DPRD Sulsel Geram! 8 Kota dan Kabupaten Tak Tersentuh Preservasi Jalan Multiyears
Senin, 11 Agu 2025 17:23
Komisi D menggelar rapat bersama dengan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi membahas program 5 paket fisik preservasi jalan tahun 2025 di Gedung DPRD Sulsel pada Senin (11/08/2025). Foto: IST
MAKASSAR - Komisi D menggelar rapat bersama dengan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi serta Bappelitbangda membahas program 5 paket fisik preservasi jalan tahun 2025 dengan skema multiyears di Gedung DPRD Sulsel pada Senin (11/08/2025).
Pada paket 1, ruas jalan yang diperbaiki meliputi Kota Makassar, Gowa, Sinjai dan Bulukumba dengan total anggaran Rp539.254.560.000.
Pada paket 2, ruas jalan yang diperbaiki meliputi Gowa, Makassar, Takalar dan Jeneponto yang anggarannya mencapai Rp292.432.191.000.
Paket 3 ruas jalan yang diperbaiki ialah Kabupaten Pinrang, Enrekang, Sidrap, Soppeng, Barru dan Tana Toraja dengan anggaran Rp528.935.790.000.
Pada paket 4, penanganan preservasi jalan meliputi Barru, Soppeng, Wajo dan Bone dengan anggaran Rp681.747.077.000. Sedang paket 5 menangani Bone, Soppeng, Pangkep dan Barru yang akan menghabiskan anggaran Rp417.704.883.000.
Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid menyampaikan lima paket preservasi jalan menunjukkan ketidakadilan dan ketidakpemerataan pembangunan. Ada delapan kabupaten/kota yang tidak tersentuh perbaikan jalan dengan skema multiyears ini.
"Jadi yang tidak mendapatkan (preservasi jalan multiyears) ialah semua Luwu Raya, Toraja Utara, Bantaeng, Selayar, Maros. Itulah yang namanya ketidakadilan," ucap Kadir.
Anggota Komisi D DPRD Sulsel, Esra Lamban melayangkan protes keras terhadap lima paket jalan ini. Ia mempertanyakan kenapa Dapilnya Luwu Raya dan Toraja tidak masuk dalam preservasi jalan multiyears ini.
"Ada apa ini, sampai (wilayah) kami tidak dapat. Tolong dijelaskan," kata Esra Lamban.
Politisi PDIP ini meminta penjelasan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi serta Bappeda alasan Luwu Raya dan sejumlah daerah lainnya tidak kebagian paket preservasi jalan. Sehingga Esra memiliki alasan ketika nanti menjelaskannya ke masyarakat di Dapilnya.
"Masa sampai hatinya bapak ibu ini menyusun ini barang-barang, (wilayah) kita tidak ada di dalam. Padahal ini uang Rp2,3 triliun bisa dibagi ibu. Bisa dibagi. Sedangkan uang Rp100 ribu saja bisa dibagi ibu, apalagi ini uang Rp2,3 triliun, bukan uang sedikit. Kok tega-teganya," ujar Esra Lamba.
Dia mengaku, paket preservasi jalan ini perlu diperjuangkan sebab bakal dianggarkan di APBD. Esra tak mau menunggu Inpres Dana Desa dari APBN yang tidak pasti kapan turunnya.
Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Pemprov Sulsel, Astina Abbas mengungkapkan pihaknya tetap memberikan perhatian terhadap Luwu Raya. Sekalipun ruas jalan provinsi tak masuk dalam preservasi jalan multiyears ini.
"Sekarang ini sudah terkontrak DBH sawit, kemudian 35 kilo mau ditangani dan ada 3 buah jembatan (mau dibangun/diperbaiki). Progresnya dari balai sudah 76%, sambil menunggu izin lingkungannya. Karena kalua harus melebarkan, maka harus ada izin dari kementerian," terang Astina.
Plt Kepala Bappelitbangda Pemprov Sulsel, Muh Saleh menyampaikan program 5 paket fisik preservasi jalan multiyears ini bukan satu-satunya jalan untuk memperbaiki jalan di Luwu Raya. Masih ada cara lain yang bisa ditempuh.
"Jadi ini bukan satu-satunya cara untuk melakukan penanganan di ruas jalan di Luwu Raya. InsyaAllah, Pemeritan Provinsi Sulawesi Selatan punya komitmen dalam perencanaan lima tahun kedepan," bebernya.
"Mulai dari 2026, kita sudah melihat kondisi konstruksi RPJMD kita, sudah mengarahkan penanganan bahwa belanja modal 40 persen untuk penanganan jalan. Komitmen ini kita bangun," tandasnya.
Pada paket 1, ruas jalan yang diperbaiki meliputi Kota Makassar, Gowa, Sinjai dan Bulukumba dengan total anggaran Rp539.254.560.000.
Pada paket 2, ruas jalan yang diperbaiki meliputi Gowa, Makassar, Takalar dan Jeneponto yang anggarannya mencapai Rp292.432.191.000.
Paket 3 ruas jalan yang diperbaiki ialah Kabupaten Pinrang, Enrekang, Sidrap, Soppeng, Barru dan Tana Toraja dengan anggaran Rp528.935.790.000.
Pada paket 4, penanganan preservasi jalan meliputi Barru, Soppeng, Wajo dan Bone dengan anggaran Rp681.747.077.000. Sedang paket 5 menangani Bone, Soppeng, Pangkep dan Barru yang akan menghabiskan anggaran Rp417.704.883.000.
Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid menyampaikan lima paket preservasi jalan menunjukkan ketidakadilan dan ketidakpemerataan pembangunan. Ada delapan kabupaten/kota yang tidak tersentuh perbaikan jalan dengan skema multiyears ini.
"Jadi yang tidak mendapatkan (preservasi jalan multiyears) ialah semua Luwu Raya, Toraja Utara, Bantaeng, Selayar, Maros. Itulah yang namanya ketidakadilan," ucap Kadir.
Anggota Komisi D DPRD Sulsel, Esra Lamban melayangkan protes keras terhadap lima paket jalan ini. Ia mempertanyakan kenapa Dapilnya Luwu Raya dan Toraja tidak masuk dalam preservasi jalan multiyears ini.
"Ada apa ini, sampai (wilayah) kami tidak dapat. Tolong dijelaskan," kata Esra Lamban.
Politisi PDIP ini meminta penjelasan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi serta Bappeda alasan Luwu Raya dan sejumlah daerah lainnya tidak kebagian paket preservasi jalan. Sehingga Esra memiliki alasan ketika nanti menjelaskannya ke masyarakat di Dapilnya.
"Masa sampai hatinya bapak ibu ini menyusun ini barang-barang, (wilayah) kita tidak ada di dalam. Padahal ini uang Rp2,3 triliun bisa dibagi ibu. Bisa dibagi. Sedangkan uang Rp100 ribu saja bisa dibagi ibu, apalagi ini uang Rp2,3 triliun, bukan uang sedikit. Kok tega-teganya," ujar Esra Lamba.
Dia mengaku, paket preservasi jalan ini perlu diperjuangkan sebab bakal dianggarkan di APBD. Esra tak mau menunggu Inpres Dana Desa dari APBN yang tidak pasti kapan turunnya.
Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Pemprov Sulsel, Astina Abbas mengungkapkan pihaknya tetap memberikan perhatian terhadap Luwu Raya. Sekalipun ruas jalan provinsi tak masuk dalam preservasi jalan multiyears ini.
"Sekarang ini sudah terkontrak DBH sawit, kemudian 35 kilo mau ditangani dan ada 3 buah jembatan (mau dibangun/diperbaiki). Progresnya dari balai sudah 76%, sambil menunggu izin lingkungannya. Karena kalua harus melebarkan, maka harus ada izin dari kementerian," terang Astina.
Plt Kepala Bappelitbangda Pemprov Sulsel, Muh Saleh menyampaikan program 5 paket fisik preservasi jalan multiyears ini bukan satu-satunya jalan untuk memperbaiki jalan di Luwu Raya. Masih ada cara lain yang bisa ditempuh.
"Jadi ini bukan satu-satunya cara untuk melakukan penanganan di ruas jalan di Luwu Raya. InsyaAllah, Pemeritan Provinsi Sulawesi Selatan punya komitmen dalam perencanaan lima tahun kedepan," bebernya.
"Mulai dari 2026, kita sudah melihat kondisi konstruksi RPJMD kita, sudah mengarahkan penanganan bahwa belanja modal 40 persen untuk penanganan jalan. Komitmen ini kita bangun," tandasnya.
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
Anwar Purnomo Apresiasi Rencana Pusat Alihkan Status PPPK ke Penuh Waktu
Komisi A DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menyambut positif wacana kebijakan pemerintah pusat yang akan mengalihkan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu.
Kamis, 19 Nov 2026 17:01
Sulsel
Dua Hari Berdebat, Abd Rahman Berhasil Perjuangkan Rp48,6 Miliar untuk Jalan dan Jembatan di Bantaeng
Abd Rahman berhasil mengamankan dan memperjuangkan anggaran sebesar Rp48,6 miliar untuk Bantaeng dalam rapat kerja Pembahasan Ranperda tentang APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2027.
Kamis, 19 Nov 2026 15:52
Sulsel
PW Fatayat NU Sulsel bersama PB PKB Bahas Tantangan Kesejahteraan Perempuan dan Anak
Pengurus PW Fatayat NU Sulsel periode 2026–2031 melakukan silaturahim dan audiensi dengan Fadhilah Fahriana, Ketua Perempuan Bangsa PKB sekaligus Anggota DPRD Sulsel di Ruang Rapat Fraksi PKB, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada Rabu (18/11/2026).
Kamis, 19 Nov 2026 11:34
Sulsel
Abdul Rahman Minta Pemprov Perhatikan Bantaeng, Jangan Dianaktirikan
Sekretaris Komisi D DPRD Sulsel, Abdul Rahman menyoroti Kabupaten Bantaeng yang menurutnya hampir tidak tersentuh program pembangunan Pemerintah Provinsi Sulsel dalam beberapa tahun terakhir.
Rabu, 18 Nov 2026 12:45
Sulsel
DPRD Sulsel Rapat Tertutup Bahas Pokir Bermasalah Hasil Temuan KPK
DPRD Sulsel menggelar rapat tertutup bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Inspektorat dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi di kantor sementara dewan pada Selasa (17/11/2026).
Selasa, 17 Nov 2026 19:28
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
1.008 Penyuluh KB Ikuti Jambore IPeKB Sulsel 2026 di Bulukumba
2
Dari Perut Bumi ke Jantung Industri: Hilirisasi Timah untuk Kedaulatan Negeri
3
UMI Perkuat Literasi Spiritual Pelajar melalui Zikir dan Doa Jelang Ujian Sekolah
4
Makassar Jazz Festival ke-16 Akan Digelar Monumen MNEK, Hadirkan 9 Band Lokal
5
Pemkab Gowa Rekayasa Lalu Lintas dan Penataan Parkir di Beautiful Malino 2026
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
1.008 Penyuluh KB Ikuti Jambore IPeKB Sulsel 2026 di Bulukumba
2
Dari Perut Bumi ke Jantung Industri: Hilirisasi Timah untuk Kedaulatan Negeri
3
UMI Perkuat Literasi Spiritual Pelajar melalui Zikir dan Doa Jelang Ujian Sekolah
4
Makassar Jazz Festival ke-16 Akan Digelar Monumen MNEK, Hadirkan 9 Band Lokal
5
Pemkab Gowa Rekayasa Lalu Lintas dan Penataan Parkir di Beautiful Malino 2026