DPRD Sulsel Bakal Gelar RDP Soal Ribut-ribut Rencana Tambang Emas di Sinjai
Ahmad Muhaimin
Rabu, 25 Juni 2025 - 22:30 WIB
Waka DPRD Sulsel, Fauzi Andi Wawo menerima demonstran yang menyuarakan penolakan terhadap rencana pertambangan di Kabupaten Sinjai. Foto: Humas DPRD Sulsel
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan, Fauzi Andi Wawo menerima perwakilan demonstran yang menyuarakan penolakan terhadap rencana pertambangan di Kabupaten Sinjai.
Massa yang mengatasnamakan diri Alianasi Mahasiswa, Pemuda dan Rakyat (AMPERA) melakukan aksi unjuk rasa di halaman Gedung DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumiharjo, Rabu (25/6/2025).
Mereka menolak rencana eksploitasi tambang di wilayah mereka karena dinilai dapat merusak lingkungan, mengancam sumber air bersih, serta merugikan masyarakat lokal.
Fauzi Andi Wawo menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan melakukan kajian terhadap rencana pertambangan tersebut.
“InsyaAllah akan diRDPkan segera supaya kita mendengar dan menerima informasi dari semua pihak, tidak dari satu pihak saja,” kata Politisi Partai Kebangkiran Bangsa itu.
Koordinator aksi, Nasrullah mendesak agar proses izin tambang di wilayah Sinjai tersebut segera dicabut.
“Mendesak dinas ESDM dan DLH Provinsi Sulsel untuk menolak dan tidak merekomendasikan izin tambang baru,” ujarnya.
Massa yang mengatasnamakan diri Alianasi Mahasiswa, Pemuda dan Rakyat (AMPERA) melakukan aksi unjuk rasa di halaman Gedung DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumiharjo, Rabu (25/6/2025).
Mereka menolak rencana eksploitasi tambang di wilayah mereka karena dinilai dapat merusak lingkungan, mengancam sumber air bersih, serta merugikan masyarakat lokal.
Fauzi Andi Wawo menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan melakukan kajian terhadap rencana pertambangan tersebut.
“InsyaAllah akan diRDPkan segera supaya kita mendengar dan menerima informasi dari semua pihak, tidak dari satu pihak saja,” kata Politisi Partai Kebangkiran Bangsa itu.
Koordinator aksi, Nasrullah mendesak agar proses izin tambang di wilayah Sinjai tersebut segera dicabut.
“Mendesak dinas ESDM dan DLH Provinsi Sulsel untuk menolak dan tidak merekomendasikan izin tambang baru,” ujarnya.