KPU Gowa Dilaporkan ke DKPP, Pengadu Klaim Punya 100 Alat Bukti
Ahmad Muhaimin
Jum'at, 31 Januari 2025 - 11:50 WIB
KPU Gowa dilaporkan ke DKPP RI. Pengadu ialah Ridwan Basri yang memberikan kuasa kepada Muallim Bahar. Foto: Istimewa
KPU Gowa dilaporkan ke DKPP RI. Pengadu ialah Ridwan Basri yang memberikan kuasa kepada Muallim Bahar. Keduanya merupakan Kuasa Hukum Paslon Amir Uskara-Irmawati Haeruddin di Pilkada 2024 lalu.
Ridwan melaporkan seluruh komisioner KPU Gowa yakni Fitra Syahdanul selaku ketua dan Hasnawati, Suardi Mansing, Suwahyu dan Nursalam Samad sebagai anggota.
Muallim Bahar mengatakan aduan ini sudah dimasukkan pada Desember 2024 dengan nomor tanda terima 731/02-16/SET-02/XII/2024. Saat ini, aduan tersebut sedang diverifikasi administrasi dengan status Belum Memenuhi Syarat (BMS).
"Saat ini saya masih diberi waktu 7 hari kedepan dari DKPP untuk melengkapi dokumen tambahan terkait. Dan laporan kami baru melampirkan hampir 100 alat bukti berupa foto dan kejadian khusus di TPS, PKK dan rekap kabupaten," kata Muallim kepada Sindo Makassar.
Sementara itu, Ridwan menambahkan, gambaran besar pengaduannya karena banyaknya keberatan dan kejadian khusus yang terjadi di TPS. Rekapitulasi tingkat PPK hingga Pleno Kabupaten yang belum diselesaikan menjadi modal dasar untuk membawa persoalan ini ke DKPP.
"Contoh kecil, puluhan ribu C Pemberitahuan yang tidak disalurkan oleh KPU dengan jumlah yang sangat tinggi melebihi selisih hasil antara pasangan calon merupakan realitas penyelenggaraan pemilu yang mesti dijawab oleh KPU di ruang etik penyelenggara serta kejanggalan penyelenggaraan lainnya," ujarnya.
Ridwan menuturkan, batas waktu memperbaiki laporan sampai Jumat (31/01/2025) hari ini. Ia mengaku sudah melengkapi semua berkasnya. Pelaporan ini juga sekaligus untuk menguji profesionalitas seluruh komisioner KPU Gowa.
Ridwan melaporkan seluruh komisioner KPU Gowa yakni Fitra Syahdanul selaku ketua dan Hasnawati, Suardi Mansing, Suwahyu dan Nursalam Samad sebagai anggota.
Muallim Bahar mengatakan aduan ini sudah dimasukkan pada Desember 2024 dengan nomor tanda terima 731/02-16/SET-02/XII/2024. Saat ini, aduan tersebut sedang diverifikasi administrasi dengan status Belum Memenuhi Syarat (BMS).
"Saat ini saya masih diberi waktu 7 hari kedepan dari DKPP untuk melengkapi dokumen tambahan terkait. Dan laporan kami baru melampirkan hampir 100 alat bukti berupa foto dan kejadian khusus di TPS, PKK dan rekap kabupaten," kata Muallim kepada Sindo Makassar.
Sementara itu, Ridwan menambahkan, gambaran besar pengaduannya karena banyaknya keberatan dan kejadian khusus yang terjadi di TPS. Rekapitulasi tingkat PPK hingga Pleno Kabupaten yang belum diselesaikan menjadi modal dasar untuk membawa persoalan ini ke DKPP.
"Contoh kecil, puluhan ribu C Pemberitahuan yang tidak disalurkan oleh KPU dengan jumlah yang sangat tinggi melebihi selisih hasil antara pasangan calon merupakan realitas penyelenggaraan pemilu yang mesti dijawab oleh KPU di ruang etik penyelenggara serta kejanggalan penyelenggaraan lainnya," ujarnya.
Ridwan menuturkan, batas waktu memperbaiki laporan sampai Jumat (31/01/2025) hari ini. Ia mengaku sudah melengkapi semua berkasnya. Pelaporan ini juga sekaligus untuk menguji profesionalitas seluruh komisioner KPU Gowa.