DPRD Sulsel Soroti Pengadaan Ternak yang Kerap Alami Keterlambatan Pengiriman
Ahmad Muhaimin
Rabu, 09 April 2025 - 15:06 WIB
Komisi B DPRD Sulsel menggelar rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur akhir tahun anggaran 2024 serta evaluasi triwulan I tahun anggaran 2025 pada Rabu (09/04/2025).
Komisi B DPRD Sulsel menggelar rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur akhir tahun anggaran 2024 serta evaluasi triwulan I tahun anggaran 2025 pada Rabu (09/04/2025).
Dalam rapat ini, turut hadir beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, termasuk Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sulsel.
Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi B DPRD Sulsel, Andi Azizah Irma Wahyudiyati, mempertanyakan kebijakan pengadaan ternak yang dinilai memiliki sejumlah kendala.
Salah satu isu yang diangkat adalah jarak pengadaan sapi yang disebutkan berasal dari Papua, sehingga menyebabkan keterlambatan pengiriman.
“Kenapa kalau sapi itu jauh sekali kita ambil, ada yang dari Papua kalau tidak salah waktu itu, sehingga ada keterlambatan pengiriman,” kata Irma.
Ia juga menyoroti keluhan dari masyarakat Toraja terkait kerbau yang menjadi komoditas penting. Irma menyebut, ada beberapa kerbau dari pihak ketiga yang tidak bisa masuk ke Sulsel.
"Bahkan, ada kerbau yang sudah sampai tetapi disuruh kembali ke daerah asal karena alasan potensi penyakit. Namun, ada juga yang lolos. Ini yang menjadi pertanyaan: kenapa si A lolos dan si B tidak? Apakah ada solusi? Jika memang harus karantina, berapa lama waktu yang diperlukan?,” tanyanya.
Dalam rapat ini, turut hadir beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, termasuk Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sulsel.
Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi B DPRD Sulsel, Andi Azizah Irma Wahyudiyati, mempertanyakan kebijakan pengadaan ternak yang dinilai memiliki sejumlah kendala.
Salah satu isu yang diangkat adalah jarak pengadaan sapi yang disebutkan berasal dari Papua, sehingga menyebabkan keterlambatan pengiriman.
“Kenapa kalau sapi itu jauh sekali kita ambil, ada yang dari Papua kalau tidak salah waktu itu, sehingga ada keterlambatan pengiriman,” kata Irma.
Ia juga menyoroti keluhan dari masyarakat Toraja terkait kerbau yang menjadi komoditas penting. Irma menyebut, ada beberapa kerbau dari pihak ketiga yang tidak bisa masuk ke Sulsel.
"Bahkan, ada kerbau yang sudah sampai tetapi disuruh kembali ke daerah asal karena alasan potensi penyakit. Namun, ada juga yang lolos. Ini yang menjadi pertanyaan: kenapa si A lolos dan si B tidak? Apakah ada solusi? Jika memang harus karantina, berapa lama waktu yang diperlukan?,” tanyanya.