KPU Jeneponto Balik Tuding Pemohon Manipulasi Jumlah Suara di Sidang MK
Tim SINDOmakassar
Jum'at, 24 Januari 2025 - 14:36 WIB
KPU Jeneponto bersama kuasa hukumnya saat menghadiri Sidang MK di Jakarta pada Jumat (24/01/2025). Foto: Humas MK
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jeneponto selaku Termohon balik menuduh Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor Urut 3 Muhammad Sarif dan Moch Noer Alim Qalby sebagai Pemohon telah sengaja memanipulasi jumlah keseluruhan dari perolehan suara masing-masing paslon di 10 TPS yang dipersoalkan.
Jumlah perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di setiap TPS dimaksud tidak terdapat perbedaan, sedangkan pada total keseluruhan perolehan suara ada perbedaan suara.
“Sebagaimana bukti C. Hasil yang sudah kita sandingkan dengan D.Hasil kita, Yang Mulia, tidak ada perbedaan (perolehan suara), Yang Mulia,” ujar kuasa hukum Termohon Riyan Franata dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati Jeneponto di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (24/01/2025).
Termohon mengatakan, dalam permohonannya Pemohon menampilkan masing-masing perolehan suara paslon di setiap TPS di 10 TPS yang dipersoalkan.
Jumlah perolehan suara yang disajikan itu ternyata sama dengan data tabulasi pada dokumen hasil penghitungan suara di tingkat TPS (C. Hasil-KWK-Bupati/Walikota) maupun dokumen hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan (D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota).
Namun pada kolom jumlah total perolehan suara di semua TPS itu (10 TPS) terdapat perbedaan. Menurut Termohon, Pemohon keliru dalam menjumlahkan perolehan suara masing-masing paslon di 10 TPS tersebut.
Pemohon mempersoalkan 10 TPS yang terdapat dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dan KPU Jeneponto tidak melaksanakan rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang di TPS-TPS tersebut.
Jumlah perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di setiap TPS dimaksud tidak terdapat perbedaan, sedangkan pada total keseluruhan perolehan suara ada perbedaan suara.
“Sebagaimana bukti C. Hasil yang sudah kita sandingkan dengan D.Hasil kita, Yang Mulia, tidak ada perbedaan (perolehan suara), Yang Mulia,” ujar kuasa hukum Termohon Riyan Franata dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati Jeneponto di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (24/01/2025).
Termohon mengatakan, dalam permohonannya Pemohon menampilkan masing-masing perolehan suara paslon di setiap TPS di 10 TPS yang dipersoalkan.
Jumlah perolehan suara yang disajikan itu ternyata sama dengan data tabulasi pada dokumen hasil penghitungan suara di tingkat TPS (C. Hasil-KWK-Bupati/Walikota) maupun dokumen hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan (D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota).
Namun pada kolom jumlah total perolehan suara di semua TPS itu (10 TPS) terdapat perbedaan. Menurut Termohon, Pemohon keliru dalam menjumlahkan perolehan suara masing-masing paslon di 10 TPS tersebut.
Pemohon mempersoalkan 10 TPS yang terdapat dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dan KPU Jeneponto tidak melaksanakan rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang di TPS-TPS tersebut.