek integritas, manajerial, dan inovasi. Itu yang ingin kami dengar," tambahnya.

Penilaian mencakup perencanaan Puskesmas berbasis BLUD, kemampuan menyerap aspirasi masyarakat, pelaksanaan program prioritas seperti penanganan stunting, serta integritas dan pengelolaan keuangan.

Saat ini, hasil seleksi masih dalam tahap penghitungan nilai. Pemkot Makassar menargetkan proses ini rampung dalam waktu dekat.

"Baru saja selesai kemarin, jadi masih sementara proses penghitungan nilai. Kami targetkan paling satu minggu ini sudah selesai dan akan kami rapatkan bersama," kata Zulkifli.

Ia menambahkan, penentuan akhir akan mempertimbangkan peringkat dan hasil penilaian peserta.

"Yang penting masuk dalam ranking dan memenuhi penilaian yang baik, itu bisa saja didefinitifkan," terangnya.

Langkah ini diharapkan mampu memperkuat kualitas layanan kesehatan yang lebih profesional, optimal, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, baik di wilayah daratan maupun kepulauan.