Pemerintahan Takalar Dinilai Alami Kemunduran, Realisasi PAD Jauh dari Target
Sabtu, 12 Okt 2024 16:12

Mantan legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Takalar, Aswin Majid. Foto/Istimewa
TAKALAR - Mantan legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Takalar, Aswin Majid, menilai kondisi pemerintahan di daerah itu sedang tidak baik-baik saja. Bahkan, Takalar disebut mengalami banyak kemunduran dalam dua tahun terakhir ini.
"Banyak hal yang menjadi indikator pemerintahan di Takalar memprihatinkan," kata Aswin, Sabtu (12/10/2024).
Aswin merespons pernyataan calon bupati Takalar, Muhammad Firdaus, yang menyebutkan pemerintahan di Takalar ibarat perusahaan yang berada di ambang kebangkrutan. Pernyataan itu terlontar dari Firdaus saat kampanye di Kecamatan Polsel, beberapa waktu lalu.
Menurut Aswin, indikasi tidak membaiknya pemerintahan di Takalar adalah pencairan anggaran dana desa (ADD) dan BHPR yang terus tersendat-sendat. Selain itu pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) selalu menuai keluhan.
"Belum lagi soal banyak proyek yang belum terbayar dan berbagai proyek yang sudah ada di DPA tapi belum dijalankan," kata Aswin.
Dia mengatakan, permasalahan tersebut kerap dipelintir sebagai akibat dari pinjaman dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Padahal, sambung Aswin, itu hanya upaya mengkambinghitamkan pinjaman PEN untuk menutupi kelemahan yang terjadi saat ini.
"PEN ditutupi oleh dana alokasi umum. Padahal masalahnya sebenarnya terletak pada program pendapatan asli daerah yang tidak terealisasi," tutur Aswin.
Dia mengatakan, pada September 2024, laporan pemerintah ke DPRD Takalar, realisasi PAD hanya mencapai 1,16 persen, padahal saat ini sudah berada di penghujung tahun.
"Smart PAD kami nilai gagal total dan sepertinya peralatannya sudah banyak yang ditarik dari objek pajak," imbuh Aswin.
Menurut Aswin, banyak objek PAD yang potensial tapi tidak dimanfaatkan dan tidak dikelola dengan baik. Dia mencontohkan keberadaan Rumah Sakit Internasional Takalar yang sejatinya bisa berpotensi menghasilkan pendapatan.
"Dulu kami di DPRD memberikan anggaran puluhan miliar di tahun 2023 dan 2024 dengan harapan dalam setahun menghasilkan PAD bisa meningkat, ternyata untuk pengurusan IMB saja tidak bisa diselesaikan," ucap dia.
Aswin mengatakan Rumah Sakit Padjonga Daeng Ngalle yang sudah bagus malah terancam diturunkan kelas klaimnya oleh BPJS dari tipe C ke tipe D. "Ini kembali membuktikan bahwa pemerintahan 2023-2024 gagal mengelola objek PAD yang nilainya cukup besar," pungkasnya.
"Banyak hal yang menjadi indikator pemerintahan di Takalar memprihatinkan," kata Aswin, Sabtu (12/10/2024).
Aswin merespons pernyataan calon bupati Takalar, Muhammad Firdaus, yang menyebutkan pemerintahan di Takalar ibarat perusahaan yang berada di ambang kebangkrutan. Pernyataan itu terlontar dari Firdaus saat kampanye di Kecamatan Polsel, beberapa waktu lalu.
Menurut Aswin, indikasi tidak membaiknya pemerintahan di Takalar adalah pencairan anggaran dana desa (ADD) dan BHPR yang terus tersendat-sendat. Selain itu pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) selalu menuai keluhan.
"Belum lagi soal banyak proyek yang belum terbayar dan berbagai proyek yang sudah ada di DPA tapi belum dijalankan," kata Aswin.
Dia mengatakan, permasalahan tersebut kerap dipelintir sebagai akibat dari pinjaman dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Padahal, sambung Aswin, itu hanya upaya mengkambinghitamkan pinjaman PEN untuk menutupi kelemahan yang terjadi saat ini.
"PEN ditutupi oleh dana alokasi umum. Padahal masalahnya sebenarnya terletak pada program pendapatan asli daerah yang tidak terealisasi," tutur Aswin.
Dia mengatakan, pada September 2024, laporan pemerintah ke DPRD Takalar, realisasi PAD hanya mencapai 1,16 persen, padahal saat ini sudah berada di penghujung tahun.
"Smart PAD kami nilai gagal total dan sepertinya peralatannya sudah banyak yang ditarik dari objek pajak," imbuh Aswin.
Menurut Aswin, banyak objek PAD yang potensial tapi tidak dimanfaatkan dan tidak dikelola dengan baik. Dia mencontohkan keberadaan Rumah Sakit Internasional Takalar yang sejatinya bisa berpotensi menghasilkan pendapatan.
"Dulu kami di DPRD memberikan anggaran puluhan miliar di tahun 2023 dan 2024 dengan harapan dalam setahun menghasilkan PAD bisa meningkat, ternyata untuk pengurusan IMB saja tidak bisa diselesaikan," ucap dia.
Aswin mengatakan Rumah Sakit Padjonga Daeng Ngalle yang sudah bagus malah terancam diturunkan kelas klaimnya oleh BPJS dari tipe C ke tipe D. "Ini kembali membuktikan bahwa pemerintahan 2023-2024 gagal mengelola objek PAD yang nilainya cukup besar," pungkasnya.
(TRI)
Berita Terkait

