Pengisian Jabatan Jelang Pelantikan Uji-Sah Bisa Ganggu Stabilitas Politik
Senin, 10 Feb 2025 15:53

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Bantaeng, Kamaruddin. Foto: Istimewa
BANTAENG - Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Bantaeng, Kamaruddin mendesak Pj Bupati Andi Abubakar melakukan kajian ulang terkait isu pengisian jabatan yang lowong di lingkungan Pemkab Bantaeng.
Hal itu disampaikan Kamaruddin menanggapi surat tugas Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi, BKPSDM Bantaeng Nurmayanti yang beredar luas di media sosial.
Dalam surat tugas tersebut dijelaskan, Nurmayanti ditugaskan menjemput dokumen rekomendasi usulan pergantian pejabat administrasi dan pejabat daerah di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan BKN, pada 9 hingga 11 Februari 2025 di Jakarta.
Menurut Kamaruddin, munculnya surat tugas itu ke publik menjadi sinyal kuat bahwa Pj akan melakukan pergantian atau pengisian jabatan lingkup pemkab. Rencana pelantikan pejabat itu jelang pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih menjadi perbincangan publik.
Dikatakan, pasca beredarnya surat tugas tersebut di masyarakat, mulai muncul persepsi negatif terhadap pemerintahan sekarang. Ada indikasi pergantian pejabat bukan karena kebutuhan, tapi bernuansa politik.
"Jadi menurut saya, sebaiknya rencana itu dievaluasi, karena bisa menganggu stabilitas politik," ujar Kamaruddin, yang juga eks tim pemenangan M Fathul Fauzi Nurdin-Sahabuddin (Uji-Sah).
Selain itu kata Kamaruddin, waktu untuk melakukan pergantian pejabat tidak tepat, yakni kurang dari 10 hari pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Oleh karena itu, kebijakan ini kata dia, berpotensi menimbulkan kegaduhan, baik di kalangan birokrasi maupun d itengah tengah masyarakat. Sebab, memungkinkan pejabat yang dilantik sekarang ini tidak berdasarkan kompetensi dan kinerja, tapi kepentingan politik.
Dia juga menambahkan, hasil mutasi yang berlangsung saat ini belum tentu akan diterima oleh Bupati dan Wakil Bupati yang baru dengan berbagai pertimbangan.
"Kasian para pejabat yang baru dilantik, hanya beberapa bulan menjabat kembali diganti lagi, ini bisa gaduh," katanya.
"Saya harap mari kira sama sama menjaga stabilitas politik jelang pelantikan. Jangan ada manuver manuver politik yang bisa merusak silaturrahmi," kata Kamaruddin, Senin (10/2/2025).
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Muhammad Arif, saat di hubungi mengatakan surat tugas Nurmayanti untuk menjemput jawaban Kemendagri dan BKN. Ketika ditanya benar tidaknya rencana pengisian pejabat, Muhammad Arif enggan memberikan jawaban.
Hal itu disampaikan Kamaruddin menanggapi surat tugas Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi, BKPSDM Bantaeng Nurmayanti yang beredar luas di media sosial.
Dalam surat tugas tersebut dijelaskan, Nurmayanti ditugaskan menjemput dokumen rekomendasi usulan pergantian pejabat administrasi dan pejabat daerah di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan BKN, pada 9 hingga 11 Februari 2025 di Jakarta.
Menurut Kamaruddin, munculnya surat tugas itu ke publik menjadi sinyal kuat bahwa Pj akan melakukan pergantian atau pengisian jabatan lingkup pemkab. Rencana pelantikan pejabat itu jelang pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih menjadi perbincangan publik.
Dikatakan, pasca beredarnya surat tugas tersebut di masyarakat, mulai muncul persepsi negatif terhadap pemerintahan sekarang. Ada indikasi pergantian pejabat bukan karena kebutuhan, tapi bernuansa politik.
"Jadi menurut saya, sebaiknya rencana itu dievaluasi, karena bisa menganggu stabilitas politik," ujar Kamaruddin, yang juga eks tim pemenangan M Fathul Fauzi Nurdin-Sahabuddin (Uji-Sah).
Selain itu kata Kamaruddin, waktu untuk melakukan pergantian pejabat tidak tepat, yakni kurang dari 10 hari pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Oleh karena itu, kebijakan ini kata dia, berpotensi menimbulkan kegaduhan, baik di kalangan birokrasi maupun d itengah tengah masyarakat. Sebab, memungkinkan pejabat yang dilantik sekarang ini tidak berdasarkan kompetensi dan kinerja, tapi kepentingan politik.
Dia juga menambahkan, hasil mutasi yang berlangsung saat ini belum tentu akan diterima oleh Bupati dan Wakil Bupati yang baru dengan berbagai pertimbangan.
"Kasian para pejabat yang baru dilantik, hanya beberapa bulan menjabat kembali diganti lagi, ini bisa gaduh," katanya.
"Saya harap mari kira sama sama menjaga stabilitas politik jelang pelantikan. Jangan ada manuver manuver politik yang bisa merusak silaturrahmi," kata Kamaruddin, Senin (10/2/2025).
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Muhammad Arif, saat di hubungi mengatakan surat tugas Nurmayanti untuk menjemput jawaban Kemendagri dan BKN. Ketika ditanya benar tidaknya rencana pengisian pejabat, Muhammad Arif enggan memberikan jawaban.
(MAN)
Berita Terkait

