KPU Bantaeng Minta Pelaku Pemicu PSU Diseret ke Ranah Pidana
Bahar Karibo
Kamis, 05 Desember 2024 - 17:44 WIB
Seorang warga tampak mengikuti tahapan pencoblosan di Bonto Atu, Kabupaten Bantaeng, Rabu 4 Desember. Foto: SINDO Makassar/Bahar Karibo
Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 002 Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissapu sudah dilangsungkan Rabu pagi kemarin. Hanya saja, KPU Bantaeng rupanya meminta persoalan ini dibawa ke ranah pidana.
Ketua KPU Kabupaten Bantaeng Muhammad Saleh mendesak Panwascam Bissappu dan Bawaslu kabupaten menindaklanjuti temuan dua orang pelaku yang memicu pelaksanaan PSU ini.
Menurut Saleh, akibat PSU khusus Pilgub Sulsel itu, ratusan suara pemilih hilang. Pasalnya, saat dilakukan PSU partisipasi pemilih turun drastis.
Padahal, saat hari pencoblosan 27 November lalu, terdapat 369 orang dari 434 wajib pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang datang mencoblos. Sementara ketika dilakukan PSU, hanya 79 warga yang datang mencoblos.
"Jadi mesti ada yang bertanggung jawab, hilangnya suara pemilih tersebut," kata Muhammad Saleh, Kamis (5/12/2024).
Muhammad Saleh mengatakan, Panwascam Bissappu maupun Bawaslu harus menindaklanjuti temuan mereka, karena peristiwa tersebut melanggar Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.
"Panwaslu Kecamatan Bissappu yang pertama kali menemukan dua pemilih dari luar tersebut harus membuktikan pelanggaran itu, dengan melakukan proses pidana," tegasnya.
Ketua KPU Kabupaten Bantaeng Muhammad Saleh mendesak Panwascam Bissappu dan Bawaslu kabupaten menindaklanjuti temuan dua orang pelaku yang memicu pelaksanaan PSU ini.
Menurut Saleh, akibat PSU khusus Pilgub Sulsel itu, ratusan suara pemilih hilang. Pasalnya, saat dilakukan PSU partisipasi pemilih turun drastis.
Padahal, saat hari pencoblosan 27 November lalu, terdapat 369 orang dari 434 wajib pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang datang mencoblos. Sementara ketika dilakukan PSU, hanya 79 warga yang datang mencoblos.
"Jadi mesti ada yang bertanggung jawab, hilangnya suara pemilih tersebut," kata Muhammad Saleh, Kamis (5/12/2024).
Muhammad Saleh mengatakan, Panwascam Bissappu maupun Bawaslu harus menindaklanjuti temuan mereka, karena peristiwa tersebut melanggar Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.
"Panwaslu Kecamatan Bissappu yang pertama kali menemukan dua pemilih dari luar tersebut harus membuktikan pelanggaran itu, dengan melakukan proses pidana," tegasnya.