Sulsel
Hingga Akhir Maret 2025, PAD Maros Capai Rp25 Miliar
Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros hingga akhir Maret baru mencapai Rp25,9 miliar atau 19,40 persen dari total proyeksi 2025. Angka ini masih jauh dari target pencapaian.
Rabu, 16 Apr 2025 14:29

News
Pemkab Takalar dan PLN Kolaborasi Wujudkan Swasembada Pangan
Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan Pernyataan Kehendak Kerja Sama pada 9 April 2025, yang berfokus pada pembangunan dan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan di sektor pertanian.
Rabu, 09 Apr 2025 17:45

Sulsel
Bandara Sultan Hasanuddin Setor Pajak Rp17,4 Miliar ke Pemda Maros
PT Angkasa Pura Indonesia, sebagai pengelola Bandara Sultan Hasanuddin, memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD Kabupaten Maros melalui pembayaran pajak restoran, hotel, dan parkir.
Rabu, 09 Apr 2025 12:23

Sulsel
Telkomsel Gandeng Pemkab Takalar Percepat Digitalisasi Daerah
Kerja sama Telkomsel dan Pemkab Takalar ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, layanan publik, dan transparansi informasi di 110 desa dan kelurahan.
Selasa, 18 Mar 2025 19:37

Sulsel
DPRD Sulsel Minta Target PAD 2025 Disbudpar Ditingkatkan
Wakil Ketua Komisi B DPRD Sulsel, Andi Izman Padjalangi menyoroti target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2025 sebesar Rp384 juta di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sulsel.
Kamis, 30 Jan 2025 21:33
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Penuhi Janji Kampanye, Walkot Munafri dan Wawali Aliyah Silaturahmi ke Masyarakat Pulau
2

Munafri-Aliyah Bangun Dermaga dan Hadirkan Dua Kapal Penyeberangan antar Pulau
3

Muswil Diulang, DPP Diminta Ambil Alih APBMI Sulselbar dan Tunjuk Plt
4

Jelang May Day 2025, Pemkot Makassar Tampung Aspirasi Buruh
5

Genjot Pariwisata, Pemkot Makassar Bakal Benahi Fasilitas di Pulau
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Penuhi Janji Kampanye, Walkot Munafri dan Wawali Aliyah Silaturahmi ke Masyarakat Pulau
2

Munafri-Aliyah Bangun Dermaga dan Hadirkan Dua Kapal Penyeberangan antar Pulau
3

Muswil Diulang, DPP Diminta Ambil Alih APBMI Sulselbar dan Tunjuk Plt
4

Jelang May Day 2025, Pemkot Makassar Tampung Aspirasi Buruh
5

Genjot Pariwisata, Pemkot Makassar Bakal Benahi Fasilitas di Pulau