Sulsel
Bertemu Bupati, Kanim Makassar Siap Kawal Pembentukan Imigrasi Bantaeng
Rencana pendirian Kantor Imigrasi di Kabupaten Bantaeng memasuki pembahasan serius. Kepala Kantor Imigrasi Makassar, Abdi Widodo Subagio bertemu Bupati M Fathul Fauzy Nurdin di Rumah Jabatannya.
Kamis, 04 Sep 2025 14:56

Sulsel
Pemkab Bantaeng Ajak Ormas Kolaborasi Tangani Masalah Kantibmas
Pemerintah Kabupaten Bantaeng siap membuka diri untuk bersinergi bersama dengan organisasi masyarakat (ormas) untuk menangani masalah keamanan dan ketertiban masyarakat (kantibmas) di daerah ini.
Rabu, 03 Sep 2025 12:09

Sulsel
Guru se-Bantaeng Diberi Penguatan Gerakan Cinta, Bangga dan Paham Rupiah
Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng, H. Abdul Wahab membuka kegiatan Program Non Stop Education (NSE) Bank Indonesia 2025 yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Bantaeng, Sabtu (30/8/2025).
Sabtu, 30 Agu 2025 19:03

News
Hadiri Rakernas Produk Hukum, Bupati Uji Nurdin Siap Beri Kemudahan Investasi
Bupati Bantaeng, M. Fathul Fauzy Nurdin menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah Tahun 2025 yang diselenggarakan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (27/8/2025).
Rabu, 27 Agu 2025 18:04

Sulsel
Bupati Uji Nurdin Minta Pengurus KKB Jadi Pembimbing dalam Majukan Bantaeng
Bupati Bantaeng, M. Fathul Fauzy Nurdin melantik Pengurus Pusat (PP) Kerukunan Keluarga Bantaeng (KKB) di Hotel Hyatt Place Makassar, Minggu, 24 Agustus 2025.
Minggu, 24 Agu 2025 20:10
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Pemkab Gowa Siapkan 348 Personel Pengamanan Aset Daerah
2

Bupati Gowa Temui Langsung Aksi Damai Kelompok Cipayung Plus
3

Polisi Usut Kasus Pengemudi Ojol Tewas Usai Dikeroyok Massa Aksi di Makassar
4

Patuhi SE Wali Kota, APIH Makassar Imbau Tutup THM saat Maulid Nabi
5

Dukung Gelaran BATIC 2025, XLSMART Perkenalkan Solusi Digital Terpadu 'ESTA'
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Pemkab Gowa Siapkan 348 Personel Pengamanan Aset Daerah
2

Bupati Gowa Temui Langsung Aksi Damai Kelompok Cipayung Plus
3

Polisi Usut Kasus Pengemudi Ojol Tewas Usai Dikeroyok Massa Aksi di Makassar
4

Patuhi SE Wali Kota, APIH Makassar Imbau Tutup THM saat Maulid Nabi
5

Dukung Gelaran BATIC 2025, XLSMART Perkenalkan Solusi Digital Terpadu 'ESTA'