Kasus Dugaan Korupsi Diskominfo Maros Naik Tahap Penyidikan
Najmi S Limonu
Rabu, 09 Oktober 2024 - 19:26 WIB
Kasus dugaan korupsi di Dinas Komunikasi, Infomatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) KabupatenMaros memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat menaikkan statusnya ke tahap penyidikan.
Dugaan korupsi ini terkait layanan internet Ddinas Kominfo Maros tahun 2021 sampai dengan 2023. Pada periode tersebut, Kepala Dinas yang saat itu dijabat oleh Prayitno dan suami Wabup Maros, Andi Baso Arman.
Hal itu disampaikan oleh Kasi Pidsus Kejari Maros, Sulfikar saat ditemui, Rabu (9/10/2024). Dia menyebutkan, status penyidikan itu sudah dinaikkan sekitar 4 minggu lalu.
“Kami sudah meningkatkan ke tahap penyidikan sekitar 4 minggu yang lalu,” katanya.
Dia mengaku telah memanggil sedikitnya 30 orang saksi yang terdiri dari kalangan Kadis, Camat dan ASN untuk dimintai keterangan. Meski demikian, Kejari belum menentukan tersangka.
“Kami panggil dalam rangka penyidikan kapasitas sebagai saksi. Semoga dalam waktu tidak terlalu lama segera rampung,” sebutnya.
Dari data yang berhasil dihimpun, proyek ini menelan anggaran sekitar Rp5,1 miliar. Penganggaran dana tersebut bersumber pada dana APBD.
Dugaan korupsi ini terkait layanan internet Ddinas Kominfo Maros tahun 2021 sampai dengan 2023. Pada periode tersebut, Kepala Dinas yang saat itu dijabat oleh Prayitno dan suami Wabup Maros, Andi Baso Arman.
Hal itu disampaikan oleh Kasi Pidsus Kejari Maros, Sulfikar saat ditemui, Rabu (9/10/2024). Dia menyebutkan, status penyidikan itu sudah dinaikkan sekitar 4 minggu lalu.
“Kami sudah meningkatkan ke tahap penyidikan sekitar 4 minggu yang lalu,” katanya.
Dia mengaku telah memanggil sedikitnya 30 orang saksi yang terdiri dari kalangan Kadis, Camat dan ASN untuk dimintai keterangan. Meski demikian, Kejari belum menentukan tersangka.
“Kami panggil dalam rangka penyidikan kapasitas sebagai saksi. Semoga dalam waktu tidak terlalu lama segera rampung,” sebutnya.
Dari data yang berhasil dihimpun, proyek ini menelan anggaran sekitar Rp5,1 miliar. Penganggaran dana tersebut bersumber pada dana APBD.