Pengisian Jabatan Jelang Pelantikan Uji-Sah Bisa Ganggu Stabilitas Politik
Bahar Karibo
Senin, 10 Februari 2025 - 15:53 WIB
Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Bantaeng, Kamaruddin. Foto: Istimewa
Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Bantaeng, Kamaruddin mendesak Pj Bupati Andi Abubakar melakukan kajian ulang terkait isu pengisian jabatanyang lowong di lingkungan Pemkab Bantaeng.
Hal itu disampaikan Kamaruddin menanggapi surat tugas Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi, BKPSDM Bantaeng Nurmayanti yang beredar luas di media sosial.
Dalam surat tugas tersebut dijelaskan, Nurmayanti ditugaskan menjemput dokumen rekomendasi usulan pergantian pejabat administrasi dan pejabat daerah di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan BKN, pada 9 hingga 11 Februari 2025 di Jakarta.
Menurut Kamaruddin, munculnya surat tugas itu ke publik menjadi sinyal kuat bahwa Pj akan melakukan pergantian atau pengisian jabatan lingkup pemkab. Rencana pelantikan pejabat itu jelang pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih menjadi perbincangan publik.
Dikatakan, pasca beredarnya surat tugas tersebut di masyarakat, mulai muncul persepsi negatif terhadap pemerintahan sekarang. Ada indikasi pergantian pejabat bukan karena kebutuhan, tapi bernuansa politik.
"Jadi menurut saya, sebaiknya rencana itu dievaluasi, karena bisa menganggu stabilitas politik," ujar Kamaruddin, yang juga eks tim pemenangan M Fathul Fauzi Nurdin-Sahabuddin (Uji-Sah).
Selain itu kata Kamaruddin, waktu untuk melakukan pergantian pejabat tidak tepat, yakni kurang dari 10 hari pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Oleh karena itu, kebijakan ini kata dia,berpotensi menimbulkan kegaduhan, baik di kalangan birokrasi maupun d itengah tengah masyarakat. Sebab, memungkinkan pejabat yang dilantik sekarang ini tidak berdasarkan kompetensi dan kinerja, tapi kepentingan politik.
Hal itu disampaikan Kamaruddin menanggapi surat tugas Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi, BKPSDM Bantaeng Nurmayanti yang beredar luas di media sosial.
Dalam surat tugas tersebut dijelaskan, Nurmayanti ditugaskan menjemput dokumen rekomendasi usulan pergantian pejabat administrasi dan pejabat daerah di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan BKN, pada 9 hingga 11 Februari 2025 di Jakarta.
Menurut Kamaruddin, munculnya surat tugas itu ke publik menjadi sinyal kuat bahwa Pj akan melakukan pergantian atau pengisian jabatan lingkup pemkab. Rencana pelantikan pejabat itu jelang pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih menjadi perbincangan publik.
Dikatakan, pasca beredarnya surat tugas tersebut di masyarakat, mulai muncul persepsi negatif terhadap pemerintahan sekarang. Ada indikasi pergantian pejabat bukan karena kebutuhan, tapi bernuansa politik.
"Jadi menurut saya, sebaiknya rencana itu dievaluasi, karena bisa menganggu stabilitas politik," ujar Kamaruddin, yang juga eks tim pemenangan M Fathul Fauzi Nurdin-Sahabuddin (Uji-Sah).
Selain itu kata Kamaruddin, waktu untuk melakukan pergantian pejabat tidak tepat, yakni kurang dari 10 hari pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Oleh karena itu, kebijakan ini kata dia,berpotensi menimbulkan kegaduhan, baik di kalangan birokrasi maupun d itengah tengah masyarakat. Sebab, memungkinkan pejabat yang dilantik sekarang ini tidak berdasarkan kompetensi dan kinerja, tapi kepentingan politik.