Komisi B DPRD Sulsel Minta Dinas Koperasi Perhatikan Kebutuhan UMKM
Ahmad Muhaimin
Selasa, 08 April 2025 - 17:33 WIB
Komisi B DPRD Sulsel menggelar rapat kerja membahas LKPJ Gubernur Sulsel akhir tahun anggaran 2024 pada Selasa (08/04/2025). Foto: Humas DPRD Sulsel
Komisi B DPRD Sulsel menggelar rapat kerja membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulsel akhir tahun anggaran 2024 pada Selasa (08/04/2025).
Rapat kerja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi B, Andi Azizah Irma Wahyudiyati, dan dihadiri oleh anggota komisi serta Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel, Ashari Radjamilo, beserta jajarannya.
Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi B DPRD Sulsel, Heriwawan menyoroti penggunaan pagu anggaran Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel sebesar Rp15,7 miliar.
Legislator muda dari Fraksi Demokrat itu menilai bahwa anggaran tersebut tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM.
“Rp10 miliar untuk belanja pegawai, Rp2 miliar untuk perbaikan rest area, dan Rp3 miliar untuk biaya listrik serta air,” ujar Heriwawan yang akrab disapa Wawan.
Ia juga menambahkan bahwa para pelaku UMKM membutuhkan perhatian khusus melalui alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran.
"Saya sudah dua kali reses dan pengawasan, dan di setiap titik UMKM hadir. Mereka ini butuh perhatian. Harus ada langkah teknis untuk mengakomodasi kebutuhan mereka,” tambahnya.
Rapat kerja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi B, Andi Azizah Irma Wahyudiyati, dan dihadiri oleh anggota komisi serta Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel, Ashari Radjamilo, beserta jajarannya.
Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi B DPRD Sulsel, Heriwawan menyoroti penggunaan pagu anggaran Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel sebesar Rp15,7 miliar.
Legislator muda dari Fraksi Demokrat itu menilai bahwa anggaran tersebut tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM.
“Rp10 miliar untuk belanja pegawai, Rp2 miliar untuk perbaikan rest area, dan Rp3 miliar untuk biaya listrik serta air,” ujar Heriwawan yang akrab disapa Wawan.
Ia juga menambahkan bahwa para pelaku UMKM membutuhkan perhatian khusus melalui alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran.
"Saya sudah dua kali reses dan pengawasan, dan di setiap titik UMKM hadir. Mereka ini butuh perhatian. Harus ada langkah teknis untuk mengakomodasi kebutuhan mereka,” tambahnya.