Bawaslu Sulsel Akan Terbitkan Buku sebagai Bentuk Laporan Pengawasan Pilkada
Jum'at, 06 Des 2024 20:34
Bawaslu Sulsel menyelenggarakan Rakor dengan Bawaslu kabupaten/kota mengenai penyelesaian laporan buku Pemilu dan logistik Pilkada 2024 di Mercure Hotel Makassar pada 6 Desember 2024.
MAKASSAR - Bawaslu Sulsel menyelenggarakan rapat koordinasi (Rakor) dengan Bawaslu kabupaten/kota mengenai penyelesaian laporan buku Pemilu dan logistik Pilkada 2024 yang dilaksanakan di Mercure Hotel Makassar pada 6 Desember 2024.
Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan dan kelancaran proses Pemilu dan Pilkada di tingkat daerah.
Komisioner Bawaslu Sulsel, Samsuar Saleh mengatakan pihaknya berkomitmen untuk menerbitkan ISBN (International Standard Book Number) sebagai langkah untuk menfinalisasi laporan pengawasan dalam bentuk buku.
"Ini bertujuan untuk menjadikan laporan tersebut sebagai bagian dari sejarah dan memberikan dokumentasi yang sah secara resmi," kata Samsuar.
Menurutnya, dengan penerbitan ISBN, laporan pengawasan tersebut akan diakui secara internasional sebagai karya yang dapat diakses, dicatat, dan dipublikasikan.
"Sehingga dapat memberikan kontribusi lebih luas dalam hal transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan pemilu di Sulawesi Selatan," ujarnya.
Kordiv SDM dan Organisasi ini menuturkan, rapat ini juga bertujuan untuk menghimpun laporan pengawasan logistik dari tingkat kabupaten/kota hingga PTPS, guna memastikan distribusi logistik dan perlengkapan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
"Selain itu, kegiatan ini juga mempersiapkan Pengawasan pendistribusian logistik untuk Pemilihan Suara Ulang (PSU) di beberapa TPS yang tersebar di berbagai kabupaten/kota," jelasnya.
Forum ini juga berfungsi untuk mengidentifikasi potensi kendala dan mencari solusi guna mendukung kelancaran tahapan pemilu di Sulawesi Selatan.
Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan dan kelancaran proses Pemilu dan Pilkada di tingkat daerah.
Komisioner Bawaslu Sulsel, Samsuar Saleh mengatakan pihaknya berkomitmen untuk menerbitkan ISBN (International Standard Book Number) sebagai langkah untuk menfinalisasi laporan pengawasan dalam bentuk buku.
"Ini bertujuan untuk menjadikan laporan tersebut sebagai bagian dari sejarah dan memberikan dokumentasi yang sah secara resmi," kata Samsuar.
Menurutnya, dengan penerbitan ISBN, laporan pengawasan tersebut akan diakui secara internasional sebagai karya yang dapat diakses, dicatat, dan dipublikasikan.
"Sehingga dapat memberikan kontribusi lebih luas dalam hal transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan pemilu di Sulawesi Selatan," ujarnya.
Kordiv SDM dan Organisasi ini menuturkan, rapat ini juga bertujuan untuk menghimpun laporan pengawasan logistik dari tingkat kabupaten/kota hingga PTPS, guna memastikan distribusi logistik dan perlengkapan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
"Selain itu, kegiatan ini juga mempersiapkan Pengawasan pendistribusian logistik untuk Pemilihan Suara Ulang (PSU) di beberapa TPS yang tersebar di berbagai kabupaten/kota," jelasnya.
Forum ini juga berfungsi untuk mengidentifikasi potensi kendala dan mencari solusi guna mendukung kelancaran tahapan pemilu di Sulawesi Selatan.
(UMI)
Berita Terkait
News
Pilkada Langsung Disebut Beri Ruang Demokrasi, Guru Besar UINAM Tetap Ingatkan Risikonya
Pilkada langsung yang sudah dijalani sekitar 20 tahun terakhir, dinilai memberi ruang demokrasi untuk masyarakat. Meski, demikian risiko yang terjadi tetap sangat memungkinkan.
Selasa, 10 Feb 2026 18:23
News
Muchlis Misbah Dorong Uji Publik Wacana Pilkada Lewat DPRD
Anggota DPRD Kota Makassar, Muchlis Misbah, mendorong dilakukannya uji publik secara terbuka terkait wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Senin, 19 Jan 2026 23:37
Makassar City
William Sebut Pilkada Lewat DPRD Rawan Praktik Transaksional
Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Makassar, William, secara tegas menolak wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Jum'at, 09 Jan 2026 13:12
News
Pilkada Via DPRD: Jangan Korbankan Kedaulatan Rakyat
Pengamat Kebijakan Publik & Politik, Ras MD ikut angkat biacara mengenai wacana kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD. Dukungan dari sebagian elite politik, termasuk dari Partai Gerindra, membuat isu ini menjadi bahan perbincangan publik.
Senin, 29 Des 2025 22:21
Sulsel
DKPP Periksa Bawaslu Takalar Terkait Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Pilkada 2024
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 84-PKE-DKPP/II/2025 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, Selasa (17/2/2025) pukul 10.00 WITA.
Senin, 16 Jun 2025 16:10
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Karyawan Kafe Timbun Jalan Berlubang di Jalur Provinsi Jeneponto
2
Plang Informasi Milik Pemkab Lutim Diduga Dirusak Warga Penggarap Lahan di Lampia
3
Pelantikan IPHI Sulsel, Rahman Pina Ingatkan Makna Haji Mabrur Sepanjang Hayat
4
APIH Dukung Kebijakan Makassar Tutup Tempat Hiburan Selama Ramadan
5
Chery C5 CSH Resmi Debut di Makassar, Performa Responsif untuk Ritme Kota yang Dinamis
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Karyawan Kafe Timbun Jalan Berlubang di Jalur Provinsi Jeneponto
2
Plang Informasi Milik Pemkab Lutim Diduga Dirusak Warga Penggarap Lahan di Lampia
3
Pelantikan IPHI Sulsel, Rahman Pina Ingatkan Makna Haji Mabrur Sepanjang Hayat
4
APIH Dukung Kebijakan Makassar Tutup Tempat Hiburan Selama Ramadan
5
Chery C5 CSH Resmi Debut di Makassar, Performa Responsif untuk Ritme Kota yang Dinamis