Pemerintahan Takalar Dinilai Alami Kemunduran, Realisasi PAD Jauh dari Target
Tim Sindomakassar
Sabtu, 12 Oktober 2024 - 16:12 WIB
Mantan legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Takalar, Aswin Majid. Foto/Istimewa
Mantan legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Takalar, Aswin Majid, menilai kondisi pemerintahan di daerah itu sedang tidak baik-baik saja. Bahkan, Takalar disebut mengalami banyak kemunduran dalam dua tahun terakhir ini.
"Banyak hal yang menjadi indikator pemerintahan di Takalar memprihatinkan," kata Aswin, Sabtu (12/10/2024).
Aswin merespons pernyataan calon bupati Takalar, Muhammad Firdaus, yang menyebutkan pemerintahan di Takalar ibarat perusahaan yang berada di ambang kebangkrutan. Pernyataan itu terlontar dari Firdaus saat kampanye di Kecamatan Polsel, beberapa waktu lalu.
Menurut Aswin, indikasi tidak membaiknya pemerintahan di Takalar adalah pencairan anggaran dana desa (ADD) dan BHPR yang terus tersendat-sendat. Selain itu pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) selalu menuai keluhan.
"Belum lagi soal banyak proyek yang belum terbayar dan berbagai proyek yang sudah ada di DPA tapi belum dijalankan," kata Aswin.
Dia mengatakan, permasalahan tersebut kerap dipelintir sebagai akibat dari pinjaman dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Padahal, sambung Aswin, itu hanya upaya mengkambinghitamkan pinjaman PEN untuk menutupi kelemahan yang terjadi saat ini.
"PEN ditutupi oleh dana alokasi umum. Padahal masalahnya sebenarnya terletak pada program pendapatan asli daerah yang tidak terealisasi," tutur Aswin.
"Banyak hal yang menjadi indikator pemerintahan di Takalar memprihatinkan," kata Aswin, Sabtu (12/10/2024).
Aswin merespons pernyataan calon bupati Takalar, Muhammad Firdaus, yang menyebutkan pemerintahan di Takalar ibarat perusahaan yang berada di ambang kebangkrutan. Pernyataan itu terlontar dari Firdaus saat kampanye di Kecamatan Polsel, beberapa waktu lalu.
Menurut Aswin, indikasi tidak membaiknya pemerintahan di Takalar adalah pencairan anggaran dana desa (ADD) dan BHPR yang terus tersendat-sendat. Selain itu pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) selalu menuai keluhan.
"Belum lagi soal banyak proyek yang belum terbayar dan berbagai proyek yang sudah ada di DPA tapi belum dijalankan," kata Aswin.
Dia mengatakan, permasalahan tersebut kerap dipelintir sebagai akibat dari pinjaman dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Padahal, sambung Aswin, itu hanya upaya mengkambinghitamkan pinjaman PEN untuk menutupi kelemahan yang terjadi saat ini.
"PEN ditutupi oleh dana alokasi umum. Padahal masalahnya sebenarnya terletak pada program pendapatan asli daerah yang tidak terealisasi," tutur Aswin.