TP Desak ATR/BPN Sulsel Selesaikan Pemecahan Sertifikat Lahan Warga Barru yang jadi Rel Kereta Api
Tim SINDOmakassar
Selasa, 22 April 2025 - 17:55 WIB
Anggota DPR RI, Taufan Pawe. Foto: Istimewa
Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan Kementrian ATR/BPN yang digelar di ruang sidang Komisi II DPR RI.
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar, Taufan Pawe mengapresiasi capaian Kementrian ATR/BPN pada triwulan kedua. Ia menilai telah memberikan terobosan yang baik dalam hal peningkatan kinerja.
"Namun tentunya masih ada pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. Termasuk apa yang menjadi output dari outcam, sehingga bisa menjadi pembelajaran dimasa depan," katanya.
TP menerangkan bahwa anggota DPR RI termasuk dirinya melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihan dalam rangka Reses beberapa Waktu lalu. Masyarakat sendiri telah memahami tugas dan fungsi dari Komisi II termasuk bermitra dengan ATR/BPN.
"Alhamdulillah masyarakat di dapil kami telah paham dengan tugas dan fungsi Komisi II dimana salah satu mitra kerjanya itu ATR/BPN. Sehingga banyak yang menyampaikan persoalan sertifikat tanah," ujarnya.
Ketua DPD I Golkar Sulsel ini menekankan, bahwa persoalan sertifikat tanah ini yang menjadi keluhan masyarakat, utamanya dalam proses penerbitan yang dianggap lama.
Dia menyoroti tidak efektifnya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dimana dalam program tersebut mestinya Pemerintah harus pro aktif untuk menata dan juga bergerak. Namun realitasnya masyarakat masih harus menunggu terlalu lama untuk mendapatkan sertifikat tersebut.
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar, Taufan Pawe mengapresiasi capaian Kementrian ATR/BPN pada triwulan kedua. Ia menilai telah memberikan terobosan yang baik dalam hal peningkatan kinerja.
"Namun tentunya masih ada pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. Termasuk apa yang menjadi output dari outcam, sehingga bisa menjadi pembelajaran dimasa depan," katanya.
TP menerangkan bahwa anggota DPR RI termasuk dirinya melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihan dalam rangka Reses beberapa Waktu lalu. Masyarakat sendiri telah memahami tugas dan fungsi dari Komisi II termasuk bermitra dengan ATR/BPN.
"Alhamdulillah masyarakat di dapil kami telah paham dengan tugas dan fungsi Komisi II dimana salah satu mitra kerjanya itu ATR/BPN. Sehingga banyak yang menyampaikan persoalan sertifikat tanah," ujarnya.
Ketua DPD I Golkar Sulsel ini menekankan, bahwa persoalan sertifikat tanah ini yang menjadi keluhan masyarakat, utamanya dalam proses penerbitan yang dianggap lama.
Dia menyoroti tidak efektifnya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dimana dalam program tersebut mestinya Pemerintah harus pro aktif untuk menata dan juga bergerak. Namun realitasnya masyarakat masih harus menunggu terlalu lama untuk mendapatkan sertifikat tersebut.