Dewan Desak Cabut SE Gubernur Penghentian Bantuan Dana Sharing PBI Kesehatan
Ahmad Muhaimin
Rabu, 14 Mei 2025 - 17:00 WIB
Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi E, Andi Tenri Indah dan Sekretaris Fadli Ananda yang digelar di Gedung DPRD Sulsel pada Rabu (14/05/2025). Foto: Istimewa
Komisi E DPRD Sulsel menggelar rapat pembahasan lanjutan terkait Surat Edaran (SE) sementara penyaluran Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi peserta program kesehatan gratis yang terintegrasi dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi E, Andi Tenri Indah dan Sekretaris Fadli Ananda yang digelar di Gedung DPRD Sulsel pada Rabu (14/05/2025). Hadir Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BKAD, Inspektorat hingga BPJS Kesehatan Provinsi.
Hasil rapat ini menyimpulkan bahwa penghentian sementara penyaluran PBI disebabkan oleh perlunya verifikasi dan validasi data penerima manfaat untuk mengeluarkan peserta yang meninggal dunia, ganda, dan pekerja yang sudah menjadi tanggungan perusahaan.
BKAD memiliki anggaran Rp325 Miliar yang siap untuk sharing PBI dengan Pemeritah Kabupaten/Kota untuk tahun 2025. Tetapi harus divalidasi data penerima program terlebih dahulu agar tidak ada lagi temuan BPK kedepannya.
Setelah proses verifikasi dan validasi maka akan segera dibayarkan oleh Pemprov Sulsel. Estimasi waktu validasi dan verifikasi data akan dilakukan selama jangka waktu satu bulan.
Andi Tenri Indah mengatakan, berdasarkan kesimpulan tersebut, Komisi E DPRD Sulsel memberikan sejumlah rekomendasi. Pihaknya meminta untuk segera mencabut SE Gubernur Nomor 400.7.1/3269/DISKES terkait penghentian sementara penyaluran bantuan iuran PBI selama masa verifikasi dan validasi data berlangsung, guna memastikan keberlangsungan keberlangsungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan.
"Pemprov Sulsel diminta untuk segera mempercepat proses verifikasi dan validasi data PBI dengan mengedepankan koordinasi antar instansi terkait, yaitu Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta pemerintah kabupaten/kota, untuk mencapai hasil yang akurat dan komprehensif," kata Andi Tenri Indah.
Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi E, Andi Tenri Indah dan Sekretaris Fadli Ananda yang digelar di Gedung DPRD Sulsel pada Rabu (14/05/2025). Hadir Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BKAD, Inspektorat hingga BPJS Kesehatan Provinsi.
Hasil rapat ini menyimpulkan bahwa penghentian sementara penyaluran PBI disebabkan oleh perlunya verifikasi dan validasi data penerima manfaat untuk mengeluarkan peserta yang meninggal dunia, ganda, dan pekerja yang sudah menjadi tanggungan perusahaan.
BKAD memiliki anggaran Rp325 Miliar yang siap untuk sharing PBI dengan Pemeritah Kabupaten/Kota untuk tahun 2025. Tetapi harus divalidasi data penerima program terlebih dahulu agar tidak ada lagi temuan BPK kedepannya.
Setelah proses verifikasi dan validasi maka akan segera dibayarkan oleh Pemprov Sulsel. Estimasi waktu validasi dan verifikasi data akan dilakukan selama jangka waktu satu bulan.
Andi Tenri Indah mengatakan, berdasarkan kesimpulan tersebut, Komisi E DPRD Sulsel memberikan sejumlah rekomendasi. Pihaknya meminta untuk segera mencabut SE Gubernur Nomor 400.7.1/3269/DISKES terkait penghentian sementara penyaluran bantuan iuran PBI selama masa verifikasi dan validasi data berlangsung, guna memastikan keberlangsungan keberlangsungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan.
"Pemprov Sulsel diminta untuk segera mempercepat proses verifikasi dan validasi data PBI dengan mengedepankan koordinasi antar instansi terkait, yaitu Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta pemerintah kabupaten/kota, untuk mencapai hasil yang akurat dan komprehensif," kata Andi Tenri Indah.