Pemkab Maros Punya 3 OPD Baru, Mulai Kerja Efektif 1 Januari 2025
Najmi S Limonu
Senin, 30 Desember 2024 - 18:17 WIB
Bupati Maos AS Chaidir Syam bersama pejabat OPD baru yang dikukuhkan, Senin (30/12/2024). Foto: SINDO Makassar/Najmi S Limonu
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros mengukuhkan jabatan tinggi pratama untuk beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) baru. Pengukuhan berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Maros, Senin (30/12/2024).
Bupati Maros, AS Chaidir Syam menjelaskan, ada tiga OPD baru yang kini berdiri sendiri. Yakni Dinas Perhubungan, yang sebelumnya tergabung dengan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan, dan Pertanahan (PUTRPP).
Selanjutnya, Dinas Ketenagakerjaan yang sebelumnya menyatu dengan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Ketenagakerjaan, serta Dinas Pemadam Kebakaran yang terpisah dari Satuan Polisi Pamong Praja.
"Tujuannya adalah agar masing-masing OPD dapat bekerja lebih fokus dan efektif sesuai bidangnya masing-masing," katanya.
Chaidir menambahkan, APBD 2024 sudah mencantumkan alokasi anggaran untuk mendukung operasional OPD baru tersebut.
Dia juga menegaskan, pengukuhan ini telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri, mengingat aturan melarang mutasi jabatan enam bulan sebelum dan sesudah pelaksanaan Pilkada.
"Proses ini telah sesuai aturan, dan kami pastikan pengukuhan ini tidak melanggar ketentuan apa pun," tuturnya.
Bupati Maros, AS Chaidir Syam menjelaskan, ada tiga OPD baru yang kini berdiri sendiri. Yakni Dinas Perhubungan, yang sebelumnya tergabung dengan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan, dan Pertanahan (PUTRPP).
Selanjutnya, Dinas Ketenagakerjaan yang sebelumnya menyatu dengan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Ketenagakerjaan, serta Dinas Pemadam Kebakaran yang terpisah dari Satuan Polisi Pamong Praja.
"Tujuannya adalah agar masing-masing OPD dapat bekerja lebih fokus dan efektif sesuai bidangnya masing-masing," katanya.
Chaidir menambahkan, APBD 2024 sudah mencantumkan alokasi anggaran untuk mendukung operasional OPD baru tersebut.
Dia juga menegaskan, pengukuhan ini telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri, mengingat aturan melarang mutasi jabatan enam bulan sebelum dan sesudah pelaksanaan Pilkada.
"Proses ini telah sesuai aturan, dan kami pastikan pengukuhan ini tidak melanggar ketentuan apa pun," tuturnya.