Menelisik Dugaan Korupsi BTT BPBD Wajo Tahun 2023 Dari Hasil Temuan BPK
Reza Pahlevi
Kamis, 06 Maret 2025 - 14:07 WIB
Kantor BPBD Wajo. Foto: Istimewa
Belanja Tak Terduga (BTT) Badan Penanggulagan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Wajo tahun anggaran 2023 yang diperuntukkan untuk kegiatan tanggap darurat bencana alam diduga dikorupsi.
Hal itu terungkap dalam temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2023.
Dimana anggaran senilai Rp490.125.000,00 yang diperuntukkan untuk bencana banjir dan angin kencang serta Rp777.252.850,00 untuk bencana alam kekeringan, justru digunakan untuk belanja operasional posko, BBM, uang lelah, pembelian peralatan dan mesin pompa dan dinamo
BPK juga menemukan pertanggungjawaban penanganan darurat bencana kekeringan pada BPBD tidak didukung dengan bukti lengkap dan sah.
Pemeriksaan yang dilakukan secara uji petik terhadap realisasi sebesar Rp777.252.850.000,00 dari total dana BTT yang dikelola oleh BPBD sebesar Rp1.267.377.850,00.
Hasil pemeriksaan terhadap bukti pertanggungjawaban mutasi rekening koran, dan konfirmasi kepada pihak ketiga atas kegiatan penanganan darurat bencana kekeringan dari realisasi anggaran tersebut ditemukan 4 poin masalah.
Pertama, terdapat realisasi belanja yang merupakan belanja modal peruntukannnya tidak terkait dengan penanganan darurat bencana yaitu 2 unit laptop
Hal itu terungkap dalam temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2023.
Dimana anggaran senilai Rp490.125.000,00 yang diperuntukkan untuk bencana banjir dan angin kencang serta Rp777.252.850,00 untuk bencana alam kekeringan, justru digunakan untuk belanja operasional posko, BBM, uang lelah, pembelian peralatan dan mesin pompa dan dinamo
BPK juga menemukan pertanggungjawaban penanganan darurat bencana kekeringan pada BPBD tidak didukung dengan bukti lengkap dan sah.
Pemeriksaan yang dilakukan secara uji petik terhadap realisasi sebesar Rp777.252.850.000,00 dari total dana BTT yang dikelola oleh BPBD sebesar Rp1.267.377.850,00.
Hasil pemeriksaan terhadap bukti pertanggungjawaban mutasi rekening koran, dan konfirmasi kepada pihak ketiga atas kegiatan penanganan darurat bencana kekeringan dari realisasi anggaran tersebut ditemukan 4 poin masalah.
Pertama, terdapat realisasi belanja yang merupakan belanja modal peruntukannnya tidak terkait dengan penanganan darurat bencana yaitu 2 unit laptop