Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tripartit tentang optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah, Rabu (15/10/2025).

Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar memastikan tidak ada kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar mengambil sikap tegas terhadap reklame ilegal di sejumlah titik. Reklame ini dituding melanggar lantaran tidak membayar pajak.

Salah satu opsi itu adalah penerapan opsen, pajak tambahan atau pungutan tambahan pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pemerintah Kota Makassar melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kembali menggelar Apresiasi Penghargaan Anugerah Pajak Daerah di Phinisi Ballroom, Hotel Claro Makassar, Jalan A.P Pettarani, Jumat (6/12/2024).

Kepala Bapenda Makassar, Firman Pagarra, mengungkapkan alasan penertiban reklame disinyalir karena maraknya reklame tidak berizin di Kota Makassar.