PKS Desak Pemkot Makassar Siapkan Solusi Bagi Siswa Tak Tertampung di SMP Negeri

MAKASSAR - Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Makassar, Azwar Rasmin mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk lebih serius menangani persoalan keterbatasan daya tampung sekolah negeri, khususnya jenjang SMP selama tahapan Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Menurut Azwar, pemerintah daerah harus memastikan akses pendidikan dapat dinikmati seluruh anak usia sekolah di Kota Makassar.

"Kalau SPMB itu mestinya memang harus diseriusi oleh pemerintah kota untuk bagaimana supaya anak-anak kita dan orang tua siswa itu mudah dalam memasukkan anaknya di SD dan SMP," jelasnya kepada wartawan, Senin (8/6/2026).

Ia menilai jumlah lulusan SD setiap tahun masih jauh lebih besar dibanding kapasitas SMP negeri yang tersedia. Kondisi tersebut menyebabkan banyak siswa tidak memperoleh kursi di sekolah negeri.

"Pemerintah kota harus serius. Kasihan anak-anak kita, lulusan SD tidak semuanya tercover di SMP negeri. Hampir seperempat hingga setengah lulusan tidak mendapatkan tempat. Ini tugas pemerintah yang diamanatkan undang-undang untuk memberikan solusi," ujarnya.

Karena itu, Fraksi PKS mendorong Pemkot Makassar menghadirkan solusi konkret. Salah satu opsi yang ditawarkan adalah pemberian subsidi biaya pendidikan bagi siswa yang melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta.

"Kasihan anak-anak kita, apalagi luaran kelulusan SD, khusus SMP ini, luaran kelulusan SD itu, lebih besar dari jumlah SMP yang ada. Bahkan, hampir seperempat atau setengah dari lulusan itu tidak tercover di SMP. Kita harus ada solusi," tegas Azwar.

Azwar mengatakan Fraksi PKS telah menginstruksikan anggotanya, khususnya yang bertugas di Komisi D DPRD Makassar, untuk mengawal persoalan tersebut dan meminta penjelasan pemerintah kota terkait langkah strategis yang akan ditempuh.

"Serius mempertanyakan itu langkah-langkah strategis konkret dari pemerintah kota dalam mengantisipasi SPMB dan siswa-siswa yang tidak bisa tercover dalam sekolah-sekolah negeri, harus ada langkah-langkah strategis dari pemerintah. Jangan seperti tahun-tahun kemarin yang tidak ada solusi efektif bagi siswa dan orang tua siswa," tuturnya saat ditemui di Kantor Sementara DPRD Kota Makassar, Jalan Hertasning.

Terkait wacana kerja sama dengan sekolah swasta, Azwar mengaku akan meminta kejelasan mengenai realisasi kebijakan tersebut.

"Itulah juga kita pertanyakan. Harusnya, sudah ada kan, skam, saya sendiri pernah mempertanyakan di LPj, bahkan memberikan saran itu atau saran menyekolahkan di swasta tapi dibiayai oleh pemerintah daerah. Jadi, harus di kita tanyakan terakhir katanya, opsi itu ada. Ya, tapi saya belum konfirmasi lagi," terangnya.

Ia menambahkan, pembahasan mengenai opsi tersebut akan terus dikawal oleh anggota Komisi D DPRD Makassar dari Fraksi PKS dalam rapat bersama pemerintah kota.

"Itu terakhir kan kemarin reses itu kebanyakan itu masalah soal zonasi, ya to? Iya. Nah, itu ada, bagaimana? Ada enggak solusi dari fraksi PKS itu? Makanya itu tadi, kan pasti akan semrawut gara-gara setiap zonasi tidak cukup, sekolah di situ," akunya.

Azwar juga menyoroti ketimpangan akses pendidikan akibat sistem zonasi. Menurutnya, masih terdapat sejumlah kelurahan di Kota Makassar yang belum memiliki sekolah tingkat SMP.

"Ada kelurahan yang tidak ada sama sekali SMP-nya. Harusnya ada solusi, bisa dibantu biayai di sekolah swasta atau solusi lain misalkan, dia tetap sekolah negeri kita hanya menyewa gedung sekolahnya, bisa saja juga begitu," urainya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Azwar menawarkan beberapa alternatif, seperti pembiayaan siswa di sekolah swasta, penyewaan gedung sekolah swasta untuk digunakan sebagai ruang belajar tambahan, hingga pemanfaatan gedung yang tersedia di tingkat kelurahan dengan dukungan tenaga pengajar dari pemerintah.

"Jadi ada opsi, kita sekolahkan di sekolah swasta dibiayai atau kita sewa sekolah, uh, gedung sekolah swasta yang di hari, misalkan, jam kerja, jam sekolah, sekolah malam atau apa. Itu bisa jadi solusi. Jadi disewa gedungnya, bisa. Solusi. Ya. Atau disewa gedung di kelurahan, cari gedung yang bisa di Kelurahan itu, disewa dan diberikan tenaga pengajar. Laksanakan pendidikan di situ, pelaksanaan pendidikan," pungkasnya.