Banjir Tahunan Hantui Perumnas Antang, Warga Ngadu ke DPRD Sulsel Minta Cari Solusi

MAKASSAR - Warga Blok 10 Perumnas Antang, Kota Makassar, mengadu ke DPRD Sulawesi Selatan terkait banjir yang tak kunjung tertangani di wilayah mereka. Aduan tersebut disampaikan melalui Forum Komunikasi Korban Banjir Blok 10 pada Senin (11/8/2025).

Salah satu warga, Andi Basriadi Nur, menyampaikan bahwa persoalan banjir kerap menjadi isu kampanye, namun hingga kini belum ada penanganan yang nyata. Padahal, setiap tahun wilayah mereka selalu dilanda banjir.

“Isu banjir selalu jadi bahan kampanye, tapi tidak ada realisasi. Kami meminta solusi konkret,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRD Sulsel.

Ia menambahkan, warga kini sudah mulai mempersiapkan diri sejak Agustus untuk mengantisipasi datangnya banjir, termasuk dengan menaikkan barang-barang ke tempat yang lebih tinggi.

"Agustus ini kami sudah mulai bersiap-siap, menaikkan barang-barang agar tidak terendam,” lanjutnya.

Menurut Andi, bantuan dari pemerintah sejauh ini masih terbatas. Bantuan seperti makanan dan minuman hanya diberikan kepada warga yang rumahnya terendam, sementara banyak warga lain yang juga terdampak namun luput dari perhatian.

“Tidak ada akses keluar. Bantuan hanya diberikan kepada warga yang rumahnya terendam, padahal banyak yang terdampak tapi tidak mendapatkan bantuan,” tuturnya.

Ia meminta DPRD Sulsel turun langsung ke lokasi dan memberikan perhatian khusus terhadap penanganan banjir di Blok 10.

“Jangan biarkan kami terus mengungsi setiap kali banjir datang. Tolong beri kami perhatian,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Zul Ariffin, mengungkapkan bahwa desain tanggul penahan banjir untuk wilayah Manggala—termasuk Blok 10 Perumnas Antang—sebenarnya sudah disusun sejak 2021. Namun, pelaksanaannya terhambat oleh masalah anggaran.

“Tanggul sepanjang 5,2 kilometer telah kami desain untuk mencegah air masuk ke wilayah Blok 10. Usulan pembangunan sudah kami sampaikan ke kementerian, tetapi realisasinya tertunda karena kendala pembiayaan,” jelas Zul.

Ia juga memaparkan bahwa wilayah Blok 10 dan Kodam III kerap terdampak banjir parah karena tingginya debit air dari hulu. Kondisi tersebut diperparah dengan semakin berkurangnya daerah resapan akibat penimbunan lahan oleh pengembang.

“Daerah resapan semakin berkurang karena banyak lahan yang ditimbun. Akibatnya, limpasan air langsung mengalir ke permukiman,” terangnya.

Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid, mengatakan bahwa dalam RDP tersebut belum ditemukan solusi konkret karena penanganan banjir memerlukan kerja sama lintas sektor, baik dari pemerintah kota, provinsi, hingga pemerintah pusat.

“Warga Blok 10 juga akan melakukan RDP dengan Pemerintah Kota Makassar, karena wilayah itu masuk dalam administrasi Kota Makassar,” ujarnya.

Meski demikian, Kadir menyatakan akan menyampaikan permasalahan tersebut kepada Gubernur Sulsel, mengingat wilayah Blok 10 berada dekat dengan perbatasan Kabupaten Maros dan Gowa.

“Kami akan sampaikan ke Gubernur agar bisa mencarikan solusi. Kami akan berusaha semaksimal mungkin,” pungkasnya.