Mesin Sering Rusak! DPRD Sulsel Minta Segera Ganti KMP Balibo untuk Penyeberangan Bira-Pamatata

Senin, 02 Feb 2026 20:34
Mesin Sering Rusak! DPRD Sulsel Minta Segera Ganti KMP Balibo untuk Penyeberangan Bira-Pamatata
Komisi D DPRD Sulsel menggelar RDP terkait kondisi dan fasilitas Pelabuhan Penyeberangan Bira di Gendung Sementara DPRD Sulsel pada Senin (02/02/2026). Foto: Muhaimin
Comment
Share
MAKASSAR - Komisi D DPRD Sulsel mengusulkan penambahan dan pergantian armada kapal untuk penyeberangan Bira-Pamatata. Kebijakan ini diperlukan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid mengatakan RDP kali ini menghasilkan sejumlah rekomendasi. Salah satunya, meminta penambahan armada, untuk penyeberangan Bira-Pamatata.

"Meminta kepada Gubernur Sulawesi Selatan agar supaya, bermohon kepada Kementerian untuk menambah kapal penyeberangan antar pulau ini," kata Kadir saat ditemui usai RDP.

"Karena dengan rutinitas yang ada, dua kapal antara Bira dan Pamatata sangat kurang, perlu ada penambahan kapal," ujarnya.

Kadir menuturkan dalam RDP, ada pengusulan penggantian satu armada yakni KMP Balibo. Disepakati, bahwa jenis kapal ini diganti oleh KMP Awu-awu.

"Kapal KMP Balibo sudah sering rusak, rusak mesin dan segala macam, jadi perlu ada relokasi. Diusulkan tadi, baiknya diganti dengan KMP Awu-awu," bebernya.

Politisi Golkar ini menuturkan, perbaikan Pelabuhan Penyeberangan Bira mendesak untuk diperbaiki. Fasilitasnya perlu direvitalisasi demi kenyamanan para penumpang.

"Jadi Pelabuhan Bira sangat memprihatinkan infrastrukturnya, termasuk penerangannya tidak ada, kalua malam gelap gulita, jalannya berlubang-lubang. Tidak layak sama sekali. Perlu juga ada pagar keliling, fender Pelabuhan Bira sendiri perlu dibenahi," jelasnya.

Makanya Komisi D meminta Dinas Perhubungan untuk membuat Nota Dinas kepada Gubernur Sulsel untuk mempercepat perbaikan ini. Kadir bilang, rekomendasi ini tak bisa menunggu hingga APBD Pokok 2026.

"Tidak bisa menunggu di penganggaran selanjutnya, harus ada kebijakan riil untuk memaksimalkan pelayanan di sana," jelasnya.

ASDP Regional IV Makassar dan ASDP Cabang Selayar yang punya kewenangan terkait pergantian kapal menolak berkomentar.
(UMI)
Berita Terkait
Anwar Purnomo Apresiasi Rencana Pusat Alihkan Status PPPK ke Penuh Waktu
Sulsel
Anwar Purnomo Apresiasi Rencana Pusat Alihkan Status PPPK ke Penuh Waktu
Komisi A DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menyambut positif wacana kebijakan pemerintah pusat yang akan mengalihkan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu.
Kamis, 19 Nov 2026 17:01
Dua Hari Berdebat, Abd Rahman Berhasil Perjuangkan Rp48,6 Miliar untuk Jalan dan Jembatan di Bantaeng
Sulsel
Dua Hari Berdebat, Abd Rahman Berhasil Perjuangkan Rp48,6 Miliar untuk Jalan dan Jembatan di Bantaeng
Abd Rahman berhasil mengamankan dan memperjuangkan anggaran sebesar Rp48,6 miliar untuk Bantaeng dalam rapat kerja Pembahasan Ranperda tentang APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2027.
Kamis, 19 Nov 2026 15:52
PW Fatayat NU Sulsel bersama PB PKB Bahas Tantangan Kesejahteraan Perempuan dan Anak
Sulsel
PW Fatayat NU Sulsel bersama PB PKB Bahas Tantangan Kesejahteraan Perempuan dan Anak
Pengurus PW Fatayat NU Sulsel periode 2026–2031 melakukan silaturahim dan audiensi dengan Fadhilah Fahriana, Ketua Perempuan Bangsa PKB sekaligus Anggota DPRD Sulsel di Ruang Rapat Fraksi PKB, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada Rabu (18/11/2026).
Kamis, 19 Nov 2026 11:34
Abdul Rahman Minta Pemprov Perhatikan Bantaeng, Jangan Dianaktirikan
Sulsel
Abdul Rahman Minta Pemprov Perhatikan Bantaeng, Jangan Dianaktirikan
Sekretaris Komisi D DPRD Sulsel, Abdul Rahman menyoroti Kabupaten Bantaeng yang menurutnya hampir tidak tersentuh program pembangunan Pemerintah Provinsi Sulsel dalam beberapa tahun terakhir.
Rabu, 18 Nov 2026 12:45
DPRD Sulsel Rapat Tertutup Bahas Pokir Bermasalah Hasil Temuan KPK
Sulsel
DPRD Sulsel Rapat Tertutup Bahas Pokir Bermasalah Hasil Temuan KPK
DPRD Sulsel menggelar rapat tertutup bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Inspektorat dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi di kantor sementara dewan pada Selasa (17/11/2026).
Selasa, 17 Nov 2026 19:28
Berita Terbaru