Seleksi PPPK Berpolemik, Komisi I DPRD Bantaeng Bakal Panggil Kepala BKPSDM
Bahar Karibo
Jum'at, 10 Januari 2025 - 15:47 WIB
Suasana pertemuan di Gedung DPRD Kabupaten Bantaeng terkait seleksi PPPK. Foto: SINDO Makassar/Bahar Karibo
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantaeng berencana memanggil Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bantaeng.
Pemanggilan tersebut merupakan buntut kisruhnya seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang mengakibatkan banyaknya tenaga honorer K2 yang terdaftar di data base BKN tidak lolos seleksi.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi 1 Marsuki Hasan saat dihubungi SINDO Makassar, Jum'at (10/1/2025). Dia mengatakan, dalam waktu dekat Komisi I akan melakukan pemanggilan terhadap Kepala BKPSDM.
"Kami ingin ada solusi dari masalah yang saat ini banyak dikeluhkan oleh tenaga honorer yang tidak lolos seleksi PPPK," kata Marsuki.
Menurut legislator PPP ini, pasca pengumuman hasil seleksi PPPK Komisi I banyak menerima pengaduan dari parahonorer. Dia berharap saat rapat dengan BKPSDM ada solusi, bagaimana nasib mereka bisa diperjuangkan sehingga mendapatkan harapan.
Terkait dengan tuntutan honorer agar DPRD membentuk pansus, Marsuki mengaku belum ke arah sana. Karena pihak BKPSDM belum memberikan penjelasan secara detail.
"Kita panggil dulu pihak BKPSDM untuk mendapatkan keterangan serta mencari solusi terbaik," ucapnya.
Pemanggilan tersebut merupakan buntut kisruhnya seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang mengakibatkan banyaknya tenaga honorer K2 yang terdaftar di data base BKN tidak lolos seleksi.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi 1 Marsuki Hasan saat dihubungi SINDO Makassar, Jum'at (10/1/2025). Dia mengatakan, dalam waktu dekat Komisi I akan melakukan pemanggilan terhadap Kepala BKPSDM.
"Kami ingin ada solusi dari masalah yang saat ini banyak dikeluhkan oleh tenaga honorer yang tidak lolos seleksi PPPK," kata Marsuki.
Menurut legislator PPP ini, pasca pengumuman hasil seleksi PPPK Komisi I banyak menerima pengaduan dari parahonorer. Dia berharap saat rapat dengan BKPSDM ada solusi, bagaimana nasib mereka bisa diperjuangkan sehingga mendapatkan harapan.
Terkait dengan tuntutan honorer agar DPRD membentuk pansus, Marsuki mengaku belum ke arah sana. Karena pihak BKPSDM belum memberikan penjelasan secara detail.
"Kita panggil dulu pihak BKPSDM untuk mendapatkan keterangan serta mencari solusi terbaik," ucapnya.