Pemkot Makassar Pastikan Program Seragam Gratis Siswa Baru Tuntas Awal September

Sabtu, 18 Jul 2026 19:34
Pemkot Makassar Pastikan Program Seragam Gratis Siswa Baru Tuntas Awal September
Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, saat ditemui di Ruang Media Center Balai Kota Makassar, Jumat (17/7/2026). Foto: SINDO Makassar/Dewan Ghiyats Yan G
Comment
Share
MAKASSAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar memastikan program pemberian seragam gratis bagi siswa baru tingkat SD dan SMP akan segera terealisasi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, menargetkan seluruh proses distribusi seragam akan rampung paling lambat awal September 2026.

"Proses tersebut sementara kami laksanakan dan insyaallah akan dipercepat. Jika proses ini sudah selesai, mudah-mudahan paling lambat pada awal September (bulan 9) semuanya sudah bisa rampung. Oleh karena itu, sesuai perintah Pak Wali Kota, saya diminta untuk segera melakukan monitoring ke Dinas Pendidikan agar program ini bisa cepat diselesaikan," Jumat (17/7/2026).

Berbeda dengan tahun sebelumnya, lanjut dia, Pemkot Makassar menerapkan metode baru dengan memisahkan dua tahapan pengadaan yakni pengadaan bahan kain dan pengadaan jasa penjahit.

"Mengenai program seragam gratis ini, jika saya tidak salah, proses pemenang tendernya sudah ada. Sekarang tinggal menentukan metode untuk penjahitnya. Dalam program ini, ada dua skema yang kami lakukan, tahap pertama yakni pengadaan bahan kainnya. Tahap kedua, yaitu jasa penjahitnya. Saat ini kita sudah masuk ke tahap jasa penjahit. Tentu kami harus menyusun langkah-langkah terlebih dahulu untuk merangkul semua para penjahit, khususnya yang masuk dalam kelompok UMKM," lanjutnya.

Ia menegaskan, pelibatan penjahit lokal dalam program seragam gratis wajib mengikuti regulasi pengadaan barang dan jasa yang berlaku, termasuk persyaratan administrasi usaha.

"Mekanismenya tidak berarti langsung memilih semua penjahit tanpa melihat syarat, melainkan harus tetap tunduk pada regulasi pengadaan barang dan jasa yang berlaku. Misalnya, penjahit harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) yang sesuai," tegasnya.

Menanggapi keresahan orang tua siswa, Zulkifli mengatakan bahwa program seragam gratis tetap berjalan sesuai tahapan regulasi yang berlaku.

"Memang ada beberapa hal dalam pengadaan barang dan jasa yang harus diselesaikan tahapannya secara berurutan, mulai dari tahap persiapan dan perencanaan; tahap pelaksanaan; dan tahap serah terima barang. Tahapan-tahapan inilah yang harus betul-betul kami pantau dan monitoring agar pelaksanaannya sesuai dengan regulasi. Memang sempat ada keterlambatan sekitar satu bulan, tetapi mudah-mudahan paling lambat awal September semuanya sudah bisa rampung," terangnya kepada wartawan.

Zulkifli menyampaikan, Pemkot Makassar memastikan bahwa seluruh pembiayaan program seragam gratis ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Menggunakan APBD. Kami sudah menganggarkannya di Dinas Pendidikan dan program ini masuk ke dalam Program Prioritas Daerah (PSD). Di dalam anggaran tersebut mencakup dua peruntukan, yaitu seragam gratis untuk tingkat SD dan tingkat SMP dan ini khusus untuk siswa baru," ucapnya.

Untuk tahap awal, Zulkifli mengatakan bahwa Pemkot Makassar menyiapkan satu pasang seragam sekolah bagi setiap siswa baru penerima manfaat program ini.

"Untuk sementara ini disiapkan satu pasang terlebih dahulu. Rencananya, setelah melihat perkembangan dari tahap ini, kami akan menambahkan satu pasang lagi pada anggaran perubahan. Satu pasang yang dibagikan sekarang adalah seragam sekolah pokok, yaitu putih-merah (untuk SD) dan putih-biru (untuk SMP). Kemudian pada anggaran perubahan nanti, akan kami tambah satu pasang lagi," katanya saat ditemui di Ruang Media Center Balai Kota Makassar.

Ia menuturkan, Pemkot Makassar mengevaluasi pola pengadaan tahun lalu yang dilakukan secara langsung dalam bentuk pakaian jadi, karena dinilai cukup rumit dan lambat dalam prosesnya.

"Namun, dalam evaluasinya, proses tersebut ternyata agak lambat dan sulit terproses karena spesifikasi teknisnya yang cukup rumit. Itulah yang menjadi bahan evaluasi kami. Oleh karena itu, tahun ini insyaallah kami membuat metode baru dengan memisahkan tahapannya, kita beli kainnya terlebih dahulu, baru kemudian menggunakan jasa penjahit. Jadi, ada dua tahapan. Jika skema baru ini berhasil, Insyaallah tahun depan kami sudah tahu model terbaik berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring ini, sehingga skemanya bisa berjalan lebih cepat," tuturnya.

Terkait rincian teknis jumlah penjahit yang dilibatkan dalam program ini, Zulkifli mengarahkan untuk melakukan konfirmasi langsung ke Dinas Pendidikan selaku penanggung jawab teknis.

"Untuk detail teknisnya saya kurang tahu persis, nanti bisa dikonfirmasi lebih lanjut ke Dinas Pendidikan. Namun, pola skema yang digunakan sama dengan tahun lalu, yaitu menggunakan metode Kontrak Payung. Dengan metode ini, kami mengunci volume dan harga seragam dalam satu tahun agar tidak berubah-ubah. Langkah ini mengantisipasi jangan sampai ada kenaikan harga di tengah jalan yang bisa menaikkan nilai anggaran," paparnya.

Zulkifli menegaskan kembali larangan keras bagi seluruh sekolah untuk melakukan praktik jual beli seragam maupun atribut sekolah kepada siswa.

"Tetap tidak boleh (berjualan seragam di sekolah). Perintah Pak Wali Kota sudah sangat jelas bahwa sekolah tidak boleh menjual seragam maupun atribut sekolah. Sekolah itu adalah tempat untuk belajar, bukan tempat untuk berjualan. Untuk jumlah kuota seragamnya sendiri, kami akan tetap menyesuaikan dengan jumlah total data siswa baru yang masuk di SD dan SMP. Bantuan untuk orang tua siswa," tukasnya.

Zulkifli memastikan bantuan seragam gratis tetap diberikan kepada seluruh siswa baru sebagai wujud dukungan pemerintah dalam meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat.

"Jika ada orang tua siswa yang mampu dan sudah terlanjur membeli satu seragam, maka bantuan satu seragam dari pemerintah ini akan membuat anak mereka memiliki dua pasang seragam. Jadi, sifat program ini adalah stimulan untuk membantu. Tentu tidak mungkin juga siswa hanya memakai satu seragam selama satu minggu penuh. Oleh karena itu, tambahan bantuan seragam dari pemerintah ini sifatnya untuk meringankan beban para orang tua siswa," pungkansya.
(GUS)
Berita Terkait
Berita Terbaru