Bawaslu Sulsel Akan Terbitkan Buku sebagai Bentuk Laporan Pengawasan Pilkada
Jum'at, 06 Des 2024 20:34

Bawaslu Sulsel menyelenggarakan Rakor dengan Bawaslu kabupaten/kota mengenai penyelesaian laporan buku Pemilu dan logistik Pilkada 2024 di Mercure Hotel Makassar pada 6 Desember 2024.
MAKASSAR - Bawaslu Sulsel menyelenggarakan rapat koordinasi (Rakor) dengan Bawaslu kabupaten/kota mengenai penyelesaian laporan buku Pemilu dan logistik Pilkada 2024 yang dilaksanakan di Mercure Hotel Makassar pada 6 Desember 2024.
Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan dan kelancaran proses Pemilu dan Pilkada di tingkat daerah.
Komisioner Bawaslu Sulsel, Samsuar Saleh mengatakan pihaknya berkomitmen untuk menerbitkan ISBN (International Standard Book Number) sebagai langkah untuk menfinalisasi laporan pengawasan dalam bentuk buku.
"Ini bertujuan untuk menjadikan laporan tersebut sebagai bagian dari sejarah dan memberikan dokumentasi yang sah secara resmi," kata Samsuar.
Menurutnya, dengan penerbitan ISBN, laporan pengawasan tersebut akan diakui secara internasional sebagai karya yang dapat diakses, dicatat, dan dipublikasikan.
"Sehingga dapat memberikan kontribusi lebih luas dalam hal transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan pemilu di Sulawesi Selatan," ujarnya.
Kordiv SDM dan Organisasi ini menuturkan, rapat ini juga bertujuan untuk menghimpun laporan pengawasan logistik dari tingkat kabupaten/kota hingga PTPS, guna memastikan distribusi logistik dan perlengkapan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
"Selain itu, kegiatan ini juga mempersiapkan Pengawasan pendistribusian logistik untuk Pemilihan Suara Ulang (PSU) di beberapa TPS yang tersebar di berbagai kabupaten/kota," jelasnya.
Forum ini juga berfungsi untuk mengidentifikasi potensi kendala dan mencari solusi guna mendukung kelancaran tahapan pemilu di Sulawesi Selatan.
Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan dan kelancaran proses Pemilu dan Pilkada di tingkat daerah.
Komisioner Bawaslu Sulsel, Samsuar Saleh mengatakan pihaknya berkomitmen untuk menerbitkan ISBN (International Standard Book Number) sebagai langkah untuk menfinalisasi laporan pengawasan dalam bentuk buku.
"Ini bertujuan untuk menjadikan laporan tersebut sebagai bagian dari sejarah dan memberikan dokumentasi yang sah secara resmi," kata Samsuar.
Menurutnya, dengan penerbitan ISBN, laporan pengawasan tersebut akan diakui secara internasional sebagai karya yang dapat diakses, dicatat, dan dipublikasikan.
"Sehingga dapat memberikan kontribusi lebih luas dalam hal transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan pemilu di Sulawesi Selatan," ujarnya.
Kordiv SDM dan Organisasi ini menuturkan, rapat ini juga bertujuan untuk menghimpun laporan pengawasan logistik dari tingkat kabupaten/kota hingga PTPS, guna memastikan distribusi logistik dan perlengkapan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
"Selain itu, kegiatan ini juga mempersiapkan Pengawasan pendistribusian logistik untuk Pemilihan Suara Ulang (PSU) di beberapa TPS yang tersebar di berbagai kabupaten/kota," jelasnya.
Forum ini juga berfungsi untuk mengidentifikasi potensi kendala dan mencari solusi guna mendukung kelancaran tahapan pemilu di Sulawesi Selatan.
(UMI)
Berita Terkait

Sulsel
Soroti Kinerja Pengawasan, Ketua Gelora Takalar Adukan Bawaslu ke DKPP
Ketua Gelora Takalar, Jusalim Sammak mengadukan Bawaslu Takalar ke DKPP. Adapun nomor aduannya yakni 104/01-18/SET-02/II/2025.
Jum'at, 21 Mar 2025 14:45

Sulsel
Polres Jeneponto Gelar Pengamanan Jelang Sidang MK Sengketa Pilkada
Kepolisian Resor (Polres) Jeneponto, Polda Sulsel melaksanakan pengamanan menjelang sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perselisihan hasil Pilkada Kabupaten Jeneponto.
Kamis, 13 Feb 2025 09:34

Sulsel
MK Putuskan 7 Sengketa Pilkada di Sulsel Hari Ini
Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan dismissal atau sela pada Selasa (04/02/2025) hari ini.
Selasa, 04 Feb 2025 09:32

Sulsel
Diduga Beda Pilihan di Pilkada, Honorer Dishub Jeneponto Diberhentikan
Abd Rahman B (54) seorang tenaga honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan terpaksa harus menelan pil pahit.
Sabtu, 01 Feb 2025 14:58

Sulsel
DPRD Bantaeng Masih Tunggu Surat Resmi Pelantikan Kepala Daerah dari Pusat
DPRD Kabupaten Bantaeng hingga saat ini belum menerima surat resmi dari Kemendagri terkait agenda pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024.
Selasa, 28 Jan 2025 06:30
Berita Terbaru