Komisi B DPRD Sulsel Minta Dinas Koperasi Perhatikan Kebutuhan UMKM
Selasa, 08 Apr 2025 17:33

Komisi B DPRD Sulsel menggelar rapat kerja membahas LKPJ Gubernur Sulsel akhir tahun anggaran 2024 pada Selasa (08/04/2025). Foto: Humas DPRD Sulsel
MAKASSAR - Komisi B DPRD Sulsel menggelar rapat kerja membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulsel akhir tahun anggaran 2024 pada Selasa (08/04/2025).
Rapat kerja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi B, Andi Azizah Irma Wahyudiyati, dan dihadiri oleh anggota komisi serta Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel, Ashari Radjamilo, beserta jajarannya.
Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi B DPRD Sulsel, Heriwawan menyoroti penggunaan pagu anggaran Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel sebesar Rp15,7 miliar.
Legislator muda dari Fraksi Demokrat itu menilai bahwa anggaran tersebut tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM.
“Rp10 miliar untuk belanja pegawai, Rp2 miliar untuk perbaikan rest area, dan Rp3 miliar untuk biaya listrik serta air,” ujar Heriwawan yang akrab disapa Wawan.
Ia juga menambahkan bahwa para pelaku UMKM membutuhkan perhatian khusus melalui alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran.
"Saya sudah dua kali reses dan pengawasan, dan di setiap titik UMKM hadir. Mereka ini butuh perhatian. Harus ada langkah teknis untuk mengakomodasi kebutuhan mereka,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel, Ashari Radjamilo, menjelaskan bahwa rest area yang menjadi salah satu fokus anggaran baru diuji coba pada tahun 2023.
Ia mengakui adanya kendala, seperti di rest area Sidrap yang tidak berfungsi optimal dan tutup setelah tiga bulan beroperasi.
Sementara itu di Jeneponto, persoalan air telah diatasi dengan tandon air, dan optimisme meningkat setelah pembangunan masjid di lokasi tersebut hampir rampung.
Rapat kerja ini juga menjadi momentum bagi Komisi B untuk mengevaluasi kinerja triwulan pertama tahun anggaran 2025.
Ketua Komisi B, Andi Azizah Irma Wahyudiyati, menekankan pentingnya evaluasi berkala guna memastikan program yang telah direncanakan berjalan sesuai target.
“Dengan evaluasi ini, kita harapkan OPD dapat memaksimalkan pelaksanaan program mereka sehingga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Andi Azizah.
Rapat diakhiri dengan beberapa rekomendasi strategis untuk meningkatkan kinerja OPD terkait, khususnya dalam mendukung pelaku UMKM di Sulsel.
Rapat kerja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi B, Andi Azizah Irma Wahyudiyati, dan dihadiri oleh anggota komisi serta Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel, Ashari Radjamilo, beserta jajarannya.
Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi B DPRD Sulsel, Heriwawan menyoroti penggunaan pagu anggaran Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel sebesar Rp15,7 miliar.
Legislator muda dari Fraksi Demokrat itu menilai bahwa anggaran tersebut tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM.
“Rp10 miliar untuk belanja pegawai, Rp2 miliar untuk perbaikan rest area, dan Rp3 miliar untuk biaya listrik serta air,” ujar Heriwawan yang akrab disapa Wawan.
Ia juga menambahkan bahwa para pelaku UMKM membutuhkan perhatian khusus melalui alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran.
"Saya sudah dua kali reses dan pengawasan, dan di setiap titik UMKM hadir. Mereka ini butuh perhatian. Harus ada langkah teknis untuk mengakomodasi kebutuhan mereka,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel, Ashari Radjamilo, menjelaskan bahwa rest area yang menjadi salah satu fokus anggaran baru diuji coba pada tahun 2023.
Ia mengakui adanya kendala, seperti di rest area Sidrap yang tidak berfungsi optimal dan tutup setelah tiga bulan beroperasi.
Sementara itu di Jeneponto, persoalan air telah diatasi dengan tandon air, dan optimisme meningkat setelah pembangunan masjid di lokasi tersebut hampir rampung.
Rapat kerja ini juga menjadi momentum bagi Komisi B untuk mengevaluasi kinerja triwulan pertama tahun anggaran 2025.
Ketua Komisi B, Andi Azizah Irma Wahyudiyati, menekankan pentingnya evaluasi berkala guna memastikan program yang telah direncanakan berjalan sesuai target.
“Dengan evaluasi ini, kita harapkan OPD dapat memaksimalkan pelaksanaan program mereka sehingga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Andi Azizah.
Rapat diakhiri dengan beberapa rekomendasi strategis untuk meningkatkan kinerja OPD terkait, khususnya dalam mendukung pelaku UMKM di Sulsel.
(UMI)
Berita Terkait

Sulsel
DPRD Sulsel bersama BPJS Ketenagakerjaan Kompak Kawal Perlindungan Pekerja
Pimpinan dan Anggota DPRD Sulsel menerima audiensi dari Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku, Mintje Wattu.
Rabu, 10 Sep 2025 20:35

Sulsel
DPRD Sulsel Minta Kaji Ulang Anggaran Rp12 Miliar untuk Bangun Taman di CPI
DPRD Sulsel menyoroti rencana pembangunan taman di Center Point of Indonesia (CPI) yang akan dilakukan Pemprov. Sebab anggarannya mencapai Rp12 miliar dalam APBD Perubahan 2025.
Rabu, 10 Sep 2025 18:46

News
Menko Yusril Kunjungi Para Tersangka Kasus Pembakaran Kantor DPRD di Makassar
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra mengunjungi para tersangka kasus kerusuhan dan pembakaran dua gedung DPRD di Makassar
Rabu, 10 Sep 2025 15:23

Ekbis
Pertamina Sulawesi Gelar Pelatihan Keuangan untuk UMKM Peternak Binaan
Program ini tidak hanya fokus pada aspek teknis peternakan, tetapi juga mengajarkan keterampilan penting seperti manajemen usaha dan literasi keuangan.
Rabu, 10 Sep 2025 14:23

Sulsel
Rapat Hingga Larut Malam, DPRD Sulsel Minta Bantuan untuk Petani dan Nelayan Ditambah
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel melaksanakan rapat marathon di ruang rapat Kantor Dinas Bina Marga dan Konstruksi hingga pukul 22.20 larut malam pada (09/09/2025).
Selasa, 09 Sep 2025 23:23
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Dua Komisioner Bawaslu Palopo Terbukti Langgar Kode Etik, Disanksi Peringatan
2

Dari Aksi Massa ke Reshuffle Kabinet Presiden Prabowo
3

Triwarna dan Reclaiming Ruang Politik
4

Jalur Alternatif Bukit Baruga-Leimena Siap Jadi Solusi Kemacetan di Timur Makassar
5

Jaksa Asal Pangkep Nurul Wahida Rifal Raih Gelar Doktor di Universitas Pasundan
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Dua Komisioner Bawaslu Palopo Terbukti Langgar Kode Etik, Disanksi Peringatan
2

Dari Aksi Massa ke Reshuffle Kabinet Presiden Prabowo
3

Triwarna dan Reclaiming Ruang Politik
4

Jalur Alternatif Bukit Baruga-Leimena Siap Jadi Solusi Kemacetan di Timur Makassar
5

Jaksa Asal Pangkep Nurul Wahida Rifal Raih Gelar Doktor di Universitas Pasundan