Efisiensi Anggaran, Maros Pilih Rental Kendaraan Dinas untuk Wakil Bupati
Najmi S Limonu
Kamis, 06 Maret 2025 - 14:38 WIB
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Maros, Sam Sophyan. Foto: SINDO Makassar/Najmi S Limonu
Pemerintah Kabupaten Maros menyewa dua unit kendaraan dinas untuk Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Maros, Sam Sophyan, mengatakan, kebijakan ini dipilih sekaitan dengan efisensi anggaran. Hal ini dianggap lebih efisien dari pada pengadaan mobil baru.
Sam Sopyan mengatakan, pemerintah merentalkan dua unit mobil Toyota Zenix dengan tipe yang berbeda. Sistem yang diterapkan tahun ini adalah pola rental kendaraan.
"Tidak ada pengadaan mobil dinas baru untuk Wakil Bupati yang baru. Kami menggunakan pola rental," katanya kepada wartawan, Kamis (6/3/2025).
Dia mengatakan, kendaraan yang dirental untuk Wakil Bupati akan tiba minggu ini.
"Biaya pengadaan mobil baru untuk tipe Zenix bisa mencapai Rp800 juta. Sementara, jika kami merental mobil tersebut dalam satu tahun, biayanya hanya sekitar Rp400 juta," jelasnya.
Dia menambahkan, salah satu keuntungan utama dari sistem rental ini adalah biaya pemeliharaan kendaraan tidak perlu ditanggung oleh pemerintah daerah.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Maros, Sam Sophyan, mengatakan, kebijakan ini dipilih sekaitan dengan efisensi anggaran. Hal ini dianggap lebih efisien dari pada pengadaan mobil baru.
Sam Sopyan mengatakan, pemerintah merentalkan dua unit mobil Toyota Zenix dengan tipe yang berbeda. Sistem yang diterapkan tahun ini adalah pola rental kendaraan.
"Tidak ada pengadaan mobil dinas baru untuk Wakil Bupati yang baru. Kami menggunakan pola rental," katanya kepada wartawan, Kamis (6/3/2025).
Dia mengatakan, kendaraan yang dirental untuk Wakil Bupati akan tiba minggu ini.
"Biaya pengadaan mobil baru untuk tipe Zenix bisa mencapai Rp800 juta. Sementara, jika kami merental mobil tersebut dalam satu tahun, biayanya hanya sekitar Rp400 juta," jelasnya.
Dia menambahkan, salah satu keuntungan utama dari sistem rental ini adalah biaya pemeliharaan kendaraan tidak perlu ditanggung oleh pemerintah daerah.