PGRI Ingatkan Para Guru di Bantaeng Agar Tidak Terlibat Politik Praktis
Bahar karibo
Minggu, 03 November 2024 - 15:25 WIB
Ketua PGRI Cabang Bantaeng Muh Nasir. Foto: Istimewa
Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Cabang Bantaeng Muh Nasir mengingatkan para guru agar menghindari politik praktis. Ini ia sampaikan mencermati dinamika politik selama masa kampanye Pilkada Bantaeng.
Menurut Muh Nasir, guru yang tetap memaksakan diri terlibat kontestasi Pilkada Bantaeng punya dua opsi. Pertama, tetap menjadi guru atau kedua, terjun ke politik. Menurutnya, guru merupakan profesi yang menjadi teladan, sehingga apabila terlibat dalam praktik politik, dikhawatirkan mengganggu proses pendidikan.
"Jika ingin berkarir di politik, saya persilahkan keluar jadi ASN," kata Muh Nasir.
Muh Nasir khawatir, jika seorang guru sudah jauh masuk dalam urusan politik, maka sangatrentan terjadi perilaku keberpihakan. Khususnya di lingkungan sekolah. Menurutnya, anak didik tidak boleh diberi contoh atau diajari berpihak pada golongan tertentu.
Dampak lain yang ditimbulkan jika guru berada dalam pusaran politik praktis, guru sebagai pendidik dan pengajar terkadang dapat mengabaikan tugasnya. Guru sebaiknya fokus menjalankan tugas dan fungsinya melayani masyarakat lewat pendidikan.
"Tugas guru adalah mengajar anak-anak, bukan sibuk menjadi tim sukses salah satu paslon. Karena konsekuensinya cukup berat jika terbukti menjadi tim paslon," kata Muh Nasir, Minggu 3 Oktober 2024.
Oleh karena itu, ia menegaskan kembali keterlibatan pengurus maupun anggota dalam kontestasi politik merupakan tanggung jawab pribadi sebagai warga negara yang punya hak konstitusional. Penegasan sikap PGRI sangat penting karena masa pencobolosan semakin dekat.
Menurut Muh Nasir, guru yang tetap memaksakan diri terlibat kontestasi Pilkada Bantaeng punya dua opsi. Pertama, tetap menjadi guru atau kedua, terjun ke politik. Menurutnya, guru merupakan profesi yang menjadi teladan, sehingga apabila terlibat dalam praktik politik, dikhawatirkan mengganggu proses pendidikan.
"Jika ingin berkarir di politik, saya persilahkan keluar jadi ASN," kata Muh Nasir.
Muh Nasir khawatir, jika seorang guru sudah jauh masuk dalam urusan politik, maka sangatrentan terjadi perilaku keberpihakan. Khususnya di lingkungan sekolah. Menurutnya, anak didik tidak boleh diberi contoh atau diajari berpihak pada golongan tertentu.
Dampak lain yang ditimbulkan jika guru berada dalam pusaran politik praktis, guru sebagai pendidik dan pengajar terkadang dapat mengabaikan tugasnya. Guru sebaiknya fokus menjalankan tugas dan fungsinya melayani masyarakat lewat pendidikan.
"Tugas guru adalah mengajar anak-anak, bukan sibuk menjadi tim sukses salah satu paslon. Karena konsekuensinya cukup berat jika terbukti menjadi tim paslon," kata Muh Nasir, Minggu 3 Oktober 2024.
Oleh karena itu, ia menegaskan kembali keterlibatan pengurus maupun anggota dalam kontestasi politik merupakan tanggung jawab pribadi sebagai warga negara yang punya hak konstitusional. Penegasan sikap PGRI sangat penting karena masa pencobolosan semakin dekat.