Distribusi Bantuan Bibit di Jeneponto Diduga Dipolitisasi dan Salahi Aturan
Sulaiman nai
Jum'at, 01 November 2024 - 18:41 WIB
Jelang memasuki musim tanam, pemerintah sudah mulai menyalurkan atau mendistribusikan bantuan bibit kepada para kelompok tani di Kabupaten Jeneponto.
Terkhusus di Kabupaten Jeneponto, bantuan bibit dari Kementerian Pertanian tersebut mulai disalurkan di Kecamatan Bangkala Barat.
Bantuan bibit dari Kementan RI yang akan disalurkan ke para kelompok tani di Kecamatan Bangkala Barat tersebut berupa bibit padi.
Sebanyak 10 ton bibit padi yang akan disalurkan ke para kelompok tani yang terdaftar sebagai penerima bantuan di Kecamatan Bangkala Barat saat ini diduga sedang ditampung di salah satu rumah warga di Kelurahan Bulujaya.
Penyaluran bantuan 10 ton bibit padi di Kelurahan Bulujaya diduga menyalahi mekanisme penyaluran, diduga anggota PPK melakukan penyaluran tanpa melalui titik koordinat masing-masing kelompok tani.
Dugaan kesalahan prosedur pendistribusian ini ditemukan langsung oleh Camat Bangkala Barat, Andi Bacsran saat ingin memastikan asal muasal bantuan tersebut.
"Saya sudah cerita dengan PPKnya dia bilang ketua kelompok sendiri yang mengambil, jadi saya pertanyakan kenapa bisa kelompok tani sendiri yang mengambil, baru ini kan harus ada titik koordinat, kalau satu kelompok tani itu berarti hanya satu titik koordinat," ujar Camat Bangkala Barat saat dikonfirmasi, Jumat (1/11).
Terkhusus di Kabupaten Jeneponto, bantuan bibit dari Kementerian Pertanian tersebut mulai disalurkan di Kecamatan Bangkala Barat.
Bantuan bibit dari Kementan RI yang akan disalurkan ke para kelompok tani di Kecamatan Bangkala Barat tersebut berupa bibit padi.
Sebanyak 10 ton bibit padi yang akan disalurkan ke para kelompok tani yang terdaftar sebagai penerima bantuan di Kecamatan Bangkala Barat saat ini diduga sedang ditampung di salah satu rumah warga di Kelurahan Bulujaya.
Penyaluran bantuan 10 ton bibit padi di Kelurahan Bulujaya diduga menyalahi mekanisme penyaluran, diduga anggota PPK melakukan penyaluran tanpa melalui titik koordinat masing-masing kelompok tani.
Dugaan kesalahan prosedur pendistribusian ini ditemukan langsung oleh Camat Bangkala Barat, Andi Bacsran saat ingin memastikan asal muasal bantuan tersebut.
"Saya sudah cerita dengan PPKnya dia bilang ketua kelompok sendiri yang mengambil, jadi saya pertanyakan kenapa bisa kelompok tani sendiri yang mengambil, baru ini kan harus ada titik koordinat, kalau satu kelompok tani itu berarti hanya satu titik koordinat," ujar Camat Bangkala Barat saat dikonfirmasi, Jumat (1/11).