DPRD Sulsel Soroti Pengadaan Ternak yang Kerap Alami Keterlambatan Pengiriman
Rabu, 09 Apr 2025 15:06
Komisi B DPRD Sulsel menggelar rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur akhir tahun anggaran 2024 serta evaluasi triwulan I tahun anggaran 2025 pada Rabu (09/04/2025).
MAKASSAR - Komisi B DPRD Sulsel menggelar rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur akhir tahun anggaran 2024 serta evaluasi triwulan I tahun anggaran 2025 pada Rabu (09/04/2025).
Dalam rapat ini, turut hadir beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, termasuk Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sulsel.
Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi B DPRD Sulsel, Andi Azizah Irma Wahyudiyati, mempertanyakan kebijakan pengadaan ternak yang dinilai memiliki sejumlah kendala.
Salah satu isu yang diangkat adalah jarak pengadaan sapi yang disebutkan berasal dari Papua, sehingga menyebabkan keterlambatan pengiriman.
“Kenapa kalau sapi itu jauh sekali kita ambil, ada yang dari Papua kalau tidak salah waktu itu, sehingga ada keterlambatan pengiriman,” kata Irma.
Ia juga menyoroti keluhan dari masyarakat Toraja terkait kerbau yang menjadi komoditas penting. Irma menyebut, ada beberapa kerbau dari pihak ketiga yang tidak bisa masuk ke Sulsel.
"Bahkan, ada kerbau yang sudah sampai tetapi disuruh kembali ke daerah asal karena alasan potensi penyakit. Namun, ada juga yang lolos. Ini yang menjadi pertanyaan: kenapa si A lolos dan si B tidak? Apakah ada solusi? Jika memang harus karantina, berapa lama waktu yang diperlukan?,” tanyanya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sulsel, drh. Nurlina Saking menjelaskan bahwa jalur distribusi ternak, seperti sapi, hanya dibuka dari wilayah NTT, NTB, dan Maluku.
“Sumatera kami tutup karena ada wabah penyakit kulit berbenjol (lumpy skin disease/LSD). Sumatera secara keseluruhan berstatus merah dan kuning, sementara Sulsel masih hijau,” jelas Nurlina.
Ia juga menyoroti tantangan yang dihadapi para pengusaha ternak yang membeli sapi di Sumatera.
Menurutnya, aplikasi online Kementerian Pertanian untuk pengajuan izin distribusi sudah terkunci akibat status wabah di wilayah tersebut.
“Beberapa pengusaha mencoba jalur distribusi dari Sumatera ke Surabaya, lalu ke Sulawesi, tetapi tetap tertutup. Begitu pula jalur Sumatera ke Kalimantan, lalu ke Sulawesi, juga tidak memungkinkan,” tambahnya.
Nurlina mengingatkan bahwa Sulsel masih menghadapi berbagai wabah ternak.
"Sejak 2022, kita sudah berhadapan dengan penyakit mulut dan kuku yang tingkat penyebarannya sangat cepat. Belum lagi wabah Jembrana yang khusus menyerang sapi Bali, sedangkan Sulsel merupakan provinsi dengan populasi sapi Bali terbesar,” ungkapnya.
Rapat tersebut menghasilkan beberapa masukan terkait perlunya perbaikan jalur distribusi dan pengawasan kesehatan hewan agar komoditas ternak tidak hanya aman dikonsumsi tetapi juga terdistribusi tepat waktu.
Dalam rapat ini, turut hadir beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, termasuk Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sulsel.
Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi B DPRD Sulsel, Andi Azizah Irma Wahyudiyati, mempertanyakan kebijakan pengadaan ternak yang dinilai memiliki sejumlah kendala.
Salah satu isu yang diangkat adalah jarak pengadaan sapi yang disebutkan berasal dari Papua, sehingga menyebabkan keterlambatan pengiriman.
“Kenapa kalau sapi itu jauh sekali kita ambil, ada yang dari Papua kalau tidak salah waktu itu, sehingga ada keterlambatan pengiriman,” kata Irma.
Ia juga menyoroti keluhan dari masyarakat Toraja terkait kerbau yang menjadi komoditas penting. Irma menyebut, ada beberapa kerbau dari pihak ketiga yang tidak bisa masuk ke Sulsel.
"Bahkan, ada kerbau yang sudah sampai tetapi disuruh kembali ke daerah asal karena alasan potensi penyakit. Namun, ada juga yang lolos. Ini yang menjadi pertanyaan: kenapa si A lolos dan si B tidak? Apakah ada solusi? Jika memang harus karantina, berapa lama waktu yang diperlukan?,” tanyanya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sulsel, drh. Nurlina Saking menjelaskan bahwa jalur distribusi ternak, seperti sapi, hanya dibuka dari wilayah NTT, NTB, dan Maluku.
“Sumatera kami tutup karena ada wabah penyakit kulit berbenjol (lumpy skin disease/LSD). Sumatera secara keseluruhan berstatus merah dan kuning, sementara Sulsel masih hijau,” jelas Nurlina.
Ia juga menyoroti tantangan yang dihadapi para pengusaha ternak yang membeli sapi di Sumatera.
Menurutnya, aplikasi online Kementerian Pertanian untuk pengajuan izin distribusi sudah terkunci akibat status wabah di wilayah tersebut.
“Beberapa pengusaha mencoba jalur distribusi dari Sumatera ke Surabaya, lalu ke Sulawesi, tetapi tetap tertutup. Begitu pula jalur Sumatera ke Kalimantan, lalu ke Sulawesi, juga tidak memungkinkan,” tambahnya.
Nurlina mengingatkan bahwa Sulsel masih menghadapi berbagai wabah ternak.
"Sejak 2022, kita sudah berhadapan dengan penyakit mulut dan kuku yang tingkat penyebarannya sangat cepat. Belum lagi wabah Jembrana yang khusus menyerang sapi Bali, sedangkan Sulsel merupakan provinsi dengan populasi sapi Bali terbesar,” ungkapnya.
Rapat tersebut menghasilkan beberapa masukan terkait perlunya perbaikan jalur distribusi dan pengawasan kesehatan hewan agar komoditas ternak tidak hanya aman dikonsumsi tetapi juga terdistribusi tepat waktu.
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
Abdul Rahman Minta Pemprov Perhatikan Bantaeng, Jangan Dianaktirikan
Sekretaris Komisi D DPRD Sulsel, Abdul Rahman menyoroti Kabupaten Bantaeng yang menurutnya hampir tidak tersentuh program pembangunan Pemerintah Provinsi Sulsel dalam beberapa tahun terakhir.
Rabu, 18 Nov 2026 12:45
Sulsel
DPRD Sulsel Rapat Tertutup Bahas Pokir Bermasalah Hasil Temuan KPK
DPRD Sulsel menggelar rapat tertutup bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Inspektorat dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi di kantor sementara dewan pada Selasa (17/11/2026).
Selasa, 17 Nov 2026 19:28
Sulsel
Puas Hasil MYP di Gowa, LBK Ajak Warga Ikut Merawat Jalan Bu'rung-bu'rung-Bili'-Bili'
Anggota Komisi D DPRD Sulawesi Selatan, Lukman B Kady (LBK) mengapresiasi kualitas pekerjaan jalan melalui program multi years project (MYP) di ruas Bu'rung-bu'rung-Bili'-Bili', Kabupaten Gowa, yang kini telah rampung dan diresmikan.
Kamis, 22 Okt 2026 16:47
Sulsel
Paripurna HUT Sulsel ke-357, Keluhan Rakyat Harus Jadi Pelecut Pembangunan Sulsel
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-357 Sulsel.
Senin, 19 Okt 2026 14:27
Sulsel
Diwakili Ketua Fraksi Demokrat Sulsel, Appi Resmi Ambil Formulir Pendaftaran Musda
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menjadi bakal calon pertama yang mengambil formulir maju di musyawarah daerah (Musda) Demokrat Sulsel.
Kamis, 15 Okt 2026 13:25
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
XLSMART Raup Pendapatan Rp35,77 Triliun, Laba Bersih Melonjak 94 Persen
2
Vale Indonesia Rombak Jajaran Komisaris dan Direksi, Ini Susunan Terbarunya
3
Tompobulu Raih Pin Emas, Jadi Kecamatan Tercepat dan Tertinggi Capaian PBB di Gowa
4
Dukung Pemulihan Aktivitas Pasar Pa’Baeng-Baeng Pascakebakaran, Adira Finance Dampingi 36 Pedagang
5
Vale Indonesia IGP Pomalaa Raih Penghargaan Pelindungan Pekerja Perempuan
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
XLSMART Raup Pendapatan Rp35,77 Triliun, Laba Bersih Melonjak 94 Persen
2
Vale Indonesia Rombak Jajaran Komisaris dan Direksi, Ini Susunan Terbarunya
3
Tompobulu Raih Pin Emas, Jadi Kecamatan Tercepat dan Tertinggi Capaian PBB di Gowa
4
Dukung Pemulihan Aktivitas Pasar Pa’Baeng-Baeng Pascakebakaran, Adira Finance Dampingi 36 Pedagang
5
Vale Indonesia IGP Pomalaa Raih Penghargaan Pelindungan Pekerja Perempuan