KPU Butuh Rp11,5 Miliar untuk Pelaksanaan PSU Pilwalkot Palopo
Ahmad Muhaimin
Kamis, 06 Maret 2025 - 14:12 WIB
KPU Sulsel menggelar pertemuan dengan Pj Wali Kota Palopo, Firmanza DP di Kantor KPU Provinsi pada Rabu (05/03/2025). Foto: Humas KPU Sulsel
KPU Sulsel menggelar pertemuan dengan Pj Wali Kota Palopo, Firmanza DP di Kantor KPU Provinsi pada Rabu (05/03/2025). Anggaran pemungutan suara ulang (PSU) Pilwalkot juga ikut dibahas dalam agenda ini.
Ketua KPU Sulsel, Hasbullah mengatakan pertemuan tersebut membahas tentang kesiapan KPU dan Pemkot Palopo untuk menggelar PSU Pilwalkot. Termasuk kesiapan anggaran yang akan ditanggung oleh Pemkot.
"Iya, kami juga membahas anggaran tadi. Jadi kami mengusulkan sekira Rp11,5 miliar untuk kebutuhan logistik PSU pemilihan wali kota," kata Hasbullah saat dihubungi pada Rabu (05/03/2025).
Hasbullah menuturkan, anggaran Rp11,5 miliar tersebut sudah mencakup seluruh logistik pemilihan. Mulai dari pendaftaran, suarat suara, badan adhoc dan tungsura (pemungutan dan penghitungan suara).
"Dalam pertemuan tadi, pada prinsipnya, Pemkot Palopo sangat siap soal anggaran yang kami usulkan. Apalagi mereka sudah menyiapkannya bersama dengan DPRD," ujarnya.
Meski begitu, Pemkot Palopo bersama Inspektorat akan melakukan review anggaran. Sebab mereka juga ingin tetap mengikuti instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi.
"Setelah mereka melakukan review, kami akan kembali bertemu dengan Pemkot Palopo untuk melaporkan hasil reviewnya. Tapi pada prinsipnya, mereka siap," jelasnya.
Ketua KPU Sulsel, Hasbullah mengatakan pertemuan tersebut membahas tentang kesiapan KPU dan Pemkot Palopo untuk menggelar PSU Pilwalkot. Termasuk kesiapan anggaran yang akan ditanggung oleh Pemkot.
"Iya, kami juga membahas anggaran tadi. Jadi kami mengusulkan sekira Rp11,5 miliar untuk kebutuhan logistik PSU pemilihan wali kota," kata Hasbullah saat dihubungi pada Rabu (05/03/2025).
Hasbullah menuturkan, anggaran Rp11,5 miliar tersebut sudah mencakup seluruh logistik pemilihan. Mulai dari pendaftaran, suarat suara, badan adhoc dan tungsura (pemungutan dan penghitungan suara).
"Dalam pertemuan tadi, pada prinsipnya, Pemkot Palopo sangat siap soal anggaran yang kami usulkan. Apalagi mereka sudah menyiapkannya bersama dengan DPRD," ujarnya.
Meski begitu, Pemkot Palopo bersama Inspektorat akan melakukan review anggaran. Sebab mereka juga ingin tetap mengikuti instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi.
"Setelah mereka melakukan review, kami akan kembali bertemu dengan Pemkot Palopo untuk melaporkan hasil reviewnya. Tapi pada prinsipnya, mereka siap," jelasnya.