Komisi B DPRD Kota Makassar menggelar rapat kerja bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar di Gedung Perumnas Regional VII, Jalan Hertasning, Rabu (14/1/2026).

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, mengukir sejarah baru dalam pengelolaan keuangan daerah berhasil membukukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 dengan capaian fantastis sebesar Rp1.979.548.619.000 atau setara Rp1,9 triliun, Rabu (31/12/2025).

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar mendapat sorotan di ajang Refleksi Akhir Tahun 2025 yang digelar Pemerintah Kota Makassar, kemarin.

Tren kepatuhan pajak di Kota Makassar, terus menunjukkan grafik positif. Hal itu tergambar dalam gelaran Tax Award 2025, ajang apresiasi bagi para wajib pajak dan pengelola pajak berprestasi yang digelar Bapenda

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar optimis Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026 mencapai target di angka Rp2,3 triliun.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar menggelar acara Tax Award Anugrah Pajak Daerah Tahun 2025 di Ballroom Phinisi, Hotel Claro, Jalan AP Pettarani, Kecamatan Tamalate, kemarin.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memperbarui transformasi digital menjadi standar baru tata kelola pemerintahan modern.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tripartit tentang optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah, Rabu (15/10/2025).

Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar memastikan tidak ada kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar mengambil sikap tegas terhadap reklame ilegal di sejumlah titik. Reklame ini dituding melanggar lantaran tidak membayar pajak.

Salah satu opsi itu adalah penerapan opsen, pajak tambahan atau pungutan tambahan pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pemerintah Kota Makassar melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kembali menggelar Apresiasi Penghargaan Anugerah Pajak Daerah di Phinisi Ballroom, Hotel Claro Makassar, Jalan A.P Pettarani, Jumat (6/12/2024).

Kepala Bapenda Makassar, Firman Pagarra, mengungkapkan alasan penertiban reklame disinyalir karena maraknya reklame tidak berizin di Kota Makassar.