Tak Ingin Ada Anak Putus Sekolah, DPRD Sulsel dan Disdik Bahas 600 Siswa Belum Terakomodir

MAKASSAR - Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan bersama Dinas Pendidikan membahas solusi bagi 600 lulusan SMP yang belum tertampung di SMA Negeri.

Rapat digelar di gedung DPRD Sulsel, Senin (11/8/2025), dipimpin Sekretaris Komisi E, dr. Fadli Ananda, dan dihadiri sejumlah anggota DPRD Sulsel serta Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Andi Iqbal Najamuddin.

Anggota Komisi E, Andi Nirawati mengatakan pihaknya meminta data lengkap terkait siswa yang belum terakomodasi agar pembahasan tidak terpotong-potong.

Menurutnya, transparansi data diperlukan untuk peningkatan kualitas pendidikan dan pengelolaan kurikulum.

Ia menjelaskan, Dinas Pendidikan diharapkan mendorong sekolah swasta yang ingin membantu menampung siswa agar mengajukan proposal pembangunan sarana dan prasarana (sarpras).

“Sekolah swasta yang berpartisipasi akan dibantu pembangunan sarprasnya agar bisa menampung anak-anak yang tidak tertampung di negeri,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Andi Iqbal Najamuddin, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan sekolah swasta untuk menerima siswa yang tidak tertampung di negeri. Namun, masih ada sebagian siswa yang memilih menunggu peluang masuk SMA Negeri.

"Peluang itu ada, karena ada kebijakan penambahan jumlah siswa per kelas dari 36 menjadi 40 orang. Di Makassar, bahkan ada yang menambah hingga 50 orang per kelas. Tapi penambahan ini harus mendapat persetujuan pusat. Kami sudah mengirim surat dan mungkin pekan ini jawabannya keluar. Intinya, tidak boleh ada anak yang tidak sekolah,” tegasnya.

Iqbal menambahkan, setelah kebijakan penambahan kapasitas disetujui, Dinas Pendidikan akan segera mendistribusikan siswa yang belum tertampung.

"Kami optimistis semua siswa bisa mendapatkan sekolah,” pungkasnya.