Ada Ketidakadilan! Dewan Sayangkan Minimnya Perbaikan Jalan Multiyears di Toraja
Tim SINDOmakassar
Kamis, 22 Mei 2025 - 14:12 WIB
Komisi D DPRD Sulsel menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) menindaklanjuti aspirasi dari Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Simbuang-Mappak (IPPEMSI) terkait perbaikan jalan di Tana Toraja. Foto: Istimew
Komisi D DPRD Sulsel menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) menindaklanjuti aspirasi dari Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Simbuang-Mappak (IPPEMSI) terkait perbaikan jalan di Tana Toraja.
Koordinator IPPEMSI, Elfiano mengatakan ruas jalan Simbuang-Mappak sebenarnya sudah mau diperbaiki dengan anggaran sekira Rp17 miliar. Namun saat dipimpin Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin anggaran tersebut ditarik kembali.
"Penarikan anggaran ini membuat kami sebagai masyarakat Simbuang-Mappak seperti tidak dianggap oleh pemerintah, sebab tidak ada perhatiannya," kata Elfiano dalam RDP di DPRD Sulsel pada Kamis (22/05/2025).
Pihak Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Pemprov Sulsel menyampaikan pengalihan anggaran tersebut dikarenakan tak ada kontraktor yang mau mengambil lelang proyek ini. Sebab akses ke wilayah tersebut cukup terjal.
Ketua Komisi D, Kadir Halid memandang pengalihan anggaran perbaikan tersebut kemungkinan untuk membayar utang. Apalagi menurutnya, Pemprov Sulsel punya banyak utang.
"Kemungkinan untuk bayar utang itu. Apalagi Pemprov punya banyak utang, DBH (dana bagi hasil) yang haknya pemerintah daerah belum dibayarkan, ditambah lagi pembayaran BPJS masih ditahan," ujarnya.
Kadir juga menyoroti sedikitnya perbaikan jalan di Tana Toraja dan Toraja Utara untuk paket multi years. Sebab tak ada pengerjaan jalan pada tahun 2025 dan 2026.
Koordinator IPPEMSI, Elfiano mengatakan ruas jalan Simbuang-Mappak sebenarnya sudah mau diperbaiki dengan anggaran sekira Rp17 miliar. Namun saat dipimpin Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin anggaran tersebut ditarik kembali.
"Penarikan anggaran ini membuat kami sebagai masyarakat Simbuang-Mappak seperti tidak dianggap oleh pemerintah, sebab tidak ada perhatiannya," kata Elfiano dalam RDP di DPRD Sulsel pada Kamis (22/05/2025).
Pihak Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Pemprov Sulsel menyampaikan pengalihan anggaran tersebut dikarenakan tak ada kontraktor yang mau mengambil lelang proyek ini. Sebab akses ke wilayah tersebut cukup terjal.
Ketua Komisi D, Kadir Halid memandang pengalihan anggaran perbaikan tersebut kemungkinan untuk membayar utang. Apalagi menurutnya, Pemprov Sulsel punya banyak utang.
"Kemungkinan untuk bayar utang itu. Apalagi Pemprov punya banyak utang, DBH (dana bagi hasil) yang haknya pemerintah daerah belum dibayarkan, ditambah lagi pembayaran BPJS masih ditahan," ujarnya.
Kadir juga menyoroti sedikitnya perbaikan jalan di Tana Toraja dan Toraja Utara untuk paket multi years. Sebab tak ada pengerjaan jalan pada tahun 2025 dan 2026.