Bawaslu Soppeng Mitigasi Politisasi Birokrasi di Pilkada Serentak 2024
Tim Sindomakassar
Rabu, 13 November 2024 - 22:55 WIB
Ketua Bawaslu Soppeng, Muhammad Hasbi. Foto: Istimewa
Bawaslu Kabupaten Soppeng menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan tema "Mitigasi Pelanggaran Netralitas ASN: Bersama Menjaga Integritas Pilkada 2024".
Acara yang dilaksanakan di Triple 8 Resort pada Selasa, 12 November 2024. Agenda penting ini bertujuan untuk menjaga Netralitas ASN dan integritas proses Pilkada 2024.
Kegiatan sosialisasi ini dihadiri Pj Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala SKPD Pemkab Soppeng, Camat, dan Lurah se-Kabupaten Soppeng.
Bawaslu Soppeng menghadirkan narasumber berkompeten, yakni mantan Ketua KPU Bone, Aksi Hamzah danMantan Ketua Bawaslu Bone, Arnida Mahmud.
Kedua narasumber berbagi wawasan mengenai peran penting ASN dalam menjaga netralitas serta strategi untuk memitigasi pelanggaran yang dapat mempengaruhi jalannya proses demokrasi.
Ketua Bawaslu Soppeng, Muhammad Hasbi berharap ASN menjaga netralitas, kepercayaan publik dan mencegah politisasi birokrasi.
Ia juga menekankan pentingnya peran aktif Pimpinan SKPD, dan seluruh elemen pemerintahan untuk turut serta dalam pengawasan proses Pilkada.
Acara yang dilaksanakan di Triple 8 Resort pada Selasa, 12 November 2024. Agenda penting ini bertujuan untuk menjaga Netralitas ASN dan integritas proses Pilkada 2024.
Kegiatan sosialisasi ini dihadiri Pj Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala SKPD Pemkab Soppeng, Camat, dan Lurah se-Kabupaten Soppeng.
Bawaslu Soppeng menghadirkan narasumber berkompeten, yakni mantan Ketua KPU Bone, Aksi Hamzah danMantan Ketua Bawaslu Bone, Arnida Mahmud.
Kedua narasumber berbagi wawasan mengenai peran penting ASN dalam menjaga netralitas serta strategi untuk memitigasi pelanggaran yang dapat mempengaruhi jalannya proses demokrasi.
Ketua Bawaslu Soppeng, Muhammad Hasbi berharap ASN menjaga netralitas, kepercayaan publik dan mencegah politisasi birokrasi.
Ia juga menekankan pentingnya peran aktif Pimpinan SKPD, dan seluruh elemen pemerintahan untuk turut serta dalam pengawasan proses Pilkada.