DPRD Makassar Siap Kawal Bapenda Kejar Target PAD Rp2,4 Triliun

MAKASSAR - Komisi B DPRD Kota Makassar menggelar rapat kerja bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar di Gedung Perumnas Regional VII, Jalan Hertasning, Rabu (14/1/2026).

Rapat kerja tersebut membahas evaluasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar tahun 2025 sekaligus strategi peningkatan pendapatan pada tahun 2026.

Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar, Ismail, mengatakan rapat kerja ini digelar untuk menyusun langkah-langkah strategis dalam mencapai target PAD Kota Makassar.

“Jadi hari ini kami selaku Ketua Komisi B memerintahkan anggota Komisi B untuk rapat kerja dengan salah satu mitra kami, yakni Bapenda. Kalau kemarin teman-teman melakukan refleksi akhir tahun, maka hari ini kami melakukan refleksi awal tahun,” ujarnya kepada wartawan.

Ismail mengungkapkan, realisasi PAD Kota Makassar pada tahun 2025 mengalami peningkatan signifikan dan mencapai Rp1.979.548.619.000 atau sekitar Rp1,9 triliun.

Untuk tahun 2026, Pemerintah Kota Makassar melalui Bapenda menargetkan PAD sebesar Rp2,4 triliun.

“Refleksi awal tahun ini melihat kondisi kemarin, kita bersyukur ada peningkatan PAD di angka 1,9 triliun. Ke depan target yang diberikan kepada Bapenda sebesar Rp2,4 triliun. Dari situlah kami ingin melihat gebrakan-gebrakan apa yang akan dilakukan Bapenda,” jelasnya.

Menurut Ismail, fungsi pengawasan Komisi B DPRD Makassar menjadi sangat penting untuk memastikan strategi yang disusun Bapenda berjalan efektif, sehingga target pendapatan dapat tercapai secara optimal.

“Kami selaku mitra kerja Bapenda tentu melakukan pengawasan, melihat strategi apa yang harus dilakukan agar target ini bisa tercapai bahkan melebihi target,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.

Komisi B DPRD Makassar menilai strategi yang disiapkan Bapenda cukup realistis, didukung oleh capaian kinerja pada tahun 2025. Ismail optimistis target PAD 2026 dapat tercapai, meski jajaran pejabat Bapenda saat ini didominasi wajah-wajah baru yang masa kerjanya belum genap enam bulan.

“Mereka cukup realistis dan optimis. Dengan masa kerja yang relatif singkat, ternyata bisa mencapai angka hampir 2 triliun. Ini tentu menjadi modal penting untuk mencapai target ke depan,” lanjutnya.

Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Makassar itu menekankan pentingnya sinergi dan kekompakan internal Bapenda sebagai kunci utama untuk mengejar target PAD sebesar Rp2,4 triliun pada 2026.

Terkait struktur pendapatan, Ismail menyebutkan bahwa PAD Kota Makassar pada tahun lalu masih didominasi oleh sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta pajak reklame.

Namun, berdasarkan data di lapangan, terdapat tren pertumbuhan yang cukup kuat pada sektor pajak restoran serta usaha makanan dan minuman.

“Sekarang ini pajak restoran dan minuman semakin berkembang. Makanya kami memanggil rapat kerja ini dengan salah satu agenda untuk turun melakukan sidak dan uji petik kepada para pengusaha, sekaligus melakukan sosialisasi agar mereka sadar dan taat pajak,” ujarnya.

Ismail juga menyoroti maraknya usaha kafe yang memanfaatkan rumah pribadi sebagai tempat usaha. Menurutnya, fenomena tersebut menjadi potensi pajak yang perlu dioptimalkan oleh Bapenda.

“Ada beberapa potensi pajak yang harus dimaksimalkan tahun ini, apalagi sekarang banyak kafe yang dibuka dari rumah pribadi. Itu merupakan salah satu potensi pajak yang harus dikelola secara maksimal oleh Bapenda,” pungkasnya.

Ia menegaskan, pajak yang dipungut dari masyarakat dan pelaku usaha akan dikembalikan kepada warga dalam bentuk pembangunan infrastruktur serta peningkatan pelayanan publik di Kota Makassar.