Komisi B DPRD Sulsel Minta Dinas Koperasi Perhatikan Kebutuhan UMKM

Selasa, 08 Apr 2025 17:33
Komisi B DPRD Sulsel Minta Dinas Koperasi Perhatikan Kebutuhan UMKM
Komisi B DPRD Sulsel menggelar rapat kerja membahas LKPJ Gubernur Sulsel akhir tahun anggaran 2024 pada Selasa (08/04/2025). Foto: Humas DPRD Sulsel
Comment
Share
MAKASSAR - Komisi B DPRD Sulsel menggelar rapat kerja membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulsel akhir tahun anggaran 2024 pada Selasa (08/04/2025).

Rapat kerja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi B, Andi Azizah Irma Wahyudiyati, dan dihadiri oleh anggota komisi serta Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel, Ashari Radjamilo, beserta jajarannya.

Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi B DPRD Sulsel, Heriwawan menyoroti penggunaan pagu anggaran Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel sebesar Rp15,7 miliar.

Legislator muda dari Fraksi Demokrat itu menilai bahwa anggaran tersebut tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM.

“Rp10 miliar untuk belanja pegawai, Rp2 miliar untuk perbaikan rest area, dan Rp3 miliar untuk biaya listrik serta air,” ujar Heriwawan yang akrab disapa Wawan.

Ia juga menambahkan bahwa para pelaku UMKM membutuhkan perhatian khusus melalui alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran.

"Saya sudah dua kali reses dan pengawasan, dan di setiap titik UMKM hadir. Mereka ini butuh perhatian. Harus ada langkah teknis untuk mengakomodasi kebutuhan mereka,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel, Ashari Radjamilo, menjelaskan bahwa rest area yang menjadi salah satu fokus anggaran baru diuji coba pada tahun 2023.

Ia mengakui adanya kendala, seperti di rest area Sidrap yang tidak berfungsi optimal dan tutup setelah tiga bulan beroperasi.

Sementara itu di Jeneponto, persoalan air telah diatasi dengan tandon air, dan optimisme meningkat setelah pembangunan masjid di lokasi tersebut hampir rampung.

Rapat kerja ini juga menjadi momentum bagi Komisi B untuk mengevaluasi kinerja triwulan pertama tahun anggaran 2025.

Ketua Komisi B, Andi Azizah Irma Wahyudiyati, menekankan pentingnya evaluasi berkala guna memastikan program yang telah direncanakan berjalan sesuai target.

“Dengan evaluasi ini, kita harapkan OPD dapat memaksimalkan pelaksanaan program mereka sehingga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Andi Azizah.

Rapat diakhiri dengan beberapa rekomendasi strategis untuk meningkatkan kinerja OPD terkait, khususnya dalam mendukung pelaku UMKM di Sulsel.
(UMI)
Berita Terkait
Anwar Purnomo Apresiasi Rencana Pusat Alihkan Status PPPK ke Penuh Waktu
Sulsel
Anwar Purnomo Apresiasi Rencana Pusat Alihkan Status PPPK ke Penuh Waktu
Komisi A DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menyambut positif wacana kebijakan pemerintah pusat yang akan mengalihkan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu.
Kamis, 19 Nov 2026 17:01
Dua Hari Berdebat, Abd Rahman Berhasil Perjuangkan Rp48,6 Miliar untuk Jalan dan Jembatan di Bantaeng
Sulsel
Dua Hari Berdebat, Abd Rahman Berhasil Perjuangkan Rp48,6 Miliar untuk Jalan dan Jembatan di Bantaeng
Abd Rahman berhasil mengamankan dan memperjuangkan anggaran sebesar Rp48,6 miliar untuk Bantaeng dalam rapat kerja Pembahasan Ranperda tentang APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2027.
Kamis, 19 Nov 2026 15:52
PW Fatayat NU Sulsel bersama PB PKB Bahas Tantangan Kesejahteraan Perempuan dan Anak
Sulsel
PW Fatayat NU Sulsel bersama PB PKB Bahas Tantangan Kesejahteraan Perempuan dan Anak
Pengurus PW Fatayat NU Sulsel periode 2026–2031 melakukan silaturahim dan audiensi dengan Fadhilah Fahriana, Ketua Perempuan Bangsa PKB sekaligus Anggota DPRD Sulsel di Ruang Rapat Fraksi PKB, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada Rabu (18/11/2026).
Kamis, 19 Nov 2026 11:34
Abdul Rahman Minta Pemprov Perhatikan Bantaeng, Jangan Dianaktirikan
Sulsel
Abdul Rahman Minta Pemprov Perhatikan Bantaeng, Jangan Dianaktirikan
Sekretaris Komisi D DPRD Sulsel, Abdul Rahman menyoroti Kabupaten Bantaeng yang menurutnya hampir tidak tersentuh program pembangunan Pemerintah Provinsi Sulsel dalam beberapa tahun terakhir.
Rabu, 18 Nov 2026 12:45
DPRD Sulsel Rapat Tertutup Bahas Pokir Bermasalah Hasil Temuan KPK
Sulsel
DPRD Sulsel Rapat Tertutup Bahas Pokir Bermasalah Hasil Temuan KPK
DPRD Sulsel menggelar rapat tertutup bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Inspektorat dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi di kantor sementara dewan pada Selasa (17/11/2026).
Selasa, 17 Nov 2026 19:28
Berita Terbaru