Bawaslu Soppeng Kumpulkan Kepala Desa, Minta Netral di Pilkada 2024
Tim Sindomakassar
Rabu, 06 November 2024 - 19:35 WIB
Bawaslu Kabupaten Soppeng menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif bertema “Regulasi dan Mekanisme untuk Menjamin Netralitas Kepala Desa” di Triple 8 Resort pada Rabu (06/11/2024). Foto: Istimewa
Bawaslu Kabupaten Soppeng menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif bertema “Regulasi dan Mekanisme untuk Menjamin Netralitas Kepala Desa” di Triple 8 Resort pada Rabu (06/11/2024).
Acara ini dihadiri seluruh kepala desa se-Kabupaten Soppeng. Hadir akademisi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr Sakka Pati dan Ketua Bawaslu Bone periode 2018-2023, Dr Jumhuria sebagai narasumber.
Ketua Bawaslu Soppeng, Muhammad Hasbi menegaskan pentingnya pelaksanaan pilkada yang substansif dan berintegritas. Pilkada merupakan ruang bagi pemilih untuk menentukan nasibnya sendiri.
“Pilkada bukan sekadar ritual prosedural lima tahunan, tetapi merupakan kebutuhan dari, oleh, dan untuk rakyat. Kita ingin membangun peradaban masyarakat yang demokratis dan pilkada yang berintegritas," katanya.
Rakyat harus merdeka menentukan pilihan tanpa tekanan kekuasaan atau pembelian suara. Kita ingin mengkonversi suara rakyat menjadi representasi kepemimpinan yang menjamin keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan,” sambungnya.
Hasbi juga mengajak para kepala desa untuk membantu Bawaslu Soppeng dalam mengawasi jalannya Pilkada 2024 dan menempatkan diri sebagai pihak yang netral dalam kontestasi tersebut.
“Kami mengajak sahabat-sahabat kepala desa untuk bersama-sama mengawasi proses Pilkada 2024 dan menjaga netralitas dalam kontestasi ini,” ujarnya.
Acara ini dihadiri seluruh kepala desa se-Kabupaten Soppeng. Hadir akademisi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr Sakka Pati dan Ketua Bawaslu Bone periode 2018-2023, Dr Jumhuria sebagai narasumber.
Ketua Bawaslu Soppeng, Muhammad Hasbi menegaskan pentingnya pelaksanaan pilkada yang substansif dan berintegritas. Pilkada merupakan ruang bagi pemilih untuk menentukan nasibnya sendiri.
“Pilkada bukan sekadar ritual prosedural lima tahunan, tetapi merupakan kebutuhan dari, oleh, dan untuk rakyat. Kita ingin membangun peradaban masyarakat yang demokratis dan pilkada yang berintegritas," katanya.
Rakyat harus merdeka menentukan pilihan tanpa tekanan kekuasaan atau pembelian suara. Kita ingin mengkonversi suara rakyat menjadi representasi kepemimpinan yang menjamin keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan,” sambungnya.
Hasbi juga mengajak para kepala desa untuk membantu Bawaslu Soppeng dalam mengawasi jalannya Pilkada 2024 dan menempatkan diri sebagai pihak yang netral dalam kontestasi tersebut.
“Kami mengajak sahabat-sahabat kepala desa untuk bersama-sama mengawasi proses Pilkada 2024 dan menjaga netralitas dalam kontestasi ini,” ujarnya.