Aliansi Pemuda Gelar Aksi, Desak Bawaslu Bulukumba Jaga Kredibilitas
Bahar karibo
Jum'at, 25 Oktober 2024 - 22:41 WIB
Aliansi Pemuda Pemerhati Demokrasi melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bulukumba.
Mereka mendesak Bawaslu Bulukumba untuk menjaga kredibilitasnya dalam menegakkan aturan demi menjaga proses demokrasi berjalan dalam dan adil.
Jenderal Lapangan Aliansi Pemuda Pemerhati Demokrasi, Alam Nur meminta agar Bawaslu Bulukumba transparan dalam penanganan pelanggaran Pilkada 2024 yang berlangsung.
"Harusnya Bawaslu Bulukumba transparan dalam menangani pelanggaran Pilkada. Aduan dan penelusuran dan penerapan pasal harus tepat tidak terkesan menyimpang," ungkap Alam Nur dalam orasinya, Jumat, 25 Oktober 2024.
Selain itu, masa aksi juga meminta agar Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Pilkada Bulukumba 2024 tidak tersentuh dengan hal-hal berkaitan dengan nepotisme.
"Kami juga meminta agar penyidik yang ada dalam Gakkumdu itu bersikap netral dan tidak berafiliasi dengan paslon manapun. Karena bisa saja terjadi," ungkapnya.
Alam Nur menyebutkan, Gakkumdu diduga tidak menjalankan tugasnya secara objektif dan terkesan memihak pihak tertentu.
Mereka mendesak Bawaslu Bulukumba untuk menjaga kredibilitasnya dalam menegakkan aturan demi menjaga proses demokrasi berjalan dalam dan adil.
Jenderal Lapangan Aliansi Pemuda Pemerhati Demokrasi, Alam Nur meminta agar Bawaslu Bulukumba transparan dalam penanganan pelanggaran Pilkada 2024 yang berlangsung.
"Harusnya Bawaslu Bulukumba transparan dalam menangani pelanggaran Pilkada. Aduan dan penelusuran dan penerapan pasal harus tepat tidak terkesan menyimpang," ungkap Alam Nur dalam orasinya, Jumat, 25 Oktober 2024.
Selain itu, masa aksi juga meminta agar Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Pilkada Bulukumba 2024 tidak tersentuh dengan hal-hal berkaitan dengan nepotisme.
"Kami juga meminta agar penyidik yang ada dalam Gakkumdu itu bersikap netral dan tidak berafiliasi dengan paslon manapun. Karena bisa saja terjadi," ungkapnya.
Alam Nur menyebutkan, Gakkumdu diduga tidak menjalankan tugasnya secara objektif dan terkesan memihak pihak tertentu.