Kejari Bantaeng Tahan Eks Sekwan Kasus Dugaan Korupsi Anggaran Rumah Tangga
Bahar Karibo
Rabu, 16 April 2025 - 15:27 WIB
Pihak Kejaksaan Negeri Bantaeng menetapkan satu tersangka baru kasus dugaan korupsi belanja rumah tangga DPRD. Foto: SINDO Makassar/Bahar Karibo
Penyidik Kejakasaan Negeri Bantaeng (Kejari) kembali menetapkan satu tersangka baru kasus dugaan korupsi belanja rumah tangga DPRD tahun 2019 -2021 berinisial AP (64).
Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng Satria Abdi, didampingi Kepala Seksi Pidana Khusus yang juga ketua tim penyidik Andri Zulfikar menyampaikan, tersangka AP pada 2019 hingga 2021 menjabat Sekretaris Dewan (Sekwan) sekaligus sebagai pengguna anggaran belanja rumah tangga DPRD.
Menurut Satria Abdi, penetapan status tersangka oleh penyidik dilakukan setelah mengumpulkan sejumlah bukti tindak pidana korupsi seperti keterangan saksi, surat serta petunjuk lainnya.
Dikatakan, periode 2019-2021 tepatnya bulan September, Sekretaris DPRD Bantaeng mengadakan kegiatan fasilitasi tugas pimpinan DPRD Bantaeng, yakni belanja Natura dan pakan natura yang bersumber dari APBD. Berdasarkan daftar pelaksanaan anggaran (DPA) belanja rumah tangga tersebut untuk tiga pimpinan DPRD yaitu Ketua dan dan Wakil Ketua masa bakti 2019-2024.
Kemudian tersangka AP selaku pengguna anggaran mengajukan pencairan anggaran setiap bulan ke BPKAD, terhitung sejak September sampai dengan Agustus 2022.
"Anggaran setiap bulan cair secara tunai," kata Satria Abdi, Selasa (15/4/2025).
Satria Abdi melanjutkan, dari hasil penyidikan diketahui bahwa sejak September 2019 sampai Agustus 2021, ketiga pimpinan DPRD Bantaeng tidak pernah menempati rumah negara tersebut sedangkan anggaran telah dicairkan dan diterima setiap bulan oleh ketiga pimpinan tersebut.
Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng Satria Abdi, didampingi Kepala Seksi Pidana Khusus yang juga ketua tim penyidik Andri Zulfikar menyampaikan, tersangka AP pada 2019 hingga 2021 menjabat Sekretaris Dewan (Sekwan) sekaligus sebagai pengguna anggaran belanja rumah tangga DPRD.
Menurut Satria Abdi, penetapan status tersangka oleh penyidik dilakukan setelah mengumpulkan sejumlah bukti tindak pidana korupsi seperti keterangan saksi, surat serta petunjuk lainnya.
Dikatakan, periode 2019-2021 tepatnya bulan September, Sekretaris DPRD Bantaeng mengadakan kegiatan fasilitasi tugas pimpinan DPRD Bantaeng, yakni belanja Natura dan pakan natura yang bersumber dari APBD. Berdasarkan daftar pelaksanaan anggaran (DPA) belanja rumah tangga tersebut untuk tiga pimpinan DPRD yaitu Ketua dan dan Wakil Ketua masa bakti 2019-2024.
Kemudian tersangka AP selaku pengguna anggaran mengajukan pencairan anggaran setiap bulan ke BPKAD, terhitung sejak September sampai dengan Agustus 2022.
"Anggaran setiap bulan cair secara tunai," kata Satria Abdi, Selasa (15/4/2025).
Satria Abdi melanjutkan, dari hasil penyidikan diketahui bahwa sejak September 2019 sampai Agustus 2021, ketiga pimpinan DPRD Bantaeng tidak pernah menempati rumah negara tersebut sedangkan anggaran telah dicairkan dan diterima setiap bulan oleh ketiga pimpinan tersebut.