Bawaslu Soppeng Mitigasi Politisasi Birokrasi di Pilkada Serentak 2024
Rabu, 13 Nov 2024 22:55
Ketua Bawaslu Soppeng, Muhammad Hasbi. Foto: Istimewa
SOPPENG - Bawaslu Kabupaten Soppeng menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan tema "Mitigasi Pelanggaran Netralitas ASN: Bersama Menjaga Integritas Pilkada 2024".
Acara yang dilaksanakan di Triple 8 Resort pada Selasa, 12 November 2024. Agenda penting ini bertujuan untuk menjaga Netralitas ASN dan integritas proses Pilkada 2024.
Kegiatan sosialisasi ini dihadiri Pj Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala SKPD Pemkab Soppeng, Camat, dan Lurah se-Kabupaten Soppeng.
Bawaslu Soppeng menghadirkan narasumber berkompeten, yakni mantan Ketua KPU Bone, Aksi Hamzah dan Mantan Ketua Bawaslu Bone, Arnida Mahmud.
Kedua narasumber berbagi wawasan mengenai peran penting ASN dalam menjaga netralitas serta strategi untuk memitigasi pelanggaran yang dapat mempengaruhi jalannya proses demokrasi.
Ketua Bawaslu Soppeng, Muhammad Hasbi berharap ASN menjaga netralitas, kepercayaan publik dan mencegah politisasi birokrasi.
Ia juga menekankan pentingnya peran aktif Pimpinan SKPD, dan seluruh elemen pemerintahan untuk turut serta dalam pengawasan proses Pilkada.
“ASN harus bersikap profesional dalam melaksanakan tugas dan menjunjung tinggi prinsip netralitas. Hal ini penting agar pelayanan publik dapat berjalan optimal tanpa adanya kepentingan politik tertentu,” kata Hasbi.
Kami berharap agar sinergi yang terjalin antara instansi pemerintahan dan masyarakat dapat menjadi kekuatan untuk mencegah dan menindak pelanggaran netralitas ASN, serta menjaga proses demokrasi yang sehat dan akuntabel.
Acara yang dilaksanakan di Triple 8 Resort pada Selasa, 12 November 2024. Agenda penting ini bertujuan untuk menjaga Netralitas ASN dan integritas proses Pilkada 2024.
Kegiatan sosialisasi ini dihadiri Pj Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala SKPD Pemkab Soppeng, Camat, dan Lurah se-Kabupaten Soppeng.
Bawaslu Soppeng menghadirkan narasumber berkompeten, yakni mantan Ketua KPU Bone, Aksi Hamzah dan Mantan Ketua Bawaslu Bone, Arnida Mahmud.
Kedua narasumber berbagi wawasan mengenai peran penting ASN dalam menjaga netralitas serta strategi untuk memitigasi pelanggaran yang dapat mempengaruhi jalannya proses demokrasi.
Ketua Bawaslu Soppeng, Muhammad Hasbi berharap ASN menjaga netralitas, kepercayaan publik dan mencegah politisasi birokrasi.
Ia juga menekankan pentingnya peran aktif Pimpinan SKPD, dan seluruh elemen pemerintahan untuk turut serta dalam pengawasan proses Pilkada.
“ASN harus bersikap profesional dalam melaksanakan tugas dan menjunjung tinggi prinsip netralitas. Hal ini penting agar pelayanan publik dapat berjalan optimal tanpa adanya kepentingan politik tertentu,” kata Hasbi.
Kami berharap agar sinergi yang terjalin antara instansi pemerintahan dan masyarakat dapat menjadi kekuatan untuk mencegah dan menindak pelanggaran netralitas ASN, serta menjaga proses demokrasi yang sehat dan akuntabel.
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
Ketua KPU Soppeng Sampaikan Terimakasih atas Pelaksanaan Pilkada yang Berjalan Lancar
Ketua KPU Soppeng, Irwan Usman mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024.
Kamis, 12 Des 2024 18:12
Sulsel
Mirip Pilkada, Bawaslu Apresiasi Pemilihan Ketua Osis SMAN 1 Soppeng
Anggota Bawaslu Soppeng, Abd Jalil menghadiri undangan SMAN 1 Soppeng yang menyelenggarakan Pemilihan Ketua Osis dengan praktik proses Pilkada pada Kamis (12/12/2024).
Kamis, 12 Des 2024 17:31
Sulsel
17 Komisioner Bawaslu di Sulsel Dilaporkan ke DKPP
Sebanyak 17 Komisioner Bawaslu di Sulsel diadukan ke DKPP. Satu dari provinsi, selebihnya dari kabupaten/kota.
Rabu, 11 Des 2024 09:01
Sulsel
Bawaslu Makassar Serahkan Santunan Kematian kepada Ahli Waris Panwas Kelurahan Mampu
Bawaslu Kota Makassar menyerahkan secara simbolis santunan kepada ahli waris PKD Mampu, Kecamatan Wajo yang meninggal saat bertugas pada tahapan Pilkada serentak 2024 pada Selasa (09/12/2024).
Senin, 09 Des 2024 17:23
Sulsel
Bawaslu Sulsel Kaji Potensi Pelanggaran Etik KPU Jeneponto, karena Tolak PSU
Bawaslu Sulsel mengkaji adanya potensi pelanggaran yang dilakukan KPU Jeneponto, karena menolak melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) pada sejumlah tempat pemungutan suara (TPS).
Minggu, 08 Des 2024 22:26
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Ketua KPU Soppeng Sampaikan Terimakasih atas Pelaksanaan Pilkada yang Berjalan Lancar
2
Indonesia Tawarkan Solusi Nutrisi Inovatif di Forum ISPOR Eropa 2024
3
Komisi V Dorong Tingkatkan Infrastruktur Mitigasi Kebencanaan Waspadai Cuaca Ekstrem
4
Mirip Pilkada, Bawaslu Apresiasi Pemilihan Ketua Osis SMAN 1 Soppeng
5
Puluhan Warga Melayat ke Rumah Duka Mantan Pelatih PSM di Maros
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Ketua KPU Soppeng Sampaikan Terimakasih atas Pelaksanaan Pilkada yang Berjalan Lancar
2
Indonesia Tawarkan Solusi Nutrisi Inovatif di Forum ISPOR Eropa 2024
3
Komisi V Dorong Tingkatkan Infrastruktur Mitigasi Kebencanaan Waspadai Cuaca Ekstrem
4
Mirip Pilkada, Bawaslu Apresiasi Pemilihan Ketua Osis SMAN 1 Soppeng
5
Puluhan Warga Melayat ke Rumah Duka Mantan Pelatih PSM di Maros