Bawaslu Sulsel Akan Terbitkan Buku sebagai Bentuk Laporan Pengawasan Pilkada
Ahmad Muhaimin
Jum'at, 06 Desember 2024 - 20:34 WIB
Bawaslu Sulsel menyelenggarakan Rakor dengan Bawaslu kabupaten/kota mengenai penyelesaian laporan buku Pemilu dan logistik Pilkada 2024 di Mercure Hotel Makassar pada 6 Desember 2024.
Bawaslu Sulsel menyelenggarakan rapat koordinasi (Rakor) dengan Bawaslu kabupaten/kota mengenai penyelesaian laporan buku Pemilu dan logistik Pilkada 2024 yang dilaksanakan di Mercure Hotel Makassar pada 6 Desember 2024.
Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan dan kelancaran proses Pemilu dan Pilkada di tingkat daerah.
Komisioner Bawaslu Sulsel, Samsuar Saleh mengatakan pihaknya berkomitmen untuk menerbitkan ISBN (International Standard Book Number) sebagai langkah untuk menfinalisasi laporan pengawasan dalam bentuk buku.
"Ini bertujuan untuk menjadikan laporan tersebut sebagai bagian dari sejarah dan memberikan dokumentasi yang sah secara resmi," kata Samsuar.
Menurutnya, dengan penerbitan ISBN, laporan pengawasan tersebut akan diakui secara internasional sebagai karya yang dapat diakses, dicatat, dan dipublikasikan.
"Sehingga dapat memberikan kontribusi lebih luas dalam hal transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan pemilu di Sulawesi Selatan," ujarnya.
Kordiv SDM dan Organisasi ini menuturkan, rapat ini juga bertujuan untuk menghimpun laporan pengawasan logistik dari tingkat kabupaten/kota hingga PTPS, guna memastikan distribusi logistik dan perlengkapan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan dan kelancaran proses Pemilu dan Pilkada di tingkat daerah.
Komisioner Bawaslu Sulsel, Samsuar Saleh mengatakan pihaknya berkomitmen untuk menerbitkan ISBN (International Standard Book Number) sebagai langkah untuk menfinalisasi laporan pengawasan dalam bentuk buku.
"Ini bertujuan untuk menjadikan laporan tersebut sebagai bagian dari sejarah dan memberikan dokumentasi yang sah secara resmi," kata Samsuar.
Menurutnya, dengan penerbitan ISBN, laporan pengawasan tersebut akan diakui secara internasional sebagai karya yang dapat diakses, dicatat, dan dipublikasikan.
"Sehingga dapat memberikan kontribusi lebih luas dalam hal transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan pemilu di Sulawesi Selatan," ujarnya.
Kordiv SDM dan Organisasi ini menuturkan, rapat ini juga bertujuan untuk menghimpun laporan pengawasan logistik dari tingkat kabupaten/kota hingga PTPS, guna memastikan distribusi logistik dan perlengkapan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.