Bawaslu Sulsel Akan Terbitkan Buku sebagai Bentuk Laporan Pengawasan Pilkada
Jum'at, 06 Des 2024 20:34
Bawaslu Sulsel menyelenggarakan Rakor dengan Bawaslu kabupaten/kota mengenai penyelesaian laporan buku Pemilu dan logistik Pilkada 2024 di Mercure Hotel Makassar pada 6 Desember 2024.
MAKASSAR - Bawaslu Sulsel menyelenggarakan rapat koordinasi (Rakor) dengan Bawaslu kabupaten/kota mengenai penyelesaian laporan buku Pemilu dan logistik Pilkada 2024 yang dilaksanakan di Mercure Hotel Makassar pada 6 Desember 2024.
Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan dan kelancaran proses Pemilu dan Pilkada di tingkat daerah.
Komisioner Bawaslu Sulsel, Samsuar Saleh mengatakan pihaknya berkomitmen untuk menerbitkan ISBN (International Standard Book Number) sebagai langkah untuk menfinalisasi laporan pengawasan dalam bentuk buku.
"Ini bertujuan untuk menjadikan laporan tersebut sebagai bagian dari sejarah dan memberikan dokumentasi yang sah secara resmi," kata Samsuar.
Menurutnya, dengan penerbitan ISBN, laporan pengawasan tersebut akan diakui secara internasional sebagai karya yang dapat diakses, dicatat, dan dipublikasikan.
"Sehingga dapat memberikan kontribusi lebih luas dalam hal transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan pemilu di Sulawesi Selatan," ujarnya.
Kordiv SDM dan Organisasi ini menuturkan, rapat ini juga bertujuan untuk menghimpun laporan pengawasan logistik dari tingkat kabupaten/kota hingga PTPS, guna memastikan distribusi logistik dan perlengkapan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
"Selain itu, kegiatan ini juga mempersiapkan Pengawasan pendistribusian logistik untuk Pemilihan Suara Ulang (PSU) di beberapa TPS yang tersebar di berbagai kabupaten/kota," jelasnya.
Forum ini juga berfungsi untuk mengidentifikasi potensi kendala dan mencari solusi guna mendukung kelancaran tahapan pemilu di Sulawesi Selatan.
Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan dan kelancaran proses Pemilu dan Pilkada di tingkat daerah.
Komisioner Bawaslu Sulsel, Samsuar Saleh mengatakan pihaknya berkomitmen untuk menerbitkan ISBN (International Standard Book Number) sebagai langkah untuk menfinalisasi laporan pengawasan dalam bentuk buku.
"Ini bertujuan untuk menjadikan laporan tersebut sebagai bagian dari sejarah dan memberikan dokumentasi yang sah secara resmi," kata Samsuar.
Menurutnya, dengan penerbitan ISBN, laporan pengawasan tersebut akan diakui secara internasional sebagai karya yang dapat diakses, dicatat, dan dipublikasikan.
"Sehingga dapat memberikan kontribusi lebih luas dalam hal transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan pemilu di Sulawesi Selatan," ujarnya.
Kordiv SDM dan Organisasi ini menuturkan, rapat ini juga bertujuan untuk menghimpun laporan pengawasan logistik dari tingkat kabupaten/kota hingga PTPS, guna memastikan distribusi logistik dan perlengkapan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
"Selain itu, kegiatan ini juga mempersiapkan Pengawasan pendistribusian logistik untuk Pemilihan Suara Ulang (PSU) di beberapa TPS yang tersebar di berbagai kabupaten/kota," jelasnya.
Forum ini juga berfungsi untuk mengidentifikasi potensi kendala dan mencari solusi guna mendukung kelancaran tahapan pemilu di Sulawesi Selatan.
(UMI)
Berita Terkait
News
Pilkada Via DPRD: Jangan Korbankan Kedaulatan Rakyat
Pengamat Kebijakan Publik & Politik, Ras MD ikut angkat biacara mengenai wacana kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD. Dukungan dari sebagian elite politik, termasuk dari Partai Gerindra, membuat isu ini menjadi bahan perbincangan publik.
Senin, 29 Des 2025 22:21
Sulsel
DKPP Periksa Bawaslu Takalar Terkait Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Pilkada 2024
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 84-PKE-DKPP/II/2025 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, Selasa (17/2/2025) pukul 10.00 WITA.
Senin, 16 Jun 2025 16:10
Sulsel
DKPP Rehabilitasi 7 Penyelenggara, Ketua Bawaslu Sulsel hingga KPU Barru
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memulihkan nama baik tujuh penyelenggara pemilu dari Provinsi Sulawesi Selatan dalam sidang pembacaan putusan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Jakarta, Senin (5/5/2025).
Senin, 05 Mei 2025 21:53
Sulsel
KPU Maros Kembalikan Rp6,1 Miliar Sisa Dana Hibah Penyelenggaraan Pilkada
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maros mengembalikan sisa dana hibah penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 sebesar Rp6,1 miliar ke Pemerintah Kabupaten Maros.
Kamis, 10 Apr 2025 14:56
Sulsel
Soroti Kinerja Pengawasan, Ketua Gelora Takalar Adukan Bawaslu ke DKPP
Ketua Gelora Takalar, Jusalim Sammak mengadukan Bawaslu Takalar ke DKPP. Adapun nomor aduannya yakni 104/01-18/SET-02/II/2025.
Jum'at, 21 Mar 2025 14:45
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Pergantian Tahun Tanpa Jarak, Bupati Gowa Turun Langsung Jaga Keamanan
2
Pembayaran PBB 100%, Bapenda Makassar Cetak Rekor PAD Rp1,9 Triliun
3
Diduga Terjatuh ke Sungai Mallaulu, Seorang Petani Tambak Dilaporkan Hilang
4
Tak Ada Tahapan Pemilu, Bawaslu Luwu Timur Perkuat Pengawasan Berkelanjutan
5
Polisi Tangkap Tiga Terduga Pelaku Pengancaman Anak Panah Busur di Jeneponto
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Pergantian Tahun Tanpa Jarak, Bupati Gowa Turun Langsung Jaga Keamanan
2
Pembayaran PBB 100%, Bapenda Makassar Cetak Rekor PAD Rp1,9 Triliun
3
Diduga Terjatuh ke Sungai Mallaulu, Seorang Petani Tambak Dilaporkan Hilang
4
Tak Ada Tahapan Pemilu, Bawaslu Luwu Timur Perkuat Pengawasan Berkelanjutan
5
Polisi Tangkap Tiga Terduga Pelaku Pengancaman Anak Panah Busur di Jeneponto