Pengisian Jabatan Jelang Pelantikan Uji-Sah Bisa Ganggu Stabilitas Politik
Senin, 10 Feb 2025 15:53

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Bantaeng, Kamaruddin. Foto: Istimewa
BANTAENG - Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Bantaeng, Kamaruddin mendesak Pj Bupati Andi Abubakar melakukan kajian ulang terkait isu pengisian jabatan yang lowong di lingkungan Pemkab Bantaeng.
Hal itu disampaikan Kamaruddin menanggapi surat tugas Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi, BKPSDM Bantaeng Nurmayanti yang beredar luas di media sosial.
Dalam surat tugas tersebut dijelaskan, Nurmayanti ditugaskan menjemput dokumen rekomendasi usulan pergantian pejabat administrasi dan pejabat daerah di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan BKN, pada 9 hingga 11 Februari 2025 di Jakarta.
Menurut Kamaruddin, munculnya surat tugas itu ke publik menjadi sinyal kuat bahwa Pj akan melakukan pergantian atau pengisian jabatan lingkup pemkab. Rencana pelantikan pejabat itu jelang pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih menjadi perbincangan publik.
Dikatakan, pasca beredarnya surat tugas tersebut di masyarakat, mulai muncul persepsi negatif terhadap pemerintahan sekarang. Ada indikasi pergantian pejabat bukan karena kebutuhan, tapi bernuansa politik.
"Jadi menurut saya, sebaiknya rencana itu dievaluasi, karena bisa menganggu stabilitas politik," ujar Kamaruddin, yang juga eks tim pemenangan M Fathul Fauzi Nurdin-Sahabuddin (Uji-Sah).
Selain itu kata Kamaruddin, waktu untuk melakukan pergantian pejabat tidak tepat, yakni kurang dari 10 hari pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Oleh karena itu, kebijakan ini kata dia, berpotensi menimbulkan kegaduhan, baik di kalangan birokrasi maupun d itengah tengah masyarakat. Sebab, memungkinkan pejabat yang dilantik sekarang ini tidak berdasarkan kompetensi dan kinerja, tapi kepentingan politik.
Dia juga menambahkan, hasil mutasi yang berlangsung saat ini belum tentu akan diterima oleh Bupati dan Wakil Bupati yang baru dengan berbagai pertimbangan.
"Kasian para pejabat yang baru dilantik, hanya beberapa bulan menjabat kembali diganti lagi, ini bisa gaduh," katanya.
"Saya harap mari kira sama sama menjaga stabilitas politik jelang pelantikan. Jangan ada manuver manuver politik yang bisa merusak silaturrahmi," kata Kamaruddin, Senin (10/2/2025).
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Muhammad Arif, saat di hubungi mengatakan surat tugas Nurmayanti untuk menjemput jawaban Kemendagri dan BKN. Ketika ditanya benar tidaknya rencana pengisian pejabat, Muhammad Arif enggan memberikan jawaban.
Hal itu disampaikan Kamaruddin menanggapi surat tugas Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi, BKPSDM Bantaeng Nurmayanti yang beredar luas di media sosial.
Dalam surat tugas tersebut dijelaskan, Nurmayanti ditugaskan menjemput dokumen rekomendasi usulan pergantian pejabat administrasi dan pejabat daerah di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan BKN, pada 9 hingga 11 Februari 2025 di Jakarta.
Menurut Kamaruddin, munculnya surat tugas itu ke publik menjadi sinyal kuat bahwa Pj akan melakukan pergantian atau pengisian jabatan lingkup pemkab. Rencana pelantikan pejabat itu jelang pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih menjadi perbincangan publik.
Dikatakan, pasca beredarnya surat tugas tersebut di masyarakat, mulai muncul persepsi negatif terhadap pemerintahan sekarang. Ada indikasi pergantian pejabat bukan karena kebutuhan, tapi bernuansa politik.
"Jadi menurut saya, sebaiknya rencana itu dievaluasi, karena bisa menganggu stabilitas politik," ujar Kamaruddin, yang juga eks tim pemenangan M Fathul Fauzi Nurdin-Sahabuddin (Uji-Sah).
Selain itu kata Kamaruddin, waktu untuk melakukan pergantian pejabat tidak tepat, yakni kurang dari 10 hari pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Oleh karena itu, kebijakan ini kata dia, berpotensi menimbulkan kegaduhan, baik di kalangan birokrasi maupun d itengah tengah masyarakat. Sebab, memungkinkan pejabat yang dilantik sekarang ini tidak berdasarkan kompetensi dan kinerja, tapi kepentingan politik.
Dia juga menambahkan, hasil mutasi yang berlangsung saat ini belum tentu akan diterima oleh Bupati dan Wakil Bupati yang baru dengan berbagai pertimbangan.
"Kasian para pejabat yang baru dilantik, hanya beberapa bulan menjabat kembali diganti lagi, ini bisa gaduh," katanya.
"Saya harap mari kira sama sama menjaga stabilitas politik jelang pelantikan. Jangan ada manuver manuver politik yang bisa merusak silaturrahmi," kata Kamaruddin, Senin (10/2/2025).
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Muhammad Arif, saat di hubungi mengatakan surat tugas Nurmayanti untuk menjemput jawaban Kemendagri dan BKN. Ketika ditanya benar tidaknya rencana pengisian pejabat, Muhammad Arif enggan memberikan jawaban.
(MAN)
Berita Terkait

Sulsel
Wabup Sahabuddin Beri Penghargaan ke Tim Pemenangan Sahabat Tani
Wakil Bupati (Wabup) Bantaeng, Sahabuddin didampingi Sekretaris DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bantaeng, Suwardi menyerahkan piagam penghargaan kepada Tim Pemenangan Sahabat Tani.
Kamis, 27 Mar 2025 15:35

Sulsel
Buka GPM Bantaeng, Bupati Uji Nurdin Imbau Partisipasi Masyarakat
Bupati Bantaeng, M. Fathul Fauzy Nurdin bersama Ketua TP PKK Bantaeng, Gunya Paramasukhaputri membuka Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak 24 Kabupaten/Kota Sulsel, di Lapangan Seruni, Rabu, 26 Maret 2025.
Kamis, 27 Mar 2025 09:10

Sulsel
Wujudkan Swasembada Pangan, Bupati Uji Nurdin Cek Serapan Gabah Petani
Bupati Bantaeng, M. Fathul Fauzy Nurdin, terus berkomitmen wujudkan swasembada pangan.
Rabu, 26 Mar 2025 10:32

Sulsel
Bupati Uji Nurdin Serahkan Santunan Jaminan Sosial kepada Penyapu Jalan hingga Nelayan
Bupati Bantaeng, M. Fathul Fauzy Nurdin menyerahkan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan kepada para penerima manfaat di Kantor Bupati Bantaeng, Selasa, 12 Maret 2025.
Selasa, 25 Mar 2025 14:27

Sulsel
Bupati Bantaeng Uji Nurdin Ajak Pegiat Literasi Dalami Sejarah Butta Toa
Bupati Bantaeng, M. Fathul Fauzy Nurdin meminta para pegiat literasi memperdalam sejarah Kabupaten Bantaeng.
Senin, 24 Mar 2025 18:10
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Camat Turatea Diduga Persulit Tanda Tangan Rekomendasi Pencairan Dana Desa
2

Fraksi Revolusi Keadilan Soroti Sikap Camat Turatea Jeneponto
3

Komisi II DPRD Jeneponto RDP Bahas HPP Gabah dan Jagung Kuning
4

Wabup Sahabuddin Beri Penghargaan ke Tim Pemenangan Sahabat Tani
5

Fraksi Golkar DPRD Sulsel Serahkan Paket Ramadan untuk Petugas Kebersihan hingga Satpol PP
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Camat Turatea Diduga Persulit Tanda Tangan Rekomendasi Pencairan Dana Desa
2

Fraksi Revolusi Keadilan Soroti Sikap Camat Turatea Jeneponto
3

Komisi II DPRD Jeneponto RDP Bahas HPP Gabah dan Jagung Kuning
4

Wabup Sahabuddin Beri Penghargaan ke Tim Pemenangan Sahabat Tani
5

Fraksi Golkar DPRD Sulsel Serahkan Paket Ramadan untuk Petugas Kebersihan hingga Satpol